Kota Banjar. LHI
Anggota DPRD Kota Banjar, Budi Kusmono, S.E., M.M., menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Janzabila, Kelurahan Hegarsari Kota Banjar. Selasa (28/7/2026) itu dihadiri sekitar 50 warga.
Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan dan keluhan, mulai dari penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembangunan infrastruktur, hingga persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Budi Kusmono menjelaskan, terdapat beberapa aspirasi utama yang disampaikan warga.Pertama, permohonan bantuan modal bagi pelaku UMKM untuk mendukung pengembangan usaha. Kedua, usulan pembangunan irigasi di wilayah Sukamukti. Ketiga, bantuan untuk sektor pertanian dan perikanan.
"Tadi juga ada perwakilan dari guru yang hadir, tetapi dalam reses kali ini tidak ada usulan yang berkaitan dengan dunia pendidikan maupun pokok-pokok pikiran (Pokir) yang disampaikan kepada kami," ujarnya.
Selain itu, persoalan perubahan data desil menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Menurut Budi, sejumlah warga mengaku kepesertaan BPJS Kesehatan PBI mereka menjadi tidak aktif setelah status desil berubah.
"Ada warga yang tadinya mendapatkan BPJS PBI, tetapi karena data desilnya berubah menjadi desil 6, maka secara otomatis kepesertaannya menjadi tidak aktif. Padahal BPJS PBI diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai 4," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap persoalan tersebut. Pasalnya, ditemukan kasus di mana suami masih tercatat sebagai peserta BPJS PBI aktif, sementara istrinya sudah tidak aktif.
"Nanti akan kita cek apakah ini akibat kesalahan pendataan atau memang kondisi ekonominya sudah berubah sehingga tidak lagi memenuhi syarat. Kalau memang terjadi kesalahan input data, tentu akan kita perjuangkan agar desilnya dapat dikoreksi sesuai kondisi sebenarnya," tegas Budi.
Terkait pembangunan infrastruktur, Budi mengatakan sejumlah usulan telah masuk dalam program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Namun, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.
Beberapa program yang masih memungkinkan untuk diperjuangkan, lanjutnya, antara lain pembangunan sumur bor dan bantuan pembangunan MCK, baik untuk kebutuhan individu maupun kelompok yang melayani sekitar 50 kepala keluarga.Sementara itu, usulan pembangunan irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar sehingga akan didorong melalui program pemerintah daerah.
Budi berharap kegiatan reses tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi dasar bagi DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat pada pembahasan program pembangunan tahun anggaran 2027.
"Fungsi reses adalah menjaring aspirasi masyarakat secara langsung. Kami ingin mendengar keluhan warga dan memperjuangkan usulan-usulan tersebut agar dapat direalisasikan dalam program pembangunan tahun 2027," pungkasnya.(ADE ARIS)****
0 Comments