Desa Sukadana Timur Ikutserta GERMAS Bersama Bupati Lampung Timur

Sukadana, LHI

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu partisipasi nyata dari masyarakat. Sehingga diperlukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), agar masyarakat secara sadar menggiatkan diri dengan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berkaca pada hal itu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Kesehatan terus menggelar kegiatan Germas yang mana kali ini dilaksanakan di desa Sukadana Timur, Kecamatan Sukadana, Kamis (14/03/2019).

            Namun pada germas kali ini dilakukan pula Gerakan Serentak (Gertak) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang mana hal itu bertujuan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk dengan melakukan 3M plus diantaranya Menguras, Menutup dan Mengubur serta mendaur ulang atau memanfaatkan barang barang bekas agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya (Breading Place) jentik nyamuk Aedes Aegpty sp atau yang biasa kita kenal sebagai nyamuk demam berdarah.

Sebagai pembuka, Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim ditemani oleh Plt. Dokter Eka , Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung Timur dr. Nila Sandrawati  dan Anggota IDI, dr. Jihan Nurlela,  turut berbaur bersama masyarakat melakukan senam bersama. Setelah melakukan senam bersama, acara dilanjutkan dengan melakukan cuci tangan pakai sabun dan makan buah bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Nunik sapaan akrab Chusnunia mengingatkan untuk selalu menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri demi terciptanya hidup sehat.“Saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat jangan sembarangan makan, tidur yang cukup, makan-makanan sehat, sebanyak mungkin makan sayur dan buah-buahan. Kalau mau hidup sehat maka pola hidupnya juga harus sehat, Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga kesehatan diri kita" terangnya.

Berbagai kegiatan diadakan dalam Germas tersebut, termasuk memberikan tablet penambah darah pada remaja putri, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada Bumil (Ibu Hamil) dan Balita, serta pemberian lotion anti nyamuk.

Selain itu dilakukan pula kampanye pembuatan Ovitraf (Perangkap Nyamuk), kampanye isi piringku, penyerahan paket perlengkapan ruang laktasi APBD 2018, serta penyerahan sertifikat ODF (Open Defecation Free) atau kawasan bebas buang air besar sembarangan untuk desa sukadana Timur.(YUDI)***

Kinerja Manajemen dan Konsep Pendekatan Baru Madrasah di Kota Bogor

 

Bogor,LHI

Ada hal yang terbaru di Kota Bogor,semenjak beberapa madrasah dapat menjawab tantangan hal pendanaan pembangunan.Hal Ini dapat dilihat dari bantunan lantai 4 ,MTs Darusalam,Bogor Selatan salahsatunya.

            Konsep sederhana pendekatan amalyah berupa infak sodakoh para murid dengan pelaziman sehari- hari,tak ayal dari shodaqoh awal para murid yang hanya Rp.500 ,  akhirnya terwujud bangunan kelas baru." Konsep  yang sangat sederhana ini serta aplikatif pada anak didik atau murid tidaklah perlu harus galak seorang guru atau pendidiknya tapi dengan cara pemahaman atau penerapan yang baik harus dilakukan oleh guru terhadap muridnya,hal ini tentunya akan membuat rasa disiplin bagi siswa itu sendiri  sehingga akan muncul kebiasaan mereka (murid) untuk berinfak dan shodaqoh harian,dan hal ini jelas bisa memberi banyak manfaat.” Hj.Marlihah SPd ,Kasi Madrasah Kemenag Kota Bogor.

            “Dua keutamaan sodakoh yakni amal soleh yang dapat membuka jalan kebaikan juga lainnya penolak bala.Saya tanamkan pada para kepala madrasah pemahaman baru yakni bangkit dari rasa mudah menyerah menjadi optimis pasti bisa dan itu terbukti mereka dapat membangun dengan biaya sendiri,bukan dari bantuan pemerintah" kata Hj.Marlihah SPd

“Setidaknya kalau saya sudah tidak berada disini ada karya atau amal yang bisa menjadi manfaat,”pungkasnya. (YOPI)***

Agun; "Perbedaan Adalah Kuasa Tuhan YME, Musuh Sebenarnya NKRI Adalah Koruptor dan Kemiskinan"

Kota Banjar Jabar, LHI,- Sosok Anggota DPR RI 5 periode berlanjut yakni Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si yang kini sebagai ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI sekaligus selaku anggota komisi XI DPR RI melaksanakan kewajibanya sebagai wakil rakyat dalam helatan Talkshow Lintas Komunitas mensosialisasikan empat pilar MPR RI pada Sabtu, (16/03/2019) Jam 20.00 Wib bertempat di GOR Kelurahan Mekarsari Kota Banjar Jawa Barat. 

Sekitar 100 peserta dari berbagai komunitas dari wilayah Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis hadir mengikuti sosialisai empat pilar MPR RI yang mengusung tema "Pemilih Cerdas, Pemilu Berkualitas, Negara Sejahtera", kegiatan tersebut di helar bersama Agun Gunandjar Sudarsa, Forum Bhinneka Tunggal Ika (FORBIN) dan Forum Ketahanan Bangsa (FKB) Ciamis.

Tokoh politik dari Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa yang akrab di sapa Kang Agun memaparkan satu per satu perihal empat Pilar; Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tungga Ika.

Agun yang baru - baru ini mendapatkan penghargaan sebagai wakil rakyat dan tokoh yang aspiratif telah menepati komitmen yang berkelanjutan dalam kurun 5 periode terpilih menjadi anggota DPR RI dari dapil Jabar X (Kab. Ciamis, Pangandaran, Kuningan dan Kota Banjar).

Komitmen kinerjanya di buktikan oleh Agun dalam ikut berjuang dan menetapkan status perubahan Banjar Patroman menjadi Kota Banjar serta Pangandaran menjadi Kabupaten Pangandaran. Agun selaku bidan pemekaran daerah bersama - sama masyarakat konsisten memperjuangkan aspirasi.

Menyoal pemilih cerdas, Agun menegaskan bahwa masyarakat harus mengenal benar siapa calon pemimpin baik untuk Presiden, Wakil rakyat pusat, wilayah dan daerah. Agun menegaskan bahwa kebersinambungan pusat sampai daerah itulah kuncinya Indonesia akan mudah selaras membangun agar percepatan pembangunan yang bertujuan Indonesia Maju Rakyat sejahtera. Artinya Presiden dan anggota parlemenya harus lebih besar jumlahnya agar terjadinya percepatan pembangunan di segala sektor.

Periode membangun Indonesia yang berkelanjutan dengan metode Piramida dari pusat ke bawah yang mana dana pembangunan menyebar ada di rakyat sampai Desa. Pemerintahan daerah tidak perlu lagi mengajul anggaran ke pusat. Menurutnya hal tersebut hanya akan berdampak korupsi seperti 10 tahun kebelakang. Dana pembangunan akan berputar di dalam negara dan oleh perusahaan BUMN sebagai antisifasi uang negara tidak dibawa kabur ke luar negeri.

Menyoal keanekaragaman NKRI menurut Agun bahwa hal tersebut adalah atas kuasa Tuhan YME. Agun menerangkan bahwa dari mulai perbedaan agama, suku, bahasa atas keragaman di Indonesia kita patut bersatu sinergi, bukan malah saling mencela dan menghina satu sama lain.

"Musuh Indonesia yang sebenarnya bukan perbedaan Agama atau suku, musuh kita adalah ketertinggalan, Koruptor, kemiskinan dan kebohongan atau hoax" Ucap Agun. (B1)

Saksi Ahli Pidana Erdianto Berikan Keterangan Sebagai Alat Bukti Yang Sah di PN Dumai

Kota Dumai, LHI

Penasehat Hukum Ivan Dhori Suranta Meliala, SH dan Aspen Chandra Tua Silitonga, SH yang mendampingi terdakwa Razizul Amry Putra alias Razi bin Alm Zamhur dan Siti Rodliyah alias Dian binti Kasbat menghadirkan saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Dumai pada hari Rabu (13/3/19).

Keterangan atau penjelasan dari saksi ahli sangat di perlukan karena pada hakekatnya keterangan itu akan membuat terang suatu perkara pidana di pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli.

Saksi ahli DR Erdianto, SH MH yang diketahui berprofesi sebagai Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau sering diminta untuk memberikan keterangan dan penjelasan di beberapa persidangan perkara pidana.

            Bahkan baru-baru ini Erdianto diminta Kejaksaan Negeri Dumai sebagai saksi ahli dalam persidangan atas perkara tindak pidana pelanggaran pemilu yang dituduhkan kepada salah satu Caleg (Calon Anggota Legislatif) DPRD Kota Dumai.

Dalam keterangannya di ruang sidang Prof Wirjono Prodjodikoro, SH, saksi ahli Erdianto menjelaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum itu harus dilakukan secara terbuka dan  transparan, sehingga semua tindakan terhadap hukum harus dapat diukur dan dipertanggung jawabkan.

Erdianto mengatakan, tertangkap tangan itu kondisi yang berbeda dengan berdasarkan laporan. "Tertangkap tangan itu tidak direncanakan dan apabila penegak hukum mendapatkan zat yang menjadi tindak pidana, maka pada saat itu dilakukan penangkapan yang diperbolehkan tanpa surat perintah. Kalau berdasarkan laporan, penegak hukum punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatu nya mulai dari surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan hingga surat perintah penahanan", dijelaskan Erdianto.

Penjelasan Erdianto diatas tersebut berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan  penasehat hukum Ivan Dhori Suranta Meliala, SH atas peristiwa hukum yang dialami terdakwa Razizul Amry Putra alias Razi bin Alm Zamhur dan Siti Rodliyah alias Dian binti Kasbat yang keduanya adalah suami istri.

Majelis hakim yang dipimpin Irwansyah SH didampingi dua hakim anggota Dewi Andriyani SH dan Liena, SH meminta JPU (Jaksa Penuntut Umum) Agung Nugroho, SH kembali untuk  menghadirkan kedua terdakwa satu minggu kedepan dengan agenda pembacaan tuntutan atas perkara pidana nomor 424/ Pis.Sus/ 2018/ PN.Dum. (S Nst)

AKBP Yulian Pimpin Deklarasi Damai Peserta Pemilu Kota Banjar 2019

Kota Banjar, LHI,- Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana,SIK memimpin kegiatan Deklarasi Damai Pilpres dan Pileg 2019 di Gedung Pusdai Kota Banjar,Jumat (15/3/2019).

Kegiatan Deklarasi Damai tersebut diikuti para peserta calon anggota legislatif di wilayah Kota Banjar.

Deklarasi bertujuan untuk menyatukan tekad semua komponen, guna mewujudkan Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, tertib dan kondusif di Kota Banjar.

Sebagai Kapolres Banjar AKBP Yulian Perdana,SIK berharap agar seluruh tahapan pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 dapat berjalan lancar.

"Komitment kita dalam menjaga stabilitas keamanan di kota Banjar apapun perbedaan kita tetap warga Banjar kita tetap warga Indonesia" ucapnya.

Deklarasi merupakan sarana untuk meningkatkan semangat NKRI jangan sampai ada perpecahan antara masyarakat Banjar terlebih di Negara Indonesia.

"Saya selaku Kapolres Banjar bersama unsur Forkopinda berharap agar seluruh rangkaian tahapan Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2019 ini dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar serta terciptanya situasi yang kondusif," harapnya.

Kapolres Banjar menerangkan secara singkat tentang kesiapan Polres Banjar dalam mengamankan TPS melalui Power Point dan yang paling menarik beliau memperlihatkan Vidio tentang kehancuran di Suriah yang bertujuan agar negara Indonesia tidak seperti itu.

Kegiatan dilaksanakan pembacaan naskah deklarasi pemilu damai, aman dan sejuk yang dibacakan oleh  para caleg yang hadir.

Poin naskah deklarasi damai itu di antaranya, yakni saling menghormati dan menghargai sesama pendukung pasangan calon, serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum pada saat tahapan pemilu, tidak melakukan kampanye hitam seperti money politik, menghasut, menfitnah, ujaran kebencian, dan mengadu domba.

Usai kegiatan Deklarasi, peserta Caleg yang hadir melakukan pembubuhan tandatangan deklarasi damai dan pelepasan balon ke udara sebagai suatu simbol bahwa Pileg dan Pilpres 2019 aman dan damai.

Hadir dalam deklarasi yaitu Asda Kota Banjar, Dandim 0613 Ciamis, Danyon 323 Raider Komisioner KPU , Ketua Banwaslu,Ketua MUI ,Ketua FKUB dan Ketua DMI Kota Banjar. (B1)

Pocil Polres Banjar Unjuk Gigi Di Deklarasi Bersama Peserta Pemilu 2019

Kota Banjar, LHI,- Hal menarik terlihat di acara Deklarasi Bersama Peserta Pemilu 2019 yaitu penampilan Pocil atau Polisi Cilik yang tampil menyambut usur Forkopimda dan Para Calon Legislatif dalam acara Deklarasi Damai yang dilaksanakan di Gedung Pusdai Kota Banjar,Jumat (15/3/2019).

Polisi Cilik tersebut merupakan anak anak dari TK Bhayangkari yang menjadi bimbingan dari Ibu Ketua Bhayangkari Polres Banjar Ny Indah Yulian yang bertindak sebagai Ketua dan pengurus Bhayangkari Cabang Banjar.

Para siswa siswi TK bergembira dan bernyanyi bersama sebagai sebuah pesan bahwa kegiatan Pemilu tahun 2019 yang merupakan pesta bangsa Indonesia harus dilaksanakan dengan gembira dan tentunya sejuk aman dan damai. (B1)

Tokoh Masyarakat Dusun Pelimau Desa Alai Selatan Harapkan Pembangunan Parit Beton

Meranti LHI,

Beberapa tokoh masyarakat Dusun Pelimau Desa Alai Selatan Kec.Tebing Tinggi Barat mengharapkan Pemkab Meranti untuk mengucurkan bantuan pembangunan renasil dan parit buton untuk mengatasi genangan-gengan banjir apabila musim hujan

“Apabila hujan satu jam saja di Dusun Pelimau pemukiman masyarakat tergenang    air hujan yang biasanya merambah ke kebun tanaman milik masyarakat ,sehingga sangat merugikan masyarakat petani!, Sudah  puluhan kali musrenbang  diadakan di desa kami. Sampai hari ini tidak ada realisasinya bak kata pepatah melauyu seperti batu jatuh kelaut “ujarnta.

Desa Alai Selatan   letaknya di tepi sungai perumbi yang bisa dimanfaatkan untuk tempat pembuangan  genagan air banjir apabila musim penghujan   Genanagan air banjir hujan  melanda dusun tersebut berasal dari desa desa di atas Desa Alai Selatan, karena parit saluran air desa tersebut tak berfungsi alias buntu Akhirnya genagan air sampai ke permukaan jalan merambah keperkebunan  mayarakat termasuk jalan di depan kantor Kepala Desa Alai  selatan

Karena itu,   tokoh masyarakat menyampaikan melalui media LHI dan online supaya mendapat perhatian dari Pemkab Kepulauan Meranti dan pemerintah Provinsi Riau untuk membangunan parit beton. “Adapun fungsi parit beton sangat menentukan kondisi jalan poros yang sudah di hotmix oleh Pemda Meranti  untuk menjaga pinggir parit tersebut supaya tidak runtuh oleh genangan air banjir di musim hujan!! Keadaan parit yang ada sekarang sangat memprihatinkan. Desa Alai Selatan sangat dekat dengan kantor Camat Tebing Tinggi Barat!! “Pemkab Meranti harus serius dan segera mengucurkan bantuan untuk pembangunan parit baton yang dibutuhkan masyarakat Dusun Pelimau Desa Alai Selatan,”jelasMuhammad Rasyid Ketua LSM PIKKI Riau (RAMLI ISHAK)

Dadang Herliana S.IP Sosok Perangkat Desa Yang Rajin dan Penuh Tanggung Jawab Dalam Mengemban Tugas

Pangandaran LHI

Selama ini di kalangan pemerintahan desa khususnya di Kecamatan Parigi kabupaten Pangandaran tentunya hampir semua perangkat desa mengenal sosok Dadang Herliana S. IP,  karena pria sederhana yang suple dalam bergaul dan berkomunikasi. Dadang Herlina yang kerap di sapa Kang Dadang, di cap orang yang mudah bergaul.

Kang Dadang nama sapaan sehari-hari yang melekat di birokrasi desa ini  sangat   cocok dan pas diberikan.

          Menurut salah satu rekan kerjanya Kang Dadang Herliana S.IP ini lebih mengutamakan kewajiban sebagai seorang perangkat Desa Karangbenda, amanah dan jabatan yang dipangku saat ini merupakan salah satu Kaur Pemerintahan, maka pantas dia sangat dekat dan melekat dengan masyarakat desa Karangbenda. Dadang Herlina alias Kang Dadang, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak pernah mengenal lelah dan siap kapan saja memberikan bantuan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat desa Karangbenda .

Saat berbincang dengan awak media LHI Dadang Herliana S.IP menyampaikan Komitmen yang saya tanamkan dalam diri saya sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat bagi orang lain. Dan dalam pengabdian saya hanya satu yang menjadi tujuan hidup saya,berkarya, berusaha dan berbagi ilmu pengetahuan itu filsafah dalam setiap mengemban tugas dan tanggung jawab saya,tegasnya

Bahkan dalam penilaian yang dilakukan LHI saat melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Desa Karangbenda, Kang Dadang keliatan sangat sibuk menyiapkan kwitansi Pajak Bumi Dan Bangunan(PBB),padahal saat itu perangkat desa yang lain sudah pada pulang, hal itu menandakan Kang Dadang seorang perangkat desa yang rajin dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya.

Sosok perangkat desa seperti inilah yang diharapkan pemerintah saat ini, mau dan mampu bekerja tanpa batas waktu dan selalu dekat serta masyarakat tidak saja dengan petangkat desa akan tetapi dengan semua elemen dan lapisan masyarakat. Taat dan patuh pada sumpah jabatannya.(AGUS.S)***

Dituntut Ganti Rugi Proyek Bendungan, BPN : “Tanah Masih Status Sengketa”

Lampung Timur, LHI

Sejumlah warga Desa Suber Rejo Kecamatan Waway karya menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Timur, Selasa (12/3).Kedatangan sejumlah warga didampingi elemen masyarakat dari Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Lamtim tersebut bertujuan mendesak BPN segera membayarkan ganti rugi atas 158 bidang lahan di Desa Sumsber rejo yang akan terkena proyek pembangunan Bendungan Gerak Jabung (BGJ).

Ketua LMP Lamtim Amir Faisol menjelaskan, permasalahan lahan tersebut sudah  diproses di Pengadilan Negeri Sukadana melalui Perkara Perdata Nomor 6/PDT.G//2018/PN SDN. Menurutnya, atas perkara tersebut pada 4 Oktober 2018 PN Sukadana telah memutuskan bahwa gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

Karenanya, warga menilai status lahan sebanyak 158 bidang di Desa Sumber rejo yang akan terkena pembangunan Bendung Gerak Jabung saat ini statusnya sama dengan sebelum adanya gugatan. Sehingga, warga yang menggarap lahan tersebut dinyatakan tidak bersalah secara hukum dan berhak mendapat ganti rugi dari pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Empat Jabatan Kepala Dinas Lamtim Dilelang, Ini SyaratnyaKarenanya, warga mendesak pihak terkait segera mengambil langkah agar masyarakat Desa Sumber rejo yang mengggarap lahan tersebut segera mendapatkan  ganti rugi.

Kepala BPN Kabupaten Lampung Timur Ara Manurung  menyatakan, pihaknya tidak pernah menghambat proses ganti rugi atas lahan yang terkena proyek pembangunan Bendung Gerak Jabung.  “Lahan yang dipertanyakan warga masih dalam status sengketa, sehingga dana ganti rugi akan dibayarkan secara konsinasi, yaitu dititipkan di Pengadilan Negeri,”jelas Ara Manurung.

Menurutnya, dari 232 bidang lahan di Desa Sumber rejo yang terkena proyek BKJ, 75 bidang di antaranya telah mendapat ganti rugi. Sedangkan,  158 bidang yang belum mendapat ganti rugi karena masih dalam status sengketa antara 3 pihak. Yakni antara, warga dengan Dodi,  warga dengan Suwardi dan Dodi  dengan Suwardi serta warga. (YUDI)***

Drs.Agun Gunandjar Sudarsa Bicara Panjang Lebar Soal 4 Pilar MPR RI

Pangandaran LHI

Ketua Fraksi Partai Golkar ,Anggota Komisi XI DPR RI Drs.Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si mengatakan, musuh utama bangsa adalah perpecahan. Karena itu, anak-anak bangsa perlu terus membangun komitmen persatuan demi menjaga keutuhan.Hal tersebut disampaikan Drs.Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.,M. Sisaat sambutan di acara sosialisasi 4 Pilar di Gedung Islamic Center Cimerak, senin 11/03/1019.

            Dengan Pancasila, kita bisa bersatu dan ini menjadi kekayaan yang kita miliki,   Alhamdulillah kita bisa bersatu meskipun kita memiliki beragam jenis bahasa,kata Agun di hadapan ratusan hadirin.

Empat Pilar MPR RI telah mempersatukan Indonesia sebagai negara besar yang terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, dan bahasa. Karena kita punya Pancasila sebagai perekat bangsa yang majemuk ini. Masyarakat seharusnya menyadari itu. Masyarakat harus memahami Pancasila sebagai ideologi,ungkap Agun.

Sosialisasi ini harus terus di lakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini sebagai kewajiban kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai nilai luhur budaya bangsa, ujar Agun saat sambutanya.

Tahun ini tahun politik,nasib bangsa ini berada pada keputusan rakyat, jadi kita harus pintar dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat, jangan sampai kita terpengaruh oleh janji janji yang tidak jelas.

Ia mengingatkan agar tidak ada satu pun Kader partai Golkar yang menggunakan agama untuk politik.

Agama memang tidak bisa dipisahkan dengan politik, tapi semestinya agama menjadi panduan moral politik,Ia menilai agama bukan kendaraan politik, justru politik yang menjadi kendaraan moral.

Agun menambahkan, selama ini pemerintah pusat sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti yang kita ketahui pemerintah pusat menggelontorkan anggaran ke desa desa menjapai 70 triliunan, tingal pemerintah desanya saja yang harus punya keinginan untuk menggunakan anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhannya dan mentaati aturan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Untuk itu perangkat desa jangan coba coba menggunakan anggaran tersebut, untuk kepentingan pribadi maupun secara kelompok.

Selain itu pemerintah sudah memberikan perhatian khusus untuk perangkat desa berdasarkan peraturan terbaru, perangkat desa mempunyai penghasilan setara dengan PNS golongan 2A, makanya mereka tidak bisa menggunakan uang hak rakyat dengan dalih untuk biaya operasional.

Wajar saja kalau perangkat desa menuntut biaya operasional, karena hal itu manusiawi, karena yang namanya manusia itu kebutuhannya selalu kurang, tinggal bisa bisanya di daerah, makanya masyarakat harus pandai memilih wakil rakyat di kabupaten yang mau mementingkan kepentingan masyarakat,para wakil rakyat di DPRD harus memahami kebijakan tentang Dana Desa, termasuk juga memahami apa yang jadi kebutuhan kebutuhan di Desa, tegasnya. (AGUS.S)***

Kantor Pemdes Cibuluh Jadi Sasaran Maling Yang Ketiga Kalinya

Pangandaran LHI

Kantor Desa Cibuluh yang berada di wilayah Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran  disatroni maling. Menurut informasi terhimpun, peristiwa itu terjadi pada dini hari,tepatnya Selasa (12/03/2019).

            Saat di hubungi LHI, Sekretaris Desa Cibuluh Yanto menyebutkan Kecjadian itu diketahui pada Selasa pagi harinya saat pegawai perangkat desa tersebut kembali bekerja.”Dari kejadian itu ada beberapa barang yang hilang.,ada jendela yang rusak akibat dibobol maling,tegasnya.

Adapun barang yang hilang yakni sejumlah peralatan kerja seperti 3 buah laptop, 1 spidi Wi-Fi Telkomsel, 1 set amply player, satu pasang sepatu dan tas dompet milik kepala desa,”paparnya

            Menurut Yanto akibat dari kejadian ini Pemdes Cibuluh mengalami kerugian hingga puluhan juta. Kantor Desa Cibuluh ini sudah ke tiga kalinya di satroni maling,kejadian terakhir ini di duga sudah di rencanakan dan mereka beraksi di malam hari.(Agus S) 

426 Nyoblos di Luar Banjar dari 147.406 DPTb Per 12 Marer 2019

Kota Banjar, LHI,- KPU Kota Banjar melaksanakan rapat pleno terkait rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTB tahap 2) pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Giat dilaksanakan di Aula rapat KPU Kota Banjar hari Selasa, (12/03/2019).

Rapat Pleno KPU perihal tambahan DPT tersebut di hadiri oleh seluruh Parpol se-wilayah Kota Banjar serta instansi pemerintahan terkait yang syarat berhubungan erat dengan kependudukan di Kota Banjar.

Ketua KPU Dani Danial menerangkan kepada LHI bahwa penambahan DPT tersebut sampai dengan per tanggal 12 Maret 2019 yang mana ada penambahan pemilih sejumlah 279 orang. Seiring hal tersebut ada 426 pemilih yang melaksanakan pemungutan suara di luar Kota Banjar.

"DPTb hingga saat ini 12 Maret 2019 sejumlah 147.406 orang yang akan memilih di Kota Banjar. DPT ini akan terus berubah sampai jenjang waktu tanggal 17 April 2019, Kami pihak KPU Banjar akan terus menginformasikanya" Ujar Dani selaku Ketua KPU Kota Banjar. (BE1)

Agun Gunandjar Sudarsa "Adakan Sosialisasi 4 Pilar" Untuk Meningkatkan Kesadaran

Pangandaran LHI

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si, adakan acara sosialisasi 4 pilar di gedung Dakwah kecamatan Kalipucang, pada acara sosialisasi 4 pilar di hadiri ratusan warga yang berasal dari kecamatan Sidamulih dan kecamatan Kalipucang, Minggu (10/03).

Sosialisasi ini harus terus di lakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ini sebagai kewajiban kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai nilai nilai luhur budaya bangsa, ujar Agun saat sambutanya. 

Ia mengingatkan agar tidak ada satu pun Kader partai Golkar yang menggunakan agama untuk politik.

Agama memang tidak bisa dipisahkan dengan politik, tapi semestinya agama menjadi panduan moral politik,Ia menilai agama bukan kendaraan politik, justru politik yang menjadi kendaraan moral.

Selain itu Agun Gunandjar Sudarsa menyinggung soal keberhasilan kinerja Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, Kabupaten Pangandaran umurnya baru berjalan sekitar 7 tahun,namun perkembangan dalam pembangunan begitu sangat pesat bisa mengalahkan Kabupaten /Kota lainnya yang umurnya sama dengan kabupaten Pangandaran 

Agun Gunandjar Sudarsa menambahkan,Bupati Pangandaran ini sangat cerdas dan pro rakyat, saya sangan mengapresiasi H Jeje Wiradinata selaku Bupati Pangandaran, dia sangat handal,dia komit mementingkan kepentingan masyarakat, Bupati Pangandaran ini sangat lincah, tidak ujug ujug bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi datang ke Pangandaran kalau pemerintah daerahnya diam saja, kalau saya berkata baik katena memang baik meskipun beda partai, tegasnya. (Agus S) 

Disdukcapil Kab.Sukabumi dan TNI Lakukan manunggal Membangun Desa

Sukabumi.LHI.

Disdukcapil Kabupaten Sukabumi bersama Tentara Nasional Indonesia(TNI), Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegritasi bersama masyarakat.

            Program yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyrakat serta.untuk meningkatkan paftisifasi swadaya gotong royong itu di buka oleh Bupati Sukabumi, H Marwan Hamami di Lapangan Desa Purwasedar Kecamatan Ciaracap,Kabupaten Sukabumi.

            Dalam Implementasinya pelaksanaan TMMD bukan hanya bersifat fisik seperti pembangunan Jembatan dan Jalan namun peningkatan kapasitas  sumberdaya menjadi poin penting dalam program tersebut.

            Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  (PPID) pembantu yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi selaku PPID utama kami menyampaikan Informasi terkait pentingnya pemanfaatan teknologi digital sehingga dapat mendorong potensi yang dimiliki didaerah untuk meningkatkan kesejahteraan", Ungkap Sekertaris  Kecamatan Ciracap, Sri Mulyati,S.IP. MM usai memberikan materi pembinaannya di Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap, Kabupaten  Sukabumi, Jum'at (1/3/2019).

            Sri berharap,setelah memberikan materi pemahaman  pemanfaatan teknologi, potensi masyarakat akan tergali secara utuh.

            Melalui teknologi informasi saat ini masyarakat bisa menggunakan edukasi,  misalnya bagaimana mereka mendapatkan informasi untuk memproduksi potensi yang ada, selanjutnya untuk mengolah hasil produksi unggulan yang mereka buat bisa dipasarkan melalui teknologi.jelasnya. Jum'at (1/3/2019) (YOPI)***

Rumah Milik Sadikun dan Amiah di Kec.Rangsang Barat Sangat Memprihatinkan dan Tidak Layak Huni

Meranti LHI,

Desa Lemang yang berada di  Kecamatan Rangsang Barat adalah  sebuah Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil pantauan LHI, dilapangan Desa lemang di pinggir jalan poros peranggas kondisi gubuk tempat tinggal  Ibu Amiah sangat memprihatinkan dan sangat perlu mendapatkan bantuan sebuah rumah layak huni!

                          Menurut keterangan tetangganya, ibu Amiah adalah seorang janda berunur 60 tahun belum ada sentuhan bantuan dari pihak-pihak terkait di pemerintah desa maupun dari kecamatan untuk mengusulkan ke Pemda meranti,

                          LHI, setelah menelusuri dari jalan poros peranggas Desa Lemang masuk ke Desa Sigomeng , dan disepanjang jalan desa tersebut di pinggir jalan pemukiman rumah-rumah masyarakat terlihat sebuah gubuk tempat tinggal   Sadikun, kondisi gubuknya sangat memprihatinkan! Pak Sadikun kondisi tangan kakannya tak berfungsi alias cacat, ini juga bertahun-tahun belum mendapat sentuhan rumah layak huni dari pihak-pihak yang terkait dari pemerintah desa maupun dari kecamatan untuk mengusulkan ke Pemda Meranti .

                          Desa Lemang dan Desa Sigomeng masih dalam wilayah Kecamatan Rangsang Barat di Pulau Rangsang daerah terluar berhadapan lansung selat malaka- Malaysia. Ini sangat perlu mendapatkan Monitoring dan pendataan dari dinas – dinas terkait.

                          Ketua LSM PIKKI Riau Muhammad Rasyid mengatakan melalui media LHI Online  di Desa Sigomeng hari Sabtu tanggal 09 maret 2019 pembangunan sarana jalan atar desa-desa dan antar kecamatan sangat tertinggal kondisi jalan tersebut sangat memeprihatinkan sepertinya tidak ada pemeliharaan jalan tersebut! Ada besi  Angkirnya timbul kepermukaan dan bolong-bolong jalan poros pelabuhan peranggas di desa lemang setakat pengerasan menuju ke kecanatan rangsang pesisir menurut informasi yang layak di percaya pagu anggaran nya puluhan milyar aoakah ini setakat pengerasan?  Pulau rangsang adalah pulau terluar di kepulauan meranti. Gubernur riau terpilih harus turun ke pulau rangsang di kepulauan meranti. (Ramli Ishak)