H Iwan M.Ridwan Tampil Nyaleg untuk DPRD Provinsi Jawa Barat

                 

Pangandaran LHI

Nama H Iwan M Ridwan bukanlah nama baru dalam panggung politik di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Kuningan,Kabupaten Ciamis, Banjar dan Kabupaten Pangandaran, Ia tercatat pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, Ia menjadi wakil rakyat mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Tahun ini, ia kembali maju melalui partai yang sama yakni Pantai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ia menilai pemilu 2019 adalah pemilu yang berbeda kondisi dibandingkan pemilu tahun lalu. 

            H Iwan M Ridwan menyampaikan kepada awak media, Kini masyarakat sudah lebih cerdas. Mereka bisa menentukan pilihan kepada caleg yang memiliki kualitas yang baik. Bahkan, masyarakat masa ini sudah jauh-jauh hari mencermati perkembangan politik di Indonesia.

            “Mengapa saya maju mencalonkan diri ke DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2019? Alasannya simpel. Saya ingin bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa, termasuk pada warga di dapil saya .Modal saya maju pada Pileg 2019 ini hanya kepercayaan masyarakat yang mana sudah dibangun sejak lama, yakni sebelumnya saya mendapatkan kepercayaan menjadi anggota DPRD Kabupaten Ciamis dan  menjadi Ketua DPRD Pangandaran,” katanya.

            Adapun untuk daerah pemilihannya, lanjut H. Iwan, adalah wilayah Banjar, Ciamis, Pangandaran dan Kuningan. “Insya Alloh jika tuhan menghendaki untuk menduduki jabatan DPRD Provinsi Jabar nanti, kepercayaan masyarakat dan aspirasinya saya dorong untuk kepentungan pembangunan di tiap daerah secara merata,” pungkas H. Iwan.

            Rahmat salah satu tokoh masyarakat di wilayah Kabupaten Pangandaran mengatakan ,”Saya paham benar, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. kemudian ia sudah matang memilih jalur politik untuk menjadi orang berguna,apalagi selama ini H Iwan M Ridwan selama menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran sudah banyak yang di perbuat untuk kepentingan masyarakat Pangandaran,”katanya

            Namun dalam melakoni niat baik itu, H Iwan M Ridwan yang pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran itu sadar jalan yang ditempuh tak selamanya mulus. Hanya saja, ia percaya gemblengan kehidupan yang sudah ia alami membuatnya siap menghadapi aral di depan.

            “Kiprahnya selama ini tak lepas dari dukungan keluarganya, termasuk dua anak dan orang tuanya. Ia bersyukur lingkungan keluarga mendukung aktivitas ganda yang ia lakukan, menjadi kepala keluarga sekaligus berkiprah dalam kehidupan masyarakat luas.Ia merasa, pengalaman yang didapatkan selama ini membuatnya semakin siap maju menjadi caleg di Provinsi jawa barat,”.tambah Misbah.(AGUS.S/IKLAN)***

Kelompok Tani Ubi di Desa Tenan Harapkan Bimbingan dan Penyuluhan dari Dinas Pertanian Kab. Meranti

Selatpanjang, LHI.

Kelompok tani ubi yang diketuai Sunardi di Desa Tenan sudah mulai panen. Hasil ubinya itu biasanya dijadikan tepung untuk kemudian dijual ke produsen pembuat makanan olahan. Setiap kali panen, petani ubi pun bisa tersenyum lega.

                  Hasil panen ubi yang melimpah itu tak terlepas dari kekompakan ketua kelompok Sunardi dan anggotanya.”Untuk penanaman ubi di lahan 4 hektar ini menggunakan modal pribadi para anggota. Hasil panen kali ini dinilai cukup bagus dan menguntungkan,”ujarnya.

                  Sunardi mengakui, bahwa di sekitar lokasi penanaman ubi yang 4 hektar ini, sebenarnya masih banyak lahan tidur yang belum diolah masyarakat.”Untuk menggarap lahan tidur yang luas itu, kami dan masyarakat di sini membutuhkan bimbingan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kab.Meranti maupun Dinas Perkebunan secara terpadu, baik dalam hal pembukaan lahan maupun penyuluhan pertanian,”katanya

                  Budidaya tanaman ubi, menurutnya hangat menguntungkan, dan telah dibuktikanmenggarap lahan tidur serta terlihat hasilnya dan sudah melakukan penanaman kembali di lokasi tempat yang sama seluas 4 hektar. Apalagi kini tersedia mesin pengolah ubi untuk dijadikan tepung ubi di Selatpanjang.

                  Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh Ketua Kelompok dan Pengawas Petani Pekebun Ubi di Lokasi Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

                  Apabila Pemerintah Daerah mendorong dan memenet hasil usaha tani pekebun ubi yang dilaksanakan Ketua Kelompok dan Pengawas di lapangan produksi tepung ubi! Cikal bakal kata Selatpanjang penghasil tepung ubi adalah tanaman muda sangat baik pertumbuhannya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Apabila di olah secara rutin oleh masyarakat betul-betul membidangi teknis pertanian di lapangan. (RAMLI ISHAK)

Rutan Dumai Tetap Kondusif Dengan Program Pembinaan, Hiburan, dan Komunikasi Secara Persuasif Kepada Warga Binaan

Kota Dumai, LHI

Pengambilan kebijakan tanpa melanggar prosedur dan aturan  yang dilakukan pihak Rutan (Rumah Tahanan) kelas II B Dumai bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif  seperti membuat kegiatan - kegiatan hiburan dan rutin melakukan komunikasi secara persuasif kepada warga binaan.

Hal ini dilakukan  mengingat kondisi sarana dàn prasarana yang sudah tidak sesuai lagi dengan standar jumlah hunian hingga mencapai 400%   lebih warga binaan.

            Kepala Rutan kelas II B Dumai  Rindra Wardhana A.Md.IP, SH M Hum saat diwawancara setelah acara Coffe Morning bersama insan pers (Kamis, 20/9/18) mengatakan kondisi dàn keadaan Rutan Dumai saat ini masih kondusif."Kalau untuk sekarang, kondisi dan keadaan Rutan Dumai masih kondusif. Dan mudah - mudahan sampai kedepannya juga tetap kondusif. Untuk tahanan kejaksaan yang masih menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Dumai belum ada masalah sehingga bisa segera kembali ke tahanan dengan baik," ungkapnya.

            Rindra Wardhana yang belum cukup satu bulan bertugas di Rutan Dumai menjelaskan bahwa untuk program pembinaan yang ada saat ini adalah pembinaan keagamaan yang dilaksanakan di mesjid maupun di gereja. Selain itu ada juga pembinaan perbengkelan dan pramuka. Untuk pembinaan di bidang kesenian dan kerajinan sementara ini lebih  diperuntukkan kepada kaum perempuan.Mengenai jadwal kunjungan (besuk) bagi keluarga tahanan dibuka  mulai dari jam 09.00 wib sampai jam 12.00 wib setiap harinya, kata Rindra yang sebelumnya bertugas di kota Medan. (S Nst)

Warga Perum Garunggang, Akhirnya Bicara Keluhkan Pasokan PDAM

Kota Tasikmalaya LHI 

Perum Garunggang yang terletak di ibu kota Tasikmalaya tepatnya di Kelurahan/Kecamatan Indihiang tak jauh dari Balai Kota dan Gedung DPRD kota Tasikmalaya, Perum Garunggang menurut cerita berdiri sekira tahun 1982 sebagai perum percontohan dan pertama kali dibangun, namun sayang dalam perjalanannya ada serasa hambatan yang dirasakan warganya khususnya kaum emak-emak akan pasokan dan pendistribuan PDAM yang sangat kurang memuaskan dan jauh harapan. Padahal setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan dijamin undang-undang.

Saat berita ini diturunkan Betapa malangnya harus setiap hari dan setiap malam seorang   emak-emak mengisi dan menampung air guna kepentingan hajat dalam keluargananya, dan sungguh malangnya nasib warga perum garunggang sebab saluran air PDAM baru bisa mengisi bak-bak mereka sekira jam 23.00 s d 03.45 WIB itupun tidak naik langsung ke bak mandi, ada proses dan tahapan penanpungan terlebih dahulu.

Maka atas dasar dan hasil pantauan LHI kiranya bersedia dan sudi pemerintah mengembalikan hak warga Perum Garunggang ,sebab kejadian ini bukan saja pada musim kemarau saat ini saja tapi sudah kurang lebih 4 tahun kebelakang. Keluhan dan harapan wargapun seringkali disampaikan ke petugas PDAM terkait, tapi sampai saat ini belum juga ada realisasi, “Kami ingin merasakan arti kemerdekaan yang haqiqi walau kami sendiri pun merasakan akan perkembangan dan kemajuan tempat kami dari segi pembangunan,infrastuktur dan  penerangan jalan melalui Pemkot Tasikmalaya. Tapi tolonglah kami pendistribusian PDAM agar berjalan seperti dahulu.”ungkap seorang warga.

Menurutnya, kurang lebih 10 tahun kebelakang pasokan pdam untuk jalur belakang perum tidak tersalurkan dan tiap bulannya abudemen tetap bayar  .Pada akhirnya pihak PDAM mencabut Meteran tanpa terlebih dahulu adanya pemberitahuan kepada pemilik.

Bahkan ironisnya, di perumahan ini ada pejabat nomor 2 di pemerintahan Kota Tasikmalaya, yang sebelumnya pejabat di lingkungan Pemkab Tasikmalaya.(TIM)***

Dibalik Pencemaran Nama Baik Wartawan, Kuasa Hukum Bupati Bengkalis Dilapor ke Polda Riau

Pekanbaru, LHI

Pemimpin Redaksi/Penjab Media Pers Harian Berantas melaporkan dua orang pengacara, Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat SH, MH yang mengaku Kuasa Hukum Bupati  Bengkalis, Amril Mukminin, ke Polda Riau,hari  Jum’at (21/09/2018). Laporan dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini disampaikan Pemimpin Redaksi harianberantas.co.id, Toro Laia, didampingi kuasa hukumnya, Yunaldi Zega SH, dan sejumlah wartawan.

            “Kami melaporkan kedua pengacara, Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat SH, MH itu ke polisi, dimana mereka menyebarkan berita bohong melalui berita media online antarariaucom. riauberdaulat.com, pantauriau.com, liputanoke.com, riaupo tenza com, riau24.com yang mengatakan, klien kami Toro, telah memobilisasi massa dengan tujuan untuk mengintimidasi saksi-saksi pelapor atau Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.”jelas Yunaldi Zega,SH

            Kemudian, kedua kuasa hukum Bupati, Amril Mukminin itu, juga menuduh persatuan Solidaritas Pers ada mengejar saksi-saksi pelapor. Diteruskan lagi pernyataan (Wirya Nata Atmaja, Asep Ruhiat) yang mengatakan aparat penegak hukum segera menahan terdakwa Toro.
Pernyataan Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat selaku pengacara itu cukup terlampau maju. Padahal pelanggaran Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada Redaksi Media Harian Berantas ini, tidak tepat dan penuh rekayasa. Contohnya saja bukti surat pemberitahuan ke Dewan Pers dari pengacara Asep Ruhiat dkknya pada tahun 2017 lalu yang mengatakan media harianberantas.co.id tidak berbadan hukum, tidak terdaftar pada organisasi wartawan yang ada. “Surat yang masih kita duga fitnah yang sengaja diciptakan Asep Ruhiat dan kawan-kawannya, juga salah satu bukti kuat yang dijadikan penyidik Polda Riau dan Jaksa dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru” ujar Yunaldi Zega.

             Yunaldi SH lebih tegas , menghimbau Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat, agar bertobat memberikan pernyataan bohong ke publik dalam perkara yang sengaja dituduhkan kepada klien nya Toro akibat pemberitaan media pers terkait peristiwa kasus dugaan dana Bansos/Hibah yang sebesar Rp272 miliar itu di Kabupaten Bengkalis.

            “Kita dari kuasa hukum Pak Toro ini, menghimbau kepada kuasa hukum Bupati, Amril (pelapor) itu, segera sadar diri dan bertobat memberikan pernyataan yang tidak benar. Apalagi dalam perkara yang dituduhkan ke klien kami, bukan mereka lagi pengacaranya” tegas Yunaldi SH mengingatkan.“Pernyataan berita yang tidak benar atau bohong ini menjadi teror kepada klien kami dan jauh menurun kepercayaan publik di media Pers harianberantas.co.id,” katanya.

Laporan ini tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/468/IX/2018/SPKT/RIAU Tanggal 21 September 2018.Pasal yang disangkakan kepada pengacara Wirya Nata Atmaja dan Asep Ruhiat SH,MH itu, Pasal tindak pidana ITE Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE.

Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo, melalui Kasubdit Krimsus Polda Riau, AKBP Ginting, kepada wartawan di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus, hari Kamis (21/09) mengatakan, nanti laporan dari Pak Toro ini, kami periksa dulu termasuk meminta keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam laporan.

            Sementara, pembina Toro dari media harianberantas.co.id, Kombes Nurmin melalui rillis WhatssApp, kepada wartawan, Sabtu (22/09/2018) meminta Pemred Harian Berantas, Toro, yang disangkakan hingga didakwa melanggar Undang-Undang ITE akibat berita kasus korupsi luar biasa di Kabupaten Bengkalis, tetap tabah dan sabar.“Saya baru mendengar masalah adek Toro itu disana. Saya berharap, dia tetap tegar dan sabar menghadapi itu.Mengenai masalah yang sudah dilaporkannya ke Polda, Kamis (21/09) kemaren, itu sudah tupoksi penyidik berikutnya” kata Nurmin.

            Wirya Nata Atmaja yang mengaku dari kuasa hukum Bupati, Amril Mukminin, hingga saat ini bersangkutan belum bisa dikonfirmasi. demikian Asep Ruhiat SH, MH, hingga berita ini naik, hendphone miliknya saat dihubungi grop SP, tak aktif lagi.

            Sementara, selain dia (Asep Ruhiat SH MH) digiring Pemred Harian Berantas, Toro  ke polisi karena diduga telah memfitnah dan atau pencemaran nama baik beberapa hari yang lalu, Asep Ruhiat SH MH bersama rekannya Iwandi SH,MH dan Patar Pangasian juga telah terseret dalam pelaporan Toro ke Ditreskrimum Polda Riau terkait kasus dugaan “Penghinaan” yang tersebut dalam surat mereka Nomor: 019/PPR/LF.DP/IV/2017 ke Dewan Pers pada tanggal 26 April 2017 menyebutkan media harianberantas.co.id tidak berbadan hukum, tidak terdaftar di organisasi wartawan yang ada termasuk di Dewan Pers, serta menolak mediasi di Dewan Pers terkait berita yang dimuat media harianberantas.

Ketiga pengacara atau terlapor itu mengatakan dalam surat, bahwa mereka tetap pada laporan yang disampaikan ke Polda Riau.Laporan ini Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik ini juga tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: STPL/465/ IX/2018/SPKT/RIAU Tanggal 21 September 2018.Pasal yang disangkakan lagi kepada pengacara Iwandi SH,MH, Patar Pangasian SH dan Asep Ruhiat SH,MH itu, Pasal tindak pidana Pencemaran Nama Baik atau Fitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 juncto Pasal 311 KUH Pidana.
Sementara, penghinaan dimuka umum yang diduga dilakukan Andi Sakai yang merupakan Calon Anggota DPRD Bengkalis tahun 2019 mendatang saat buat aksi/demo tandingan di PN Pekanbaru, Kamis (20/09) lalu, bakal dilaporkan Toro ke Polisi termasuk ke KPU dan Banwaslu.
Dimana aksi tandingan yang dilakukan kelompok pendukung Bupati Bengkalis Amril Mukminin itu di PN Pekanbaru, juga terindikasi di mobilisasi sebagaimana bukti amplop bagi-bagi uang (upah) yang diterima beberapa orang pengunjuk rasa disertai keterangan sebagian pendemo itu kepada Wartawan di Mess Pemda Bengkalis di Pekanbaru-Riau.

Demikian juga oknum saksi Bupati Bengkalis , Amril Mukminin yang diduga ikut terlibat mempermainkan kasus dugaan rekayasa perkara sehingga Pemimpin Redaksi Harian Berantas itu diproses oleh hukum, juga bakal dilapor oleh kuasa hukum terdakwa, Toro ke Polisi dan ke lembaga berwenang lainnya. Karena sesuai bukti yang ada, kasus yang menimpa Toro tersebut dinilai sebuah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Riau, Kejati Riau semakin menurun dalam penegakkan hukum di Provinsi Riau, karena terindikasi memihak dalam suatu perkara yang terjadi.(TIM) ***