Kota Banjar, LHI,- Pemerintah Kota Banjar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Banjar melaksanakan proses lanjutan program KOTAKU. Program Kotaku lanjutan dari tahun 2017 yang mana di tahun 2018 di puncaki dengan adanya BKM Award 2018, yang bertajuk "14 Tahun BKM mengabdi, Memanusiakan Kembali Manusia". Kegiatan program Kotaku BKM Award bertempat di Gedung Banjar Convention Hall (BCH) Kota Banjar pada Kamis, (06/12/2018).
Seusai acara BKM Award di gelar, Kepala Dinas PUPRPK Kota Banjar Ir. H. Edy Djatmiko di dampingi Acep Daryano selaku Kabid Tata ruang perumahan dan pemukiman, mengungkapkan kepada LHI bahwa kegiatan BKM Award 2018 ini guna memotifasi semangat para BKM (Badan Kesewadayaan Masyarakat) se-Kota Banjar dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Edy Djatmiko menegaskan dengan melalui program Kotaku bertujuan salah satunya guna meminimalisir dan mengentaskan kemiskinan daerah - daerah yang kurang sejahtera.
"Menurut SK Walikota Banjar, itu ada sekitar 180 hektar daerah yang di duga kumuh, ini yang perlu di benahi. Progres Kotaku seterusnya sampai tidak ada lagi daerah yang kumuh di wilayah Kota Banjar" Ujar Kepala Dinas PUPRPKP Kota Banjar H. Edy Djatmiko.
Di terangkanya setiap tahun mendapat bantuan dari PUPR, pada tahun ini 13 Desa dan Kelurahan yang mana tahun depan menjadi 10 Desa dan terus tahun ke tahun hingga menjadi nol Kota tanpa kumuh.
Edy Djatmiko berharap agar angaran Kotaku harus di manfaatkan dengan baik - baik. Pengkolaborasian dengan pembangunan yang ada di Kota dan di Desa akan menjadi lebih cepat kepada tujuan Desa Mandiri bukan hanya sektor fisik saja tetapi meliputi aspek pembangunan usaha kecilnya.
Kabid Tata ruang perumahan dan pemukiman Acep Daryano menambahkan, bahwa dirinya melakukan kegiatan sektor pembangunan pada tahun ke tahun lebih mendetail. Terbukti menurutnya dalam rapat kerangka kerja, ketika melakukan persentase dengan beberapa kota kabupaten bersama pihak Kementrian dan Perumahan Rakyat pemaparan pembangunan kini sangat alot dan mendetil karena bukan hanya meliputi satu sektor saja seketika suatu pembanguan di kerjakan.
Pokja PKP (Perumahan Kawasan Pemukiman) Maman Suryaman mengungkapkan dalam mengintegrasikan semua program Kotaku di mulai dari Walikota, Camat, kepala Desa dan Lurah yang harus menjadi nahkoda. Nahkoda tersebut harus mampu mengintregitaskan seluruh sumber anggaran dan seluruh pemangku kepentingan terkait 100% air minum bersih - 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi.
"Kepala Desa dan Lurah menjadi nahkoda dikarenakan beliau - beliau merupakan pemerintahan terbawah yang tahu persis kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. Begitu pula pembentukan BKM sendiri di rekomendasikan dan di Syahkan oleh Kepala Desa dan Lurah" Tutur Maman Suryaman.
Maman Suryaman menegaskan bahwa data yang di miliki BKM bersama KSMnya serta atas kemampuan keswadayaanya telah memberikan data yang lebih akurat, baik data PKH, data keluarga miskin maupun data mengenai persampahan. Ketika kolaborasi tersebut bergerak dari sasaran yang sama dan data yang sama kemudian dengan pergerakan yang bersamaan, maka menurut Maman dalam hal pencapaianya akan lebih akurat dan akan lebih cepat.
Dari angka 232 hektar pada tahun 2017, dalam satu tahun BKM telah mampu mencapai angka 187 hektar kawasan kumuh. Menurut Maman pada tahun 2018 program Kotaku telah dapat menekan dengan sisa kawasan kumuh tinggal kurang lebih 56 Hektar lagi, dirinya berharap agar tahun depan kawasan kumuh di Kota Banjar bisa tuntas 0 kumuh.
Maman Suryaman dari Pokja PKP kembali menegaskan ternyata yang paling menyebabkan terjadinya harmonisasi pembangunan adalah perilaku. Dalam program Kotaku perilaku masyarakat tanpa kumuh merupakan hal yang harus di kolaborasikan menjadi komitmen bersama. Dapat di contohkan salah satunya dengan membiasakan masyarakat berprilaku membuang sampah pada tempatnya, hal tersebut sangat diperlukan hanya kolaborasi dari semua pihak termasuk Dinas terkait.
Hal tersebut harus berkelanjutan dan menjadi tanggung jawab bersama. Pengkolaborasian tingkat OPD dapat ditingkatkan oleh Walikota, sementara untuk seluruh program yang masuk dari kementrian, provinsi, Kota ke Desa dan Kelurahan berharap Kades dan Lurah yang terus mengkolaborasikan lebih dominan terhadap pembangunan.
Pokja PKP Maman Suryaman menyingung peningkatan potensi lokal secara ekonomi juga harus di kolaborasikan, salah satunya kebutuhan material bahan pembangunan dan produk ekonomi lainya. "Apabila yang di perlukan terdapat di lokal maka belanjakan lah ke lokalan wilayah tersebut".
Pengkolaborasian ekonomi harus dilibatkan potensi - potensi yang ada. Baik kemapuan KSMnya juga kemampuan pengusaha lokalnya. Hal tersebut harus mulai di laksanakan sebagaimana telah di amanatkan pada permen tentang pengelolaan keuangan desa, permen tentang pengelolaan keuangan swakelola di Dinas OPD.
Maman Suryaman berharap agar pengkolaborasian tersebut dapat menjadi komitmen bersama "Nahkoda itu sama halnya dengan dirigent sebuah paduan suara, ketika mendengar suara drum kurang enak maka harus dapat mengingatkan agar lekas sinergi yang mana dapat menyatukan suara agar harmoni dalam keharmonisan" Tutup Maman Suryaman selaku Pokja PKP. (Eky)
