PAN Jabar

PAN Jabar
Marhaban Ya Ramadhan

Dugaan Ketidaktransparanan Bantuan Alat Pertanian di Kendal, Poktan dan Pemdes Saling Lempar



Kendal,LHI

Dugaan ketidakjelasan terkait hibah alat pertanian berupa cambi, hal tersebut mencuat di Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Bantuan dari Kementerian Pertanian yang diajukan melalui kelompok tani (Poktan) setempat diduga tidak berjalan secara transparan.Informasi ini terungkap setelah tim media melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Jatipurwo, Murtadho, pada Selasa (17/3/2026).

Dalam keterangannya, kepala desa membenarkan adanya bantuan hibah berupa alat pertanian jenis combine harvester (combi). Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci terkait pengajuan maupun pengelolaannya.

“Iya, memang ada bantuan dari Kementerian Pertanian yang diajukan oleh Poktan. Tapi saya tidak mengetahui detailnya. Silakan langsung konfirmasi ke ketua Poktan,” ujarnya.

Pihak desa kemudian memberikan nomor kontak ketua Poktan kepada media untuk ditindaklanjuti. Saat dikonfirmasi, ketua Poktan juga mengakui adanya bantuan tersebut. Namun, ketika ditanya terkait sejauh mana keterlibatan atau pengetahuan pemerintah desa, ia enggan memberikan penjelasan dan justru meminta media untuk datang langsung.“Kalau ingin tahu lebih jelas soal combi dan apakah kepala desa mengetahui atau tidak, silakan datang ke tempat saya, nanti akan saya jelaskan,” ucapnya.

Di sisi lain, seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak mengetahui keberadaan alat tersebut. Ia berharap bantuan dari pemerintah dapat dikelola secara terbuka dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya petani.

“Saya sendiri tidak tahu alatnya ada di mana. Harapannya, bantuan seperti itu bisa ditempatkan di lokasi yang mudah diketahui, seperti di kantor desa atau di rumah ketua Poktan, supaya masyarakat juga tahu dan bisa merasakan manfaatnya,” ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya menghubungi instansi terkait guna memperoleh klarifikasi lebih lanjut. Upaya ini dilakukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah, khususnya di sektor pertanian (TIM)***

 

Post a Comment

0 Comments