Lamandau LHI
Persoalan tuntutan realisasi kebun plasma sebesar 20% oleh masyarakat Nanga Bulik terhadap PT Sumber Mahardhika Graha (PT. SMG) dan PT. Graha Cakra Mulia (PT. GCM) Grup perusahaan USTP (Union Sampoerna Triputra Persada) menjadi salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih diperjuangkan oleh masyarakat setempat.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan komitmen atau kesepakatan yang telah dibicarakan sejak tahun 2014. Namun, menurut pihak masyarakat yang memperjuangkan tuntutan tersebut, hingga November 2026, atau kurang lebih 12 tahun sejak kesepakatan tersebut, realisasi plasma 20% yang diharapkan belum juga terwujud.
Dalam memperjuangkan tuntutan tersebut, Komunitas Aman Nanga Bulik mendapatkan pendampingan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Kabupaten Lamandau. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat agar mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai realisasi plasma 20% dari perusahaan.
sebagai bagian dari kegiatan peliputan, wawancara dilakukan oleh awak Media LINTAS HUKUM INDONESIA pada Jumat, 6 November 2026, di lokasi aksi demonstrasi dengan menghadirkan H. Burhan selaku Wakil Ketua Aman Kabupaten Lamandau sebagai narasumber.
Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Burhan, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan berkaitan dengan tuntutan masyarakat terhadap PT. Sumber Mahardhika Graha.
1. Tuntutan Realisasi Plasma 20% Yang Telah Dijanjikan Sejak Tahun 2014
Dalam keterangannya, H. Burhan menyampaikan bahwa tuntutan utama masyarakat adalah meminta realisasi kebun plasma sebesar 20% sebagaimana komitmen yang telah disepakati pada tahun 2014.
Menurutnya, masyarakat telah menunggu selama kurang lebih 12 tahun, tetapi hingga saat ini belum mendapatkan realisasi sebagaimana yang diharapkan.
Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan merupakan permintaan baru, melainkan bentuk penagihan atas komitmen yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat.
H. Burhan menyampaikan:"Kami menuntut janji 20% plasma yang disepakati pada tahun 2014, yang sudah 12 tahun belum terealisasi."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya kepastian atas komitmen yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
2. Plasma 20% Merupakan Kewajiban Yang Harus Dipenuhi Perusahaan
H. Burhan juga menegaskan bahwa penyediaan plasma sebesar 20% merupakan kewajiban PT. SMG dan PT. GCM kepada masyarakat Nanga Bulik sebagaimana yang menjadi dasar tuntutan mereka.
Ia menekankan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan janji atau penjelasan dari perusahaan, tetapi membutuhkan realisasi nyata atas tuntutan tersebut.Dalam wawancara, ia menyampaikan:
"20% itu wajib disediakan PT. SMG Bagi kami warga Nanga Bulik. Wajib itu artinya harus ada."
Pernyataan tersebut memperlihatkan sikap tegas masyarakat yang menginginkan agar perusahaan memberikan kepastian mengenai pelaksanaan kewajiban plasma yang mereka tuntut.
3. Komitmen Melanjutkan Aksi Sampai Ada Kepastian
Dalam wawancara tersebut, H. Burhan juga menyampaikan bahwa Komunitas Aman Nanga Bulik akan terus memperjuangkan tuntutan mereka sampai terdapat kepastian mengenai realisasi plasma 20% dari PT. SMG dan kami pengurus aman kabupaten akan terus mengawal atau mendampingi sampai tuntas.
Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian aspirasi masyarakat agar tuntutan tersebut mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang jelas.Ia menegaskan:"Kami akan terus melakukan aksi sampai ada kepastian 20% plasma dari PT. SMG."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum menganggap persoalan ini selesai selama belum ada kepastian mengenai realisasi tuntutan plasma 20%.
4. Hasil Mediasi Dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau
Selain menyampaikan tuntutan melalui aksi demonstrasi, persoalan plasma 20% tersebut juga telah dibawa ke dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Lamandau.
Mediasi dilaksanakan di aula Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Lamandau pada tanggal 4 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan mengenai tuntutan masyarakat telah dilakukan dan menghasilkan notulen atau catatan hasil rapat.
Namun, berdasarkan keterangan H. Burhan, mediasi tersebut belum menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ia menilai bahwa meskipun pertemuan telah dilaksanakan dan terdapat notulen hasil rapat, persoalan utama mengenai kepastian realisasi plasma 20% masih belum terselesaikan.
Dengan demikian, pihak masyarakat masih menunggu adanya penyelesaian konkret dari PT. Sumber Mahardhika Graha dan Pt. Graha Cakra Mulia dtau PT. GCM yang keduanya adalah grup perusahaan USTP. (HELEN*).
0 Comments