Penjelasan PT. SMG atas Tuntutan Plasma 20 Persen oleh Warga Nanga Bulik

 

Nanga Bulik, Lamandau – LHI

Menanggapi tuntutan masyarakat Nanga Bulik baru-baru ini terkait realisasi kewajiban plasma sebesar 20 persen terhadap PT. Sumber Mahardhika Graha (PT. SMG) dan PT. Graha Cakra Mulia (PT. GCM), pihak perusahaan memberikan klarifikasi bahwa kewajiban tersebut pada prinsipnya telah direalisasikan, bahkan menurut pihak perusahaan telah mencapai 21 persen.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Rio Sagala, salah satu pimpinan perusahaan, saat ditemui dalam wawancara di Kantor PT. Sumber Mahardhika Graha (PT. SMG), Selasa, 10 November 2026 oleh awak Media Lintas Hukum Indonesia/LHI.

Dalam keterangannya, Rio Sagala menegaskan bahwa program plasma atau 20 persen yang menjadi tuntutan masyarakat sebenarnya telah dilaksanakan oleh perusahaan dan sudah dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat sejak tahun 2022.

Ia menjelaskan bahwa realisasi program tersebut disalurkan melalui tiga koperasi yang menjadi wadah masyarakat penerima manfaat, yaitu:

1. Koperasi Lamandau Mulia Bersatu, yang beranggotakan masyarakat dari wilayah Nanga Bulik.
2. Koperasi Subasena Sepakat Bersama, yang mencakup masyarakat dari empat desa, yakni Desa Sei Buluh, Desa Bakonsu, Desa Sekoban, dan Desa Nangabelantikan.
3. Koperasi Graha Bakuba, yang berkedudukan di Desa Penopa.

Menurut Rio, keberadaan ketiga koperasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat penerima manfaat. Ia menyebutkan bahwa alokasi 20 persen tersebut telah diakumulasikan dan direalisasikan oleh perusahaan, bahkan persentasenya diklaim mencapai 21 persen.

Lebih lanjut, Rio menjelaskan bahwa proses penetapan masyarakat yang berhak menerima manfaat plasma atau Calon Penerima Plasma (CPP) tidak dilakukan oleh pihak perusahaan. Proses pendataan dan penetapan calon penerima manfaat, menurutnya, telah melalui tahapan berjenjang, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa, hingga Camat.

Selanjutnya, daftar nama calon penerima manfaat tersebut disampaikan dan diproses melalui Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Lamandau untuk mendapatkan persetujuan. Setelah melalui tahapan tersebut, daftar penerima manfaat kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang menjabat pada saat itu.

Atas dasar proses tersebut, pak Rio meyakini bahwa seluruh rangkaian pendataan, persetujuan, hingga penetapan penerima manfaat plasma sudah diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Dalam wawancara tersebut, ia juga memaparkan bahwa dari total luasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sekitar 12.700 hektare, luas lahan yang telah terealisasi atau tertanam tercatat sekitar 9.843 hektare. Dari luasan yang teralisasi/tertanam tersebut, pihak perusahaan menyatakan kewajiban plasma sebesar 20 persen telah dilaksanakan.

Menanggapi tuntutan masyarakat Nanga Bulik yang kembali mencuat, Rio berharap masyarakat dapat memahami penjelasan dan kondisi yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Ia menginginkan agar persoalan tuntutan plasma ini dapat dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan proses realisasi, keberadaan koperasi, serta mekanisme penetapan masyarakat penerima manfaat yang menurutnya telah berjalan sejak tahun 2022 dan sekiranya tidak terpropokasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi yang memperalat warga masyarakat Nanga Bulik.

"Kami sangat berharap masyarakat Nanga Bulik dapat memahami bahwa kewajiban plasma 20 persen tersebut pada dasarnya sudah direalisasikan oleh perusahaan, bahkan mencapai 21 persen. Program ini juga sudah berjalan dan dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat sejak tahun 2022," demikian penegasan Rio Sagala dalam wawancara tersebut. (HELEN/AGUS*)