Kota Banjar, LHI
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar agar menggenjot capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025. Hal itu disampaikan oleh Tri Pamuji, perwakilan Fraksi PDIP, saat Rapat Paripurna Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Banjar terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) tahun 2025. Jumat (19/9/2025).
Tri mengungkapkan, hingga bulan September 2025 atau sembilan bulan berjalan, rata-rata capaian PAD Kota Banjar baru mencapai sekitar 60 persen, bahkan ada yang masih di bawah 50 persen.
“Kami dari Fraksi PDIP perlu mengingatkan kepada pihak eksekutif bisa menjalankan apa yang telah direncanakan. Sehingga target realisasi PAD kita lebih maksimal,” tegas Tri Pamuji.
Ia meminta Pemkot Banjar memanfaatkan sisa waktu tiga bulan ke depan untuk menggenjot pendapatan daerah, terutama dari program-program yang telah direncanakan sebelumnya.
Selain mendesak percepatan realisasi PAD, Tri Pamuji juga menyoroti pentingnya penyusunan perubahan APBD dalam KUA dan PPAS perubahan tahun 2025. Menurutnya, dokumen anggaran tersebut menjadi acuan penting bagi Pemkot untuk merealisasikan program pembangunan daerah.
“Perubahan anggaran 2025 ini menjadi momentum kita mengingatkan rencana pembangunan daerah. Jangan sampai kembali terjadi gagal bayar seperti pada tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp8 miliar,” jelasnya.
Tri mendorong Wali Kota dan jajaran eksekutif agar lebih cermat dalam proses perencanaan anggaran, sehingga permasalahan serupa tidak terulang pada tahun ini.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKB, Jamaludin Al Ghoni, menilai perubahan KUA dan PPAS menjadi kesempatan untuk memaksimalkan kebijakan anggaran bagi kesejahteraan masyarakat.
" Mengingatkan agar anggaran pada perubahan APBD 2025 dialokasikan pada sektor yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Selain itu, penggunaan anggaran harus efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan desakan dari fraksi-fraksi DPRD tersebut, diharapkan Pemkot Banjar dapat memaksimalkan PAD sekaligus menjaga ketepatan perencanaan anggaran demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan warga Kota Banjar.*(ADE ARIS/JASMAR)***
0 Comments