Meranti,LHI
Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim Ikuti Rakor bersama
Gubernur Riau dan Forkopimda Riau terkait Penetapan Status Siaga Darurat
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2020, Rakor dalam rangka
mengantisipasi, menanggulangi, dan meminimalisir Kebakaran Hutan dan Lahan
(Karhutla) di Provinsi Riau itu, dipusatkan di Aula Pauh Janggi, Komplek
Gubernuran, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa malam (11/2/2020).
Turut hadir dalam Rakor tersebut, Sekretaris Utama
(Sestama) BNPB Harmensyah, Ketua DPRD Riau H. Indra Gunawan Eet, Wakil
Gubernur Riau Brigjend TNI Edi Natar, Dandrem 031/Wira Bima Brigjen TNI
Mohammad Fadjar, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Rektor UIR
Prof. Dr. Syafrinaldi bersama anggota Forum Rektor, Kajati Riau Dr. Mia Amiati,
Danlanud Roesman Nurjadin Pekanbaru Marsma TNI Roni Irianto, Bupati/Walikota
Se-Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya, Kepala BPBD
Provinsi Riau H. Edwar Sanger, Kepala BPBD Se-Kabupaten Kota, Perwakilan
Perusahaan dan Dunia Usaha di Riau.Pada kesempatan itu Wakil Bupati didampingi
Kepala BPBD Meranti Drs. Idris Sudin.
Penetapan
Status Siaga Darurat Karhutla di Provinsi Riau langsung dilakukan oleh Gubernur
Riau H. Syamsuar. Dengan penetapan itu maka mulai 11 February-31 Oktober 2020
Riau resmi berstatus Siaga Darurat Karhutla.
Sebelumnya seperti dilaporkan Kepala BPBD Provinsi
Riau Edwar Sanger, saat ini kondisi Hotspot sudah terdeteksi hampir
diseluruh Kabupaten dan Kota di Riau. Terutama diwilayah Kabupaten Bengkalis,
Dumai, Siak, Rohil dan Kepulauan Meranti.
Sejauh ini 2 Kabupaten yakni Siak dan Bengkalis
telah menetapkan Status Siaga Darurat, ditambah 1 Kota Dumai.
Jumlah lahan yang terbakar sejak January 2020 seluas 271 Ha lebih yang
tersebar di 10 Kabupaten Kota selain Kuansing dan Rohul, dengan jumlah Hotspot
sebanyak 60 Titik, yang terluas berada di Kabupaten Siak.
Untuk Meranti sendiri luas lahan yang terbakar seluas
5.5 Ha, namun meski sempat terjadi Karlahut dengan jumlah 60 Hotspot, dari
laporan Kabupaten Kota ke BPBD Provinsi Riau diakui Edwar Sanger masalah Karlahut
sudah dapat dikendalikan.
Didasari kajadian itu maka Pemerintan Provinsi Riau
mencoba mengambil langkah Preventif dengan penetapan Status Siaga Darurat
di Provinsi Riau yang selanjutnya meminta Kabupaten Kota untuk mengaktifkan
lagi posko-posko Karlahut diwilayahnya masing-masing.
Menyikapi hal itu, Gubernur Riau H. Syamsuar
menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan Rapat di Istana Negara bersama
Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dimana Gubernur telah melaporkan kepada
Presiden Jokowi tentang kondisi Karlahut di Riau dan dari kejadian itu
Riau akan segera menetapkan status Siaga Darurat.
Diharapkan dengan telah ditetapkanny Satus Siaga
Darurat Karlahut di Provinsi Riau maka semua pihak mulai dari Pemerintah
Daerah, Perusahaan Koorporate yang beroperasi di Riau serta masyatakat siap
bekerjasama mengatasi Karlahut diwilayahnya masing-masing."Karena
bencana asap tidak bisa dilakukan secara partial tapi perlu kerjasam semua
pihak, termasuk juga masyarakat dan semua perusahaan yang beroperasi di
Riau," ujar Syamsuar.
Untuk mengatasi Karlahut ini, dikatakan Gubri Syamsuar
Pemprov Riau sendiri telah menetapkan kebijakan strategis dengan melakukan
pemetaan kembali kawasan rawan bencana Karhutla di 346 Desa dan 99 Kecamatan,
mengkaji kembali izin usaha perusahaan perkebunan dan kehutanan, melibatkan
perusahaan dalam patroli bersama, menyediakan alat pertanian sebanyak 12 unit
Ekscavator dan ratusan Pompa, melibatkan dunia Perguruan Tinggi, meningkatkan
kerjasama Pemerintan Kabupaten Kota, membangun sistem informasi data Dasboard
Lancang Kuning, Membentuk Posko Relawan yang didukung Manggala Agni, Penegakan
Hukum, Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat"Dengan kerjasama
dan kerja keras semua pihak kita berharap tidak terjadi lagi kebakaran hebat di
Riau seperti tahun lalu," ucap Gubri.
Terakhir Gubernur juga berharap masukan dari Forum
Rektor untuk mencari cara terbaik dalam mencegah dan menanggulangi Karlahut di
Riau menuju Riau Bebas Asap.Menyangkut penetapan Satus Siaga Darurat Karlahut tersebut
mendapat apresiasi dari Sestama BNPB RI "Ini merupakan yang pertama
di Indonesia, kami salut dan bangga pada Riau, semoga melalui kegiatan ini
tidak terjadi lagi Karlahut di Provinsi Riau," ujarnya.
Dengan telah ditetapkannya Status Siaga Darurat
Karlahut maka BNPB mengintruksikan 1. Posko Karlahut di Kabupaten Kota, 2.
BPBD lebuh bersinergi untuk melaksanakan tugas, 3. Satgas siap diterjunkan, 4.
BPPT diintruksikan segera melakukan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)
dengan cara penaburan garam, 5. Memberikan Dukungan TNI/Polri melakukan
pencegahan dan penanggulangan Karlahut, Lahan perusahaan radius 5 KM harus
dijaga dari Karlahut.
Selain itu juga meminta kepada masyarakat jangan
lagi melakukan pengrusakan ekosistem Gambut, membuat embung dan skat kanal dalam
upaya tata kelola air pada lahan Gambut.
Menyangkut penetapan Status Siaga Darurat Karlahut di
Provinsi Riau itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mengaku sangat
mendukung, karena dengan penetapatan stautus itu membuat Provinsi Riau lebih siap
mengantisipasi bencana Karlahut dan Kabut Asap.
Penatapan Status Siaga Darurat Karlahut ini juga
semakin meningkatkan kerjasama dan sinergitasPemerintah Provinsi dan Kabupaten
Kota dalam mengatasi Karlahut sehingga ketika bencana terjadi dapat diatasi secara
cepat.
Kapolda Riau Brigjend Pol. Agung Setya Imam Efendi
mengatakan kebijakan itu sangat tepat dan sesuai dengan realitas titik api yang
muncul saat ini, dengan penetapan itu ia berharap tahun ini Provinsi Riau
semakin sukses mencegah dan menanggulangi Karlahut.
Hal senada juga disampaikan oleh Dandrem 031/WB
Brigjend TNI M. Fadjar, dikatakan Dandrem pihaknya sangat mendukung penetapan
penetapan Status Siaga Darurat Karlahut di Provinsi Riau."Dengan begitu
Riau dapat mempersiapkan diri lebih dini dalam menanggulangi Karlahut karena
Perintah Presiden jangan sampai terjadi bencana asap yang disebabkan oknum tak
bertanggungjawab apalagi sampai melintas hingga kenegara tetangga," jelas
Dandrem 031/WB.
Selain itu ia berharap kecolongan Karlahut tahun 2019
lalu dapat diperbaiki ditahun 2020 ini melalui komitmen dan kekompakan antara
Pemerintan Daerah, TNI, Kepolisian, Dunia Usuha serta masyarakat masyarakat sebagai
faktor utama Karlahut. Merubah mai set masyarakat terkait cara membuka lahan
yang lebih baik dan aman tanpa membakar," harap Dandrem.
Begitu juga Danlanut Pekanbaru Marsma TNI Roni
Irianto, diakuinya sangat mendukung penetapan Siaga Darurat oleh Gubernur Riau
dengan begitu semua pihak terkait dapat bekerja lebih awal dalam mengantisipasi
Karlahut. Dan pihaknya sendiri siap mengerahkan pesawat maupun Helicopter Water
Boombing dilokasi-lokasi Karlahut. (HUMAS PEMKAB. MERANTI/RAMLI ISHAK /ADV)***
0 Comments