Meranti,LHI
Keterbatasan
angggran yang dimiliki Pemkab. Meranti untuk menggesa pembangunan infrastruktur
membuat Pemkab. Meranti harus berfikir keras untuk meraih dana Pusat dan
Provinsi yang masih mengendap di Kementrian dan Pos-nya masing-masing, berbagai
loby dan pertemuanpun dilakukan seperti yang saat ini dilakukan oleh Wakil
Bupati Meranti H. Said Hasyim dengan membawa tim yang terdiri dari OPD terkait,
untuk berkooridnasi dengan pihak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI
dalam rangka memasukan usulan program pembangunan daerah perbatasan.
Pertemuan
dilaksanakan di Kantor Bupati Bengkalis dengan agenda Pembahasan Usulan Program
Kegiatan Berbasis Lokasi Prioritas Tahun 2020-2024 untuk Wilayah Kepulauan
Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Rabu (29/1/2020).
Hadir
dari pihak BNPP RI Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan
Udara BNPP RI Bachril Bahri M. AppSc, Trisulo Kabid Perencanaan Asisten
Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI, Hengki Prana Jaya
Kabid Infrastruktur Fisik Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah Laut
dan Udara BNPP RI dan lainnya.
Turut
mendampingi Wakil Bupati, Sekda Bengkalis Bustami HY, Danramil
Selatpanjang Mayor Inf. Irwan, Kepala Dinas Perindag Meranti Drs. H. Azza
Fahroni, Kepala Dinas LHK Meranti Drs. Irmansyah M.Si, Kepala Dinas Perhubungan
Meranti Dr. Aready, Kalaksa BPBD Meranti Drs. Idris Sudin, Kepala Dinas
Kesehatan dr. Misri,Kabag Perbatasan Meranti Drs. M. Nazar, Camat Tasik Putri
Puyu Sugiati, Camat Rangsang Barat Juwita Sari, Camat Rangsang Pesisir H. Arifuddin,
Camat Pulau Merbau Atan Ibrahim, Kabag Ekonomi Sekda Meranti Abu Hanifah,
Sekretaris Dinas Perikanan Meranti Febriadi, Kabag Kominfo Meranti Wan
Fahriarmi, Bagian Humas dan Protoko Meranti, Kasubag Tapem Sekda Meranti,
Kasubag Perbatasan Sekda Meranti.
Dalam
pertemuan itu, seperti dikatakan Asisten Deputi Pengelola Batas Negara Wilayah
Laut dan Udara BNPP RI Bachril Bahri M. AppSc, dalam pertemuan ini pihaknya
akan menghimpun semua masukan dan usulan dari Kabupaten kawasan perbatasan
untuk diangkat dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Jokowido di Jakarta.Usulan
yang menjadi fokus adalah terkait masalah Infrastruktur, Peningkatan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat.
Lebih
jauh dijelaskan Asdep BNPP Bachril, kegiatan yang dilakukan oleh BNPP ini merupakan
perintah langsung Mendagri Tito Karnavian untuk menghimpun segala informasi
terkait usulan pembangunan infrastruktur dikawasan perbatasan Indonesia
termasuk di Kabupaten Meranti dan Bengkalis. Data-data itu akan dievaluasi
untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas program pembangunan
Infrastruktur dikawasan perbatasan Indonesia.
Dari
sepengetahuan BNPP RI, Sejauh ini masalah yang dihadapi Meranti adalah
seputaran Abrasi yang saat ini telah ditangani oleh Kementrian
Kemaritiman.
Untuk
itu ia meminta keterangan dan informasi lengkap dari Pemkab. Meranti, agar
usulan program kegiatan lebih fokus dan terarah, pada kesempatan itu BNPP RI
meminta tiap OPD terkait untuk mengisi format usulan program kegiatan
sebagai bahan evaluasi oleh pihak BNPP.
Pada
kesempatan itu, dihadapan Asdep Pengelola Batas Negara Wilayah Laut dan Udara
BNPP RI Bachril Bahri M. AppSc, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, memaparkan
secara singkat profil Meranti terdiri dari 3 pulau besar yang pada dasarnya
semua masuk kawasan perbatasan yakni Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi,
Meranti berada dikawasan perbatasan lokasi prioritas Nasional namun kondisinya
masih cukup memprihatinkan dengan angka kemiskinan tertinggi di Riau, minim
infrastruktur dan masih terisolasi.
Untuk
itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim sangat berharap kepada BNPP
RI untuk memberikan perhatian kepada Kabupaten Meranti dengan cara memberikan
alokasi anggaran melalui pelaksanaan program kegiatan untuk Meranti agar daerah
ini tidak semakin jaun tertinggal dari Kabupaten lainnya di Indonesia.
Lebih
jaun dikatakan Wabup, kenyataan saat ini Kabupaten Meranti masih menjadi
Kabupaten termiskin dan terisolir dengan angka kemiskinan mencapai 27 persen
lebih. Selama 10 tahun berdiri Meranti terus fokus pada pembangunan
Infrastruktur jalan dan jembatan, namun dengan keterbatasan anggatan Kabupaten
belum mampu sepenuhnya membuka isolasi dari Desa Ke Kecamatan, Kecamatan ke
Kabupaten dan Pulau Sumatera.
Untuk
mendapatkan dukungan Pusat, diakui Wabup, Pemkab. Meranti telah melakukan
berbagai upaya baik itu pertemuan dengan Kementrian terkait disertai usulan
program namun sedihnya sangat minim realisasi, Daerah Perbatasan dan Lokpri
yang disandang Meranti hanya sekedar sebutan saja tapi minim perhatian.
Menurut
Wabup pada dasarnya Kabupaten Meranti merupakan Kabupaten yang kaya dan subur
namun belum ada kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat kepada Kabupaten
penghasil Sagu, Kopi, Pinang dan Karet ini."Kabupaten Meranti sudah
lama tidak mendapat bantuan pusat yang sifatnya sporadis, bantuan yang turun
hanya bersifat stimulan seperti bantuan bibit dan lainnya," ucap Wabup.
Begitu
juga untuk masalah pendidikan bantuan pemerintah Pusat hanya berkisar pada
rehab bangunan.
"Padahal
Meranti terletak dilokasi strategis Nasional berada di Selat Malaka yang
merupakan pusat lalu lintas perdagangan dunia. Tapi kondisi Meranti saat
ini masih menjadi Kabupaten yang tertinggal di Riau dan terisolasi.
Pelabuhanpun dikatakan Wabup yang ada di Selatpanjang masih berupa pelabuhan
rakyat belum ada Pelabuhan yang representatif yang dibangun pusat,"
jelasnya lagi.
Saat
ini dalam pengelolaan hasil alam Meranti hanya bisa menjual bahan baku seperti
kelapa tanpa mampu mengolah menjadi berbagai turunan itupun dengan harga murah
karena dimainkan oleh Tengkulak. Disamping Kelapa juga Karet tua yang butuh
peremajaan."Ini bukti Meranti sebagai daerah perbatasan dan Lokasi
Strategis Prioritas Nasional masih sangat tertinggal," ujar Wabup.
Bahkan
parahnya lagi akibat keterbatasan peluang kerja separoh dari SDM Meranti
terpaksa bekerja di negeri tetangga secara ilegal tanpa perlindungan hukum,
dibayar dengan gaji rendah, bahkan mendapat caci maki yang sangat menjatuhkan
marwah Indonesia yang terkenal sebagai daerah kaya."Ini membuat kita malu
sebagai bangsa Indonesia padahal dengan potensi yang dimiliki Indonesia ini
tidak perlu terjadi, semoga Pemerintah Pusat dapat memperhatikan Meranti
sebagai kawasan perbatasan Nasional," ucap Wabup.
Pada
kesmpatan itu Wabup juga memaparkan berbagai potensi yang dimiliki oleh
Kabupaten Meranti, diantaranya sebagai daerah penghasil Sagu Nasional,
penghasil Kopi Liberika.Sekedar informasi dalam rapat tersebut beberapa OPD
berkesempatan memaparkan usulan programnya diantaranya adalah Dinas Kesehatan seperti
dijelaskan dr. Misri, mengusulkan pembangunanKantor Dinas Kesehatan yang saat
ini masih menggunakan bangunan zaman Belanda. Alat kesehatan, Kendaraan
Kesehatan, Perumahan Dinas Para Medis, Ambulance Laut.
Dinas
Perhubungan seperti dijelaskan Kadis Aready, Meranri sebagai satu-satunya
Kabupaten Kepulauan untuk itu fokus pada penghubung anta pulau, untuk itu Dinas
Perhubungan mengusulkan untuk pembangunan sarana pelabuhan seperti di Sungai
Gayung Kiri Kecamatan Rangsang diharapkan tiap satu Lokpri mendapat satu
pelabuhan.
Dinas
Perindag Meranti mengusulkan Centra Sagu yang telah dibangun oleh Kementrian
Perindustrian dan Perdagangan, begitu juga Centra Kopi. 2021 diharapkan juga
terbagun Centra Kelapa untuk mengolah santan kelapa, sabut serta cangkang dan
lainnya.
Kemudian
Disperindag juga menyinggung soal Perdagangan Lintas Batas terutama menyangkut
kuota perdagangan lintas batas yang hanya sebesar 600 Ringgit. Disperindag
Meranti berharap pihak BNPP untuk membahas peningkatan kuota tersebut.
Dinas
Perikanan dijelaskan Sekretraris Perikanan Febriadi, berencana akan
menyekolahkan Nelayan disekolah tinggi perikanan.
Sebelumnya
dalam Rakor Usulan Program OPD Berbasis LOKPRI untuk dimasukan kedalam Rencana
Induk BNPP RI Tahun 2020-2024, dikantor Bupati kemarin.
Beberapa
Dinas berencana juga akan mengusulkan program strategisnya, diantaranya Dinas
Perhubungan Meranti mengusulkan Pembangunan RoRo dan Pelabuhan, Dinas PU
Meranti mengusulkan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros khususnya yang
berada di Pulau Rangsang termasuk jalan produksi penghubung antara centra
produksi dan pemasaran, dan usulan OPD terkait lainnya seperti Pengembangan
Potensi Ekonomi Wilayah misal masalah Hortikultura oleh Dinas Perkebunan,
Budidaya Ikan oleh Dinas Perikanan, masalah Perdagangan oleh Disperindag,
Peningkatan Kualitas SDM oleh Dinas Pendidikan, Cetak Sawah oleh Dinas
Pertanian dan masalah lainnya sesuai Tupoksi Dinas/OPD yang sejalan dengan
pengembangan LOKPRI.
Dari
Dinas Kesehatan seperti disampaikan oleh Kadiskes Meranti dr. Misri akan
mengusulkan Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Rangsang. Dinas Perindag
Meranti seperti disampaikan Kadis Perindag Drs. H. Azza Fahroni akan
mengusulkan Pelatihan Frosting Kopi Liberika, Pengembangan Centra
Pengolahan Kopi Tahun 2021 di Rangsang Pesisir, Pelatihan Pengolahan Kelapa,
Centra UKM Pengolahan Kelapa, Revitalisasi Centra UKM.
Dinas
Perhubungan seperti dijelaskan Kadishub Meranti Dr. Aready akan mengusulkan
penyebrangan Tj. Samak-Tj.Sari-Tj Balai Karimun karena program ini diakuinya
belum masuk dalam Restra Kementrian Perhubungan. Sementara Dinas LHK Meranti
dijelaskan Kadis Irmansyah akan mengusulan penanganan Abrasi berbasis
masyarakat seperti penanaman Mangrove di Desa Anak Setatah yang termasuk
sukses.
Usulan
ini nantinya akan dijadikan rencana Induk oleh BNPP RI. Nantinya rencana induk
tersebut akan menjadi pedoman dari Kementrian terkait dalam penyusunan program
kerja.
Terakhir
Wabup berharap kepada pihak BNPP RI dapat memperjuangkan usulan
pembangunan Infrastruktur di Meranti dapat direalisasikan seperti daerah-daerah
lainnya di Indonesia yang begitu besar mendapat perhatian pusat. (HUMAS
PEMKAB. MERANTI/RAMLI ISAHAK ADV ).
0 Comments