Rooftop DPRD Jabar, LHI,- H. Ujang Fahpulwaton, SE. dikenal bertindak sebagai salah satu figur penggerak atau bagian dari kepanitiaan senior (seperti perannya dalam Forum Parlemen Jabar) yang turut mendukung jalannya Sarasehan Transparansi dan Integritas Jawa Barat di Rooftop DPRD Jawa Barat pada Jumat, (24/7/2026).
Korps Alumni KNPI sebagai penggagas pelaksanaan Acara sarasehan tersebut dengan mengusung tema "Menguatkan Keterbukaan Informasi, Memperluas Partisipasi Publik, dan Membangun Budaya Anti Korupsi".
Ujang Fahpulwaton eks Anggota DPRD Jabar periode tahun 2009-2014 dengan lantang menyuarakan kepahitan rakyat Jawa barat atas roda pemerintahan provinsi Jawa barat, ia menyoroti drop ABPD minus 3,5 Triliun.
"Diskusi ini sangat bagus, ini kan terkait transparansi dan integritas Jawa barat artinya semua data sumbernya harus jelas dan terbuka ke publik. Dari mana munculnya angka 3,5 T ini, semua harus jelas datanya. Jika ini menjadi pinjaman berarti beban baru bagi rakyat Jawa barat. Kita semua tahu saat ini kondisi ekonomi rakyat sangat kritis. Sebuah kejahatan termasuk begal yang kini mencuat adalah dampak dari kondisi kesulitan saat ini," cetus H. Ujang Fahpulwaton.
Lebih dalam Ujang mengungkapkan, Pemprov Jabar bukan kerajaan maka dari itu dalam proses pembangunannya harus sesuai dengan asas konstitusional. Ia menegaskan bahwa KDM selaku Gubernur Jabar wajib menjalankan roda pemerintahan daerah berdasarkan jalur konstitusi dan menyandarkan setiap kebijakannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di provinsi Jawa Barat, Gubernur terikat oleh asas legalitas yang menuntut agar semua tindakan administrasi negara memiliki dasar hukum yang sah.
Ia juga menanggapi atas laju program pembangunan Pemprov Jabar dalam dua tahun berjalan yang masih fokus kepada sektor infrastruktur. Menurutnya harus tetap jangan sampai mematikan dan membuat ketidakpastian pembangunan pada sektor lainnya.
"Jangan sampai pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan tidak di indahkan, semuanya harus beriringan tidak asal karena semua harus berlandaskan aturan hukum yang tertulis," tambahnya.
Selain itu dirinya menyoroti agar KDM tidak membabi buta melakukan penutupan PKL yang akhirnya nasib mereka tidak jelas.
Diskusi kolaboratif antara tokoh senior, anggota DPRD Jabar, dan para pemuda KNPI Jawa Barat ini melahirkan beberapa poin ketegasan dan hasil penting. Adapun poin utama Diskusi dan hasil Sarasehan Pembentukan BAPTKP menghasilkan keputusan konkret berupa peluncuran Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan (BAPTKP) oleh Korps Alumni KNPI Jawa Barat.
Kawal Pemerintahan Bersih Badan baru ini dibentuk sebagai tindak lanjut komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang bersih.
Posko Pengaduan Publik BAPTKP berkomitmen membuka posko khusus demi menampung laporan masyarakat terkait penyelewengan pelayanan publik dan masalah tata kelola di Jawa Barat.
Adapun penegasan Integritas bahwa nilai transparansi dan integritas adalah prinsip mutlak yang tidak bisa ditawar oleh penyelenggara negara.
Figur utama memberikan pernyataan dan sikap tegas secara resmi adalah H. Dian Rahadian selaku Ketua Korps Alumni KNPI Jawa Barat.
Esensi ketegasan dan poin utama yang diperjuangkan oleh jajaran KNPI Jawa Barat dalam forum meliputi Pembentukan Badan Advokasi dengan menginisiasi pembentukan Badan Advokasi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan (BAPTKP) sebagai wujud nyata pengawasan dari kepemudaan.
Kemudian untuk Tindak Lanjut Arahan KPK Menegaskan komitmen untuk mengawal tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, yang merupakan tindak lanjut langsung dari kolaborasi bersama KPK RI.
Kemudian untuk Posko Pengaduan Publik tengah menyediakan wadah berupa posko pengaduan masyarakat untuk menampung dan mengadvokasi laporan terkait buruknya pelayanan publik atau indikasi korupsi.
Lantas dari segi Perluasan Partisipasi Pemuda yang menuntut ruang yang lebih besar bagi partisipasi publik dan keterbukaan informasi di lingkungan instansi pemerintahan Jawa Barat. (Eky AS)
0 Comments