OKI Sumsel, LHI
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKI tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial kenegaraan. Momentum itu sekaligus menjadi bagian penting dalam membaca arah kebijakan pembangunan nasional yang akan menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah OKI Tahun Anggaran 2027.
Pimpinan dan anggota DPRD OKI bersama jajaran Pemerintah Kabupaten OKI, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan tamu undangan mengikuti penyampaian pidato Presiden melalui layar utama ruang paripurna dengan suasana tertib, khidmat dan penuh perhatian.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pengantar dan keterangan pemerintah terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
RAPBN 2027 menjadi instrumen penting untuk melihat arah kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk prioritas pembangunan yang akan menjadi perhatian nasional.
Sejumlah agenda strategis yang dikedepankan antara lain kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan desa serta percepatan penurunan kemiskinan.
Bagi Kabupaten OKI, arah kebijakan tersebut memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat sektor pangan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, pembangunan perdesaan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ketua DPRD OKI Farid Hadi Sasongko, A.Md.Gz. bersama jajaran pimpinan DPRD mengikuti rangkaian agenda tersebut. Hadir pula Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki, Wakil Ketua I DPRD OKI Febriansyah Wardana, S.T., Wakil Ketua II DPRD OKI Nanda, S.H., anggota DPRD, jajaran kepala OPD, unsur Forkopimda serta undangan lainnya.
KUA-PPAS 2027 Masuk Tahap Pembahasan Penting
Pada hari yang sama, DPRD OKI juga menggelar Rapat Paripurna XVIII dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, dengan agenda Pembicaraan Tingkat I lanjutan.
Agenda tersebut mencakup penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Bupati OKI terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
Tahapan ini menjadi salah satu titik penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal Kabupaten OKI. KUA dan PPAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen awal yang menentukan prioritas program serta besaran anggaran sebelum dituangkan dalam APBD.
Karena itu, pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah dituntut tidak berhenti pada pemenuhan prosedur, tetapi harus memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki sasaran yang jelas, terukur, transparan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, penyampaian RAPBN 2027 di tingkat nasional menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan prioritas nasional, tanpa mengabaikan persoalan dan kebutuhan spesifik masyarakat OKI.
Kehadiran Plt. Kepala Pelaksana, Nova Triyussanto, S.Kom., M.Si., turut melengkapi rangkaian agenda rapat paripurna tersebut.
DPRD OKI memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi penganggaran. Setiap program yang masuk dalam KUA-PPAS harus dikaji berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, urgensi pembangunan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 diharapkan mampu menghasilkan politik anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik, terutama dalam penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor strategis lainnya.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni. Semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang konkret melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat.
Rangkaian rapat berlangsung lancar, tertib dan kondusif. Seluruh peserta mengikuti agenda hingga selesai.
Bagi DPRD OKI dan Pemerintah Kabupaten OKI, pembahasan KUA-PPAS 2027 menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memiliki manfaat nyata, tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat Bumi Bende Seguguk. (Matys)
0 Comments