Kota Banjar. LHI
Anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi PKS, Cecep Dani Sufyan, S.Pd.I., S.Sos, menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (28/07/2026).
Kegiatan yang dihadiri sekitar 25 warga tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait pembangunan infrastruktur, perekonomian, dan persoalan data desil yang berdampak pada penerima bantuan sosial.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, masyarakat menyampaikan keluhan mengenai kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Banjar yang dinilai sudah tidak layak dan memerlukan rekonstruksi, bukan sekadar pemeliharaan rutin.
Menanggapi hal itu, Cecep Dani Sufyan mengatakan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, menjadi salah satu aspirasi utama yang diterima dalam reses kali ini."Yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah persoalan infrastruktur jalan. Beberapa ruas jalan memang sudah masuk kategori harus direkonstruksi. Memang anggarannya lebih besar dibanding pemeliharaan biasa, tetapi bagaimanapun juga itu harus menjadi prioritas agar dapat segera diselesaikan," ujarnya.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti persoalan ekonomi, terutama masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.
Menurut Cecep, persoalan lain yang kini banyak dikeluhkan masyarakat adalah perubahan status desil pada data kesejahteraan sosial.
Ia menyebut banyak warga yang sebelumnya berada pada desil 4 berubah menjadi desil 6, bahkan dari desil 5 menjadi desil 8. Perubahan tersebut berdampak langsung terhadap kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan sosial.
"Desil ini sangat berpengaruh terhadap bantuan sosial. Yang menjadi persoalan, data yang ada terkadang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai secara administrasi tingkat kemiskinan terlihat menurun karena desil naik, padahal faktanya masyarakat masih mengalami kesulitan ekonomi," jelasnya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pendataan tersebut dengan pendekatan yang lebih aktif."Seharusnya pemerintah melakukan jemput bola, mengecek langsung kondisi setiap keluarga. Jangan hanya berdasarkan laporan. Misalnya ada anggota keluarga yang sudah bekerja, tetapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Hal-hal seperti itu harus menjadi bahan evaluasi," katanya.
Cecep menambahkan, aspirasi terkait evaluasi sistem desil juga telah disampaikan melalui Fraksi PKS di tingkat pusat. Menurutnya, sistem pendataan kesejahteraan sosial perlu diperbaiki agar lebih akurat dan mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
"Kami mengusulkan agar sistem yang bekerja lebih baik dan lebih akurat. Dengan begitu, kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial, benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat," pungkasnya.(ADE ARIS)****
0 Comments