Kotawaringin Barat - LHI
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kota Waringin Barat (Kobar) menggelar rapat koordinasi dalam rangka penguatan tata kelola publikasi pemerintah daerah di Aula Sangga buana, Kantor Bupati Kobar.Kegiatan tersebut pada hari Senin (8/6/2026) dan dihadiri oleh Bupati Hj. Nurhidayah, Sekretaris Daerah, Asesten Administrasi Umum, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta kontributor Multi media Center (MMC) dari masingmasing perangkat daerah.
Dalam arahannya, Bupati Hj Nurhidayah menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antar - OPD dalam mempublikasikan berbagai capaian pembangunan yang merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi daerah.
Menurutnya, informasi yang di sampaikan kepada masyarakat harus berkualitas, berbasis data, dan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kerja pemerintah.
"Setiap perangkat daerah harus mampu mengkomunikasikan program dan capaian kerjanya dengan baik kepada masyarakat, publikasi yang terintegrasi menjadi bagian dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah," ujarnya.
Hj Nurhidayah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam tata kelola publikasi pemerintah, diantaranya belum optimalnya penyampaian informasi mengenai capaian kinerja OPD serta lemah nya strategi komunikasi dalam merespons berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
"Untuk mengatasi hal tersebut, Hj Nurhidayah meminta seluruh perangkat daerah agar tidak bersikap defensif atau pun reaktif secara negatif terhadap kritik yang muncul.Sebaliknya, pemerintah harus mampu menghadirkan pencegahan publik melalui penyampaian fakta, data, dan bukti nyata di lapangan.
"Ketika muncul isu negatif, jangan di lawan dengan perdebatan yang tidak produktif, tujuk kan capaian kerja melalui data, testimoni masyarakat, maupun visualisasi progris pembangunan yang dapat di pertanggung jawaban kan, masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya dan itu harus menjadi bagian kritik dan perbaikan kita" tegasnya.
Hj Nurhidayah menambahkan, Transparansi kinerja harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah, setiap tahapan pelaksanaan program perlu di informasikan kepada masyarakat secara bertahap agar publik memahami proses pembangunan yang membutuhkan waktu dan tahapan yang jelas.
Melalui rapat koordinasi ini, Hj Nurhidayah berharap terbangun sistem publikasi yang lebih terintegrasi, responsif, dan transparan sehingga mampu memperkuat citra positif pemerintah daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah( RISKI/S. HARIANTO )*
0 Comments