Bengkalis, LHI
Banyak desa di Kabupaten Bengkalis juga di beberapa kabupaten lainnya yang berada di Provinsi Riau Indonesia, suasana menjelang Idul Fitri 1447 H tahun ini terasa berbeda. Bukan hanya karena harga kebutuhan pokok yang terus naik, tetapi karena satu kenyataan pahit, sejak Januari hingga Maret 2026, seluruh aparatur desa belum menerima gaji sepeser pun.
Di kantor-kantor desa yang biasanya mulai sibuk mengurus administrasi menjelang lebaran, kini yang terdengar justru keluhan lirih. Para perangkat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat - harus menghadapi hari raya tanpa kepastian penghasilan.
"Jangankan THR, gaji pokok saja sejak awal tahun belum kami terima," ujar seorang perangkat desa di Kecamatan Bukit Batu
Mandeknya pembayaran gaji aparatur desa berkaitan dengan belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) 2026. Sumber dana tersebut berada dalam struktur APBD, yang tahun ini mengalami tekanan besar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Sejumlah pejabat daerah menyebut, kemampuan fiskal daerah menurun drastis. Bahkan, APBD Bengkalis tahun 2026 disebut menyusut hampir setengah dibandingkan tahun sebelumnya.
Akibatnya, banyak program daerah tertunda, termasuk pembayaran hak dasar aparatur desa.
Seorang tokoh masyarakat yang juga pemerhati kebijakan publik Effendi menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan kebijakan."Efisiensi itu boleh, tapi jangan sampai mematikan urat nadi daerah. Aparatur desa itu pelayan masyarakat di level paling bawah. Kalau mereka tidak digaji berbulan-bulan, bagaimana pelayanan bisa berjalan," ujarnya.
Yang membuat luka di hati aparatur desa semakin terasa adalah kontrasnya situasi ini dengan pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang dijalankan melalui Badan Gizi Nasional itu justru berjalan sangat lancar secara pendanaan.
Sejumlah dapur SPPG di berbagai daerah disebut menerima dana operasional sekitar Rp.500 juta setiap dua minggu, atau sekitar Rp.1 miliar setiap bulan untuk satu dapur. Jika dikalikan dengan ribuan dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia, total anggaran yang digelontorkan mencapai puluhan triliun rupiah.
Di sisi lain, aparatur desa di Bengkalis yang jumlahnya tidak seberapa justru harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima hak mereka.
"Setiap dua minggu dana program itu cair, bahkan tim ahli dan relawannya juga menerima honor secara rutin. Tapi kami yang bekerja setiap hari melayani masyarakat desa, malah tidak digaji sejak Januari. Dua kondisi yang berbeda ini, seolah berada pada negara yang berbeda," ujar salah seorang Ketua BPD di Sungai Pakning
Ia mengaku merasa seolah-olah ada dua realitas berbeda dalam satu negara."Seolah program pusat itu berada di negeri lain. Di sana uang mengalir lancar, di sini kami menunggu tanpa kepastian," katanya,**( AULA ACHMAD)***.
0 Comments