Tasikmalaya,LHI
Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengubah skema dan menghentikan penyaluran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta pada tahun anggaran 2026 menuai keberatan dari kalangan sekolah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Dalam skema baru tersebut, Pemprov Jabar mengalihkan anggaran BPMU yang sebelumnya disalurkan ke sekolah menjadi bantuan beasiswa yang langsung diberikan kepada siswa dari keluarga tidak mampu. Kebijakan ini mendapat respons serius dari para kepala SMK di Kabupaten Tasikmalaya.
Kepala SMK Al-Huda Sariwangi sekaligus Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Ahmad Sopandi MPd, menjelaskan bahwa BPMU untuk SMK sebenarnya tidak sepenuhnya dihapus, melainkan dialihkan skemanya oleh Gubernur Jawa Barat.
“Bantuan pemerintah provinsi yang tadinya per siswa Rp 600 ribu sekarang anggarannya ke siswa miskin Rp 3,6 juta pertahun untuk satu orang siswa. Jadi skemanya sekarang langsung disalurkan ke penerimanya atau siswa,” ungkap Ahmad.
Namun demikian, menurut Ahmad, perubahan skema tersebut menimbulkan persoalan bagi sekolah swasta. Pasalnya, ketika bantuan disalurkan langsung kepada siswa, tidak seluruhnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan di sekolah.
“Kalau sudah diterima siswa biasanya sekolah berat untuk meminta, jadi bukan dihilangkan total tapi dialihkan atau skemanya diubah bantuan pendidikan menengah universal ini,” terang Ahmad.
Ia menambahkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SMA dan SMK tetap tersedia. Akan tetapi, BPMU bagi sekolah swasta tidak lagi disalurkan ke sekolah, melainkan langsung kepada siswa miskin.
“Ya tentu dengan berubahnya skema BPMU ini akan berpengaruh kepada operasional honor untuk guru honorer. Pasti ada pengaruhnya, karena memang peruntukan sekolah tadinya untuk biaya honor guru juga,” paparnya.
Ahmad menilai, jika sekolah swasta harus menyiasati kondisi tersebut dengan menaikkan iuran SPP, hal itu justru akan semakin memberatkan.“Kalau swasta menaikan SPP sepertinya akan berat, jangankan dinaikan, yang sekarang aja minat siswa sekolah ke SMK sulit. Apalagi kalau SPP naik,” jelasnya.
Menurutnya, sekolah swasta tidak bisa bersaing dengan sekolah negeri yang memiliki dukungan pendanaan lebih beragam. Kondisi kekurangan siswa membuat SMK swasta sangat bergantung pada BPMU, baik untuk operasional sekolah, pembayaran honor guru, maupun membantu kebutuhan siswa.
“Mudah-mudahan bisa muncul lagi bantuan untuk sekolah swasta. Pemerintah bisa bijaksana meskipun tidak masuk di anggaran murni sekarang, nanti bisa masuk di anggaran perubahan,” kata dia.
Ahmad juga menyebutkan, di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 136 SMK, terdiri dari 122 SMK swasta dan 14 SMK negeri.
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, H Akhmad Juhana SPd MMPd, turut mendorong agar anggaran BPMU untuk sekolah swasta tetap dipertahankan.“Informasi yang kami tangkap, ada perubahan skema penyaluran BPMU ke sekolah swasta. Akan tetapi yang namanya anggaran BPMU harus tetap ada untuk sekolah swasta,” terang Akhmad.
Ia menegaskan, BPMU memiliki peran penting bagi keberlangsungan sekolah swasta, khususnya yang jumlah siswanya terbatas.“Karena BPMU itu sangat diharapkan bagi sekolah swasta terutama yang sedikit siswanya. Kalau negeri mungkin tidak terlalu berdampak, karena selain BOS ada dana bantuan lain, kalau swasta ketika hilang BPMU setengah nyawanya hilang,” ungkap Akhmad.
Akhmad juga menyampaikan bahwa PGRI Jawa Barat telah mendorong dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat agar anggaran BPMU bagi sekolah swasta tetap tersedia.“Ya tunggu teknisnya saja, kepada civitas sekolah swasta di Jawa Barat agar tetap menunggu terkait perubahan mekanisme dari pemerintah provinsi Jabar,” tambah Akhmad. (Mukhlas DIP)
0 Comments