H Iwan M Ridwan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Serap Aspirasi Masyarakat Melalui Reses

Pangandaran LHI

Reses adalah salah satu kegiatan masa sidang DPRD, yang dilaksanakan di luar gedung. Dengan kegiatan rese setidaknya semua aspirasi masyarakat yang dihimpun akan diinput dalam laporan reses, sebagai bahan pertimbangan anggota dewan dalam penyusunan pokok pikiran (Pokir).

Seperti yang disampaikan oleh H Iwan M Ridwan dari Komisi IV DPRD Kabupaten pangandaran yang meliputi Daerah Pemilihan (DAPIL) II yang meliputi Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Mangunjaya, "Reses berfungsi sebagai mekanisme komunikasi dua arah, pertanggungjawaban politik, serta pengawasan pelaksanaan program pemerintah agar sesuai kebutuhan rakyat. Jum'at (13/2/2026).

"Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat dalam acara reses masa sidang ke 1 tahun 2026, yang dilaksanakan di Aula Desa Cibogo, jelas Iwan.

Hasil dari reses ini sebagai bahan pokok pikiran (Pokir) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran, tutur Iwan dalam kesempatan penyampaian kepada para tamu yang hadir.

"Sebagai anggota DPRD Pangandaran memiliki fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan, tentunya kami mengontrol kebijakan - kebijakan dari eksekutif / Pemda Pangandaran", paparnya.

Disampaikan olehnya terkait anggaran yang selama ini agak tersendat oleh Pemda karena seperti yang diketahui persoalan - persoalan fiskal keuangan agak berat, namun demikian kami sebagai anggota legislatif memberikan warning kepada Pemda untuk lebih fokus penyehatan sistem keuangan daerah, imbihnya.

Kami juga mengawal dan mengawasi program kebijakan pusat, salah satunya yang menjadi persoalan adalah belum meratanya penerima manfaat bagi para siswa/i sekolah mulai dari PAUD hingga SMA/K, Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Ibu Hamil.

Selain itu juga program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belum semua Pemerintahan Desa memilik lahan untuk pembangunan gerai dan gudang KDKMP, maka kami mendorong kepada Pemda Pangandaran untuk segera menginventarisir desa mana saja yang belum memiliki lahan untuk pembangunan koperasi, tambahnya.

Kami mendorong kepasa warga masyarakat untuk bersama - sama menjadi anggota koperasi guna memajukan ekonomi masyarakat desa, terlebih bagi MBG/SPPG harus bisa mensejahterakan warga masyarakatnya salah satunya menjadi penyuplly komoditi MBG melakui KDKMP, tandasnya. (AS) **)