Pangandaran LHI
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran akhirnya menggelar audiensi resmi dengan Koordinator (SPPG) Kabupaten Pangandaran. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Audiensi yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Parigi pada Senin (8/12) ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD KNPI yang dipimpin oleh Sekretaris DPD KNPI Pangandaran, Tian Kadarisman. Selasa (9/12/2025) .
"Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Parigi serta dihadiri oleh pihak kepolisian, mempertemukan KNPI secara langsung dengan Koordinator SPPG Kabupaten Pangandaran yang didampingi perwakilan dari beberapa SPPI.
Dalam pertemuan tersebut, Tian Kadarisman menyampaikan desakan keras agar pihak pelaksana segera melakukan perbaikan fundamental. Sorotan utama KNPI tertuju pada transparansi data, akuntabilitas kinerja, serta jaminan kualitas pangan.“Kami menuntut adanya keterbukaan informasi publik yang jelas, data resmi mengenai total dapur yang sudah berjalan dan yang belum aktif harus dibuka, tegasnya
"Selain itu, indikator resmi berjalannya dapur harus dipertegas. Dapur baru boleh beroperasi setelah seluruh persyaratan wajib terpenuhi, terutama verifikasi serta sertifikasi kelayakan higienitas dan sanitasi, serta ketersediaan ahli gizi atau tenaga kompeten untuk perencanaan menu.
"Hal ini menjadi krusial mengingat maraknya keluhan masyarakat mengenai mutu sajian,” tegas Tian.
KNPI menilai bahwa banyaknya keluhan dari penerima manfaat merupakan indikasi bahwa mutu sajian belum memenuhi standar yang diharapkan.
Tian juga mengecam keras segala bentuk intimidasi dan ancaman kepada masyarakat yang menyampaikan kritik. “Jika ada ketidakpuasan, pelaksana wajib merespons secara humanis dan profesional, bukan dengan mengancam, ingat program ini adalah program sosial yang didanai uang rakyat, jangan cederai program ini oleh pengelola yang tidak baik ,” ujar Tian Kadarisman.
Selain isu kualitas, KNPI juga menyoroti pentingnya dampak ekonomi bagi warga lokal. “Kami menuntut transparansi mekanisme rekrutmen untuk menjamin keadilan bagi warga lokal sebagai tenaga kerja, sekaligus menggerakkan ekonomi desa, serta tidak boleh ada pemotongan upah di bawah nominal yang telah ditetapkan.
" SPPG dan pengelola dapur juga harus memprioritaskan pembelian bahan baku dari petani dan UMKM lokal terdekat. Kami mendorong adanya sinergi aktif dengan Koperasi Merah Putih atau BUMDes agar perputaran dana dapat dirasakan masyarakat lokal Kabupaten Pangandaran. DPD KNPI siap mengambil peran aktif sebagai Pengawas Eksternal demi kelancaran program makan bergizi ini.”
Tuntutan mendesak KNPI Pangandaran berdasarkan kajian lapangan dan aspirasi masyarakat, DPD KNPI Kabupaten Pangandaran menyerahkan dokumen berisi 7 tuntutan mendesak yang harus segera dipenuhi oleh SPPG Pangandaran:
1. Audit dan Publikasi Dapur
SPPG wajib segera melakukan audit data dan mempublikasikan secara transparan data resmi mengenai jumlah dapur aktif, dan dapur non-aktif di seluruh Pangandaran, serta indikator kelayakan operasionalnya.
2. Jaminan Kualitas dan Keamanan Pangan, program MBG harus menjamin keamanan dan higienitas makanan, setiap Dapur MBG wajib memiliki dan menerapkan standar minimum Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta memastikan adanya ahli gizi atau tenaga kompeten yang mengawasi keamanan, higienitas, dan nilai gizi sajian.
3. Hentikan Intimidasi
SPPG dan seluruh yayasan pelaksana harus menghentikan segala bentuk intimidasi, ancaman, atau blacklisting terhadap penerima manfaat atau masyarakat yang menyampaikan kritik dan keluhan. Respons terhadap keluhan wajib dilakukan secara humanis dan profesional.
4. Netralitas dan Profesionalisme
Koordinator SPPG didesak untuk menjaga netralitas dan profesionalisme mutlak dalam menyelesaikan setiap konflik internal pelaksana. Kepentingan masyarakat penerima manfaat harus menjadi prioritas tunggal di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
5. Prioritas Serapan Tenaga Kerja Lokal
Diharapkan adanya transparansi rekrutmen dan prioritas wajib bagi warga lokal Pangandaran sebagai tenaga kerja di Dapur MBG guna memberdayakan SDM serta mendorong ekonomi desa.
6. Komitmen Pembelian Bahan Baku Lokal (Penguatan Ekonomi Daerah)
Dapur MBG harus memprioritaskan pembelian bahan baku (beras, sayur, protein, dan lainnya) dari petani dan UMKM lokal Pangandaran serta bersinergi dengan BUMDes atau Koperasi Merah Putih sebagai distributor resmi, sesuai potensi pasokan di masing-masing wilayah.
7. Integritas Keuangan dan Upah Pekerja
Program ini merupakan program sosial yang harus dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. KNPI menuntut kepastian bahwa alokasi dana digunakan maksimal untuk kualitas bahan baku dan upah pekerja lokal, serta menjamin tidak ada pemotongan upah di bawah nominal yang ditetapkan.
DPD KNPI Kabupaten Pangandaran memberikan ultimatum batas waktu 5×24 jam sejak dokumen tuntutan diterima untuk adanya langkah nyata dan perbaikan signifikan. "Jika tidak ada respons memadai, KNPI menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skema audiensi yang lebih besar melibatkan seluruh instansi terkait di Kabupaten Pangandaran, pungkasnya. (AS) **
0 Comments