Bogor-LHI,-
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, menegaskan bahwa penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Program Jaga Desa serta peningkatan kesejahteraan anggota BPD menjadi prioritas organisasi ke depan. Hal tersebut disampaikan dalam pengarahan pada Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) DPC ABPEDNAS Kabupaten Bogor yang dihadiri anggota BPD, aparat kejaksaan, kepala desa, dan pengurus ABPEDNAS.
Menurut Indra Utama, Program Jaga Desa merupakan langkah strategis ABPEDNAS untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Program ini dijalankan melalui sinergi dengan aparat kejaksaan dalam bentuk pendampingan hukum, edukasi, serta pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa.
“Sinergi ini kita bangun berjenjang, dari DPP dengan Jamintel di tingkat pusat, DPD dengan Kejati di provinsi, hingga DPC dengan Kejari di kabupaten/kota, sehingga anggota BPD mendapatkan penguatan kapasitas dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Indra Utama yang disampaikan pada Rakorcab Anggota BPD dan Optimalisasi Jaksa Garda Desa di Cibinong di hadiri lebih dari 3000 anggota BPD dan Pengurus Abpednas.
Selain penguatan fungsi pengawasan, ABPEDNAS juga menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD melalui pengembangan peluang usaha yang legal dan profesional berbasis potensi desa.
Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, UMKM, pariwisata desa, koperasi desa, serta ekonomi kreatif dapat menjadi ruang pemberdayaan ekonomi yang melibatkan jaringan ABPEDNAS di seluruh Indonesia.
“Kita ingin anggota BPD tidak hanya kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki kemandirian ekonomi melalui berbagai peluang usaha yang memberdayakan potensi desa,” tegasnya.
Rakorcab DPC ABPEDNAS Kabupaten Bogor diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas anggota BPD sekaligus memperkuat peran organisasi dalam menjaga tata kelola desa serta mendorong kesejahteraan anggota BPD dan masyarakat desa.***(Eky AS)
0 Comments