BAGTAPEM PRAKARSA Bandung UTAMA "Warga Berdaya Kota Berjaya" Disusun Dari LACI RW

Kota Bandung, LHI,,- Sinergi Cahaya lembut lampu ballroom Hotel Papandayan malam itu memantul di wajah para tamu yang duduk berjejer rapi. Di panggung utama, tulisan besar “Warga Berdaya, Kota Berjaya” terpampang jelas, menggambarkan semangat baru yang akan mewarnai arah pembangunan Kota Bandung.

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berdiri di podium dengan suara tenang namun tegas. Di hadapan para camat, lurah, kepala dinas, dan perwakilan ketua RW, ia menegaskan arah baru kepemimpinan Kota Bandung. “Pemerintah tidak boleh hanya bicara dari balik meja. Kita harus turun langsung, menyapa warga, dan mendengarkan apa yang mereka rasakan,” ujar Farhan saat membuka sambutan dalam peluncuran Program Akselerasi Kewilayahan (Prakarsa) Bandung Utama, di Hotel Papandayan, kamis 30 Oktober 2025.

‎Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan panjang bukan sekadar retorika, tetapi simbol perubahan cara kerja pemerintahan kota. Bagi Farhan, Prakarsa Bandung Utama bukan hanya sekadar sistem atau dokumen kebijakan. Ini adalah cara baru memimpin: memindahkan pusat pemerintahan dari Balai Kota ke tengah-tengah masyarakat.

‎Ia bahkan berkomitmen untuk berkantor langsung di kelurahan minimal dua jam setiap hari, selama 1.591 hari ke depan sesuai jumlah RW di Kota Bandung. “Kalau wali kotanya saja bisa bekerja di lapangan, maka seluruh perangkat daerah juga harus berani hadir di wilayah,” katanya.

‎Langkah ini menjadi wujud nyata dari komitmen agar setiap kebijakan lahir dari percakapan langsung dengan warga di gang sempit, di pos ronda, atau di aula RW tempat kehidupan dan harapan masyarakat tumbuh.

‎Program ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 47 Tahun 2025. Setiap program Prakarsa disusun berdasarkan data dari LACI RW (Layanan Catatan Informasi Rukun Warga), platform digital yang menyajikan profil wilayah secara cepat dan transparan.

‎Melalui LACI RW, Pemkot Bandung bisa memetakan kondisi demografi, sosial ekonomi, sarana prasarana, potensi, hingga permasalahan di tiap RW. Dengan demikian, kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data mutakhir.

‎Pemberdayaan Prakarsa Bandung Utama berdiri di atas dua pilar besar, Pembangunan Sarana dan Prasarana, meliputi perbaikan pemukiman dan revitalisasi infrastruktur dasar. Pemberdayaan Masyarakat, yang mencakup bidang kesehatan, ekonomi produktif, pendidikan dan literasi, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan, serta kesiapsiagaan bencana.

‎Melalui forum Rembug Warga, setiap RW diberi ruang bermusyawarah menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya. ‎“Tidak semua wilayah butuh hal yang sama. Ada RW yang perlu posyandu, ada yang butuh jalan lingkungan, ada juga yang butuh pelatihan usaha. Semua harus lahir dari warga, paparnya.

‎Untuk mendukung program tersebut, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta per RW per tahun, yang dikelola secara bertahap agar setiap kebutuhan dapat dijawab langsung di tingkat akar rumput.

‎Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandung, Bira Gumbira, menjelaskan bahwa Prakarsa Bandung Utama disusun melalui kerja lintas perangkat daerah. “Program ini lahir dari kolaborasi nyata, bukan hanya jargon,” ungkapnya.

‎Bira menambahkan, dokumen teknis seperti naskah akademik, kamus usulan, dan panduan pelaksanaan telah siap digunakan oleh seluruh kecamatan dan kelurahan. “Harapan kami sederhana, agar warga merasa dekat dengan pemerintahnya, dan percaya bahwa suara mereka benar-benar berharga,” tandasnya. ***(Eky AS)