Bandung, LHI - Siapa yang tidak kenal Profesor Karim Suryadi, khususnya dikalangan akademisi dibidang komunikasi politik pada Fakultas Pendidikan dan ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.
Pria kelahiran Subang tahun 1970 yang kerap muncul di TV lebih dikenal sebagai pengamat politik, peneliti, narasumber, kolomnis dan penulis.
Selepas melaksanakan Focus Group Discussion (10/7/2025) terkait Riset Kolaborasi Indonesia bersama Peneliti dari ITB dan UGM dengan narasumber Dr. H. Erwin, SE., M.Pd. selaku Ketua DPC PKB Kota Bandung sekaligus Wakil Wali Kota Bandung 2025-2030.
Prof. Karim menegaskan bahwa dari hasil diskusi mencuat bahwa partai politik jangan terjebak pada batasan-batasan formal saja akan tetapi harus menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
"Jadi FGD RKI tadi ada poin utama, bagaimana partai politik itu melakukan definisi ulang. Mereka mulai mendekatkan dengan masyarakat, tidak secara formal di definisikan sebagai persekutuan ideologi saja," ujar Prof. Karim.
Ditegaskannya, politik keseharian harus menjadi bagian pemikiran para partai politik yang akan melahirkan sebuah keselarasan pemikiran dan meningkatnya hubungan emosional ideologi antara Pimpinan Partai, kader partai, elit partai bersama dengan masyarakat.
"Suka tidak suka bahwa akan selalu ada banyak tantangannya, kami bersama para peneliti dari Dr. Epin ITB dan Dr. Arie UGM. Kami mengajak kepada masyarakat untuk memperbaharui sistem politik dari dalam. Apabila ada oknum politisi maka janganlah serta merta membenci Partai Politiknya, karena kita harus merubah partai politik dari dalam salah satunya dengan cara memberikan tekanan agar keberadaan parpol itu tidak berjarak dari masyarakat. Itulah inti utamanya," harapnya.
Sebagaimana tema yang diusung pada FGD Riset Kolaborasi Indonesia "Transformasi Model Reformasi dan Kandidasi Partai Politik Serta Edukasi Pemilih Untuk Modernisasi Politik Di Indonesia Melalui Pendekatan Sociotecnology" Wakil Wali Kota Bandung Dr. H. Erwin, SE., M.Pd. memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi kegiatan pemerintahan Kota Bandung.
"Saya berharap masyarakat Kota Bandung dapat makin memilah mana berita hoax dan mana berita atau informasi resmi. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Yustisi Kota Bandung jadi dalam implementasi pekerjaannya salah satunya terpublikasikan di medsos dan media-media resmi," papar H. Erwin.
Diakui H. Erwin banyak manfaat besar sehingga dirinya semakin dikenal pasca intens tim media sosial memposting kinerja-kinerjanya. Mulai dari penertiban dan penutupan miras, menanggulangi sampah, menyegel bangunan yang melanggar izin hingga aduan masyarakat korban bank emok/ rentenir.
H. Erwin berharap kepada UPI, ITB dan UGM dari hasil FGD tersebut membuahkan kajian akademisi yang dapat segera di implementasikan kebermanfaatannya khususnya bagi Pemerintahan dan masyarakat Kota Bandung.
Secara Keseluruhan SDGS (Sustainable Development Goals) terdapat 17 SDGS dan untuk pelaksanaan Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) ini merupakan implementasi SDGS yang ke-16 dan SDGS ke-17.
SDGS 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh. Tujuan Riset Kolaborasi Indonesia ini adalah membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif terutama dalam ranah politik.
SDGS 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan RKI mendorong kemitraan antara akademisi UPI sebagai ketua peneliti, dengan mitra penelitian UGM dan ITB untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam ranah politik.
(Eky AS)
0 Comments