Pangandaran LHI
Belakangan ini Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran dihebohkan oleh isu dugaan kebocoran retribusi penjualan tiket palsu masuk ke Pantai Pangandaran, DPRD langsung mengundang Dinas Pariwisata guna melakukan klarifikasi.
Kepada LHI, Sri Rahayu selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangandaran membenarkan bahwa hari ini kita mengundang Dinas Pariwisata guna melakukan klarifikasi soal dugaan kebocoran tiket wisata di pangandaran.
Sri mengaku belum mengetahui jumlah kerugian dan berapa orang yang terlibat, karena kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian, agenda hari ini kami dari komisi II mengajak Dinas Pariwisata untuk melakukan evaluasi secara bersama sama. "Dengan adanya temuan seperti ini sebetulnya kita bersyukur, karena kalau tidak ada temuan tidak akan ada evaluasi, jelas Sri.
Pada kesempatan yang sama Hendra Lesmana selaku anggota Komisi II DPRD kabupaten pangandaran segera melakukan evaluasi secara serius, jangan sampai kejadian seperti ini terulang terus menerus,
Hendra menduga kasus ini dilakukan oleh lebih satu orang, karena kalau dilakukan oleh seorang akan sangat mudah ditemukan, maka tadi saya sampaikan saat rapat kerja, Dinas pariwisata harus melakukan roling terhadap petugas.
Hendra juga mengusulkan agar jenis tiket diperbaharui, supaya sulit untuk di tiru, jangan sampai sekarang, kalau sekarangkan mirip seperti print out dari ATM atau struk BRI link, maka kita akan sulit membedakan asli ataubpalsu tiket tersebut.
"Kasus ini kan di duga mereka menjual karcis palsu, dan itu ada buktinya, maka kami berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus ini secara tegas, kalaupun umpanya di belakangnya ada oknum pejabat yang ikut turut serta, ya tindak secara tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Hendra kasus ini sudah dibtangani oleh kepolisian, kita lihat saja hasilnya nanti, sementara kita dari DPRD terus melakukan pengawasanpengawasan, kita perbaharui dari mulai teknis penjualan tiket juga melakukan roling secara bertahap, tegasnya.
Kejadian ini bukan sekedar pungli, dan ini merupakan dugaan kejahatan pemalsuan dokumen, tiketkan produk yang di buat pemerintah yang diduga dipalsukan oleh terduga pelaku, maka kami dari DPRD akan mengawal proses hukum kasus ini sampai tuntas, pungkasnya. (AS) *
0 Comments