Bandung, LHI - Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N menerima mandat langsung dari Gubernur Jabar KDM untuk membentuk Dewan Kebudayaan Sunda Jawa Barat. Abah Anton Langsung menggelar rapat perdana dengan Kepala Disparbud Provinsi Jabar Dr. Iendra Sofyan, M.Si bersama puluhan tokoh budaya Jawa barat di ruang rapat Disparbud Jabar Jalan L.L. R.E. Martadinata No. 2029 Merdeka Sumur Bandung Kota Bandung, Jumat (20/6/2025).
Tokoh budayawan Sunda Abah Anton Charliyan sekaligus Ketua Dewan Pembina PT Lintas Pena Media Group menyampaikan permohonan maaf dan permakluman kepada para tokoh budaya se-Jabar pasalnya pada rapat perdana Pembentukan Dewan Kebudayaan Jabar keterbatasan tempat yang hanya memuat 20 orang saja.
"Mohon maaf kepada para sesepuh budaya Jabar yang belum terundang hari ini karena ruangannya terbatas hanya 20 orang, nanti pada rapat berikutnya dapat mengundang lebih banyak lagi," tutur Abah Anton Charlian.
Sesepuh Budayawan Jawa barat yang hadir untuk rapat pertama pembentukan Dewan Kebudayaan Jawa barat adalah ; Brigjen Pol (Purn) Budi Setiawan, M.Si., Bunda Ully Sigar Rusady Ketum Walet Basura aktivis budaya dan lingkungan hidup, Abah Dr. H. Yusuf Bahtiar Kabuyutan Gegerkalong, Ir. Deden Hidayat, Dr. Undang A. Darso mantan Ketua Program Sejarah dan Filologi Unpad, Dr. Elis Suryani Dosen Unpad ahli Filologi Sunda Kuno, Bunda Okky Keraton Tarumanagara, Bunda Rd Sonya S Ketum Pastapa Pakar Spiritual, Ki Pamanah Rasa, Pangeran Nusantara Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Radya Anom Rd Lucky Sumedang Larang, Mugi Sujana Ketua Umum BBC, Jony H Ketua Projo Jabar, Rd Arif Ketua Puseur KWS Soekapura, Umar Dani Ketua Koalisi non Partai Jabar, Andrea Dirut. Hotel Preanger, Bunda Wida, Redi Mulyadi Pemerhati Budaya Jabar dan Pimprus PT Lintas Pena Media grup dan undangan lainnya.
Di ungkapkannya bahwa sesuai perintah KDM merupakan hasil rapat sebelumnya dengan Sekda Jabar, agar segera membentuk Dewan Kebudayaan Jawa Barat. Hal tersebut sesuai perintah menteri Kebudayaan RI Fadli Zon bahwa di Indonesia baru ada dua Dewan Kebudayaan Provinsi yakni Jogjakarta dan Bali.
"Provinsi Jabar sebagai daerah terbesar yang kebetulan KDM sebagai Gubernurnya yang mengedepankan pembangunan dibidang Budaya. Makanya perlu Dewan Kebudayaan ini bisa segera dibentuk untuk bersinergi membangun dengan kebijakan - kebijakan Gubernur Jabar KDM," imbuhnya.
Diakui Abah Anton bahwa Dewan kebudayaan Jabar sebelumnya sudah ada namun pakem pasalnya tidak mengundang para tokoh budaya Jawa barat. Mustahil akan dapat berdaya guna apabila sesepuh - sesepuh budaya Jawa barat tidak diundang.
"Dewan Kebudayaan Jabar Ini adalah organisasi besar makanya kita undang walaupun ini juga baru sebagian. Pada rapat perdana ini lebih kepada diskusi seputar kebudayaan di Jabar dan Pa Kadisparbud Jabar bersama Pemprov Jabar dan DPRD Jabar akan segera membuat perdanya. Kami harapkan perda/pergub tersebut segera dapat dipercepat," kata Aba Anton.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan menuturkan kepada awak Lintas Pena Media group, dirinya merasa cukup senang dapat bertemu dengan para penggiat budayawan se-Jabar.
"Sebetulnya adalah para Inohong sekaligus sebagai sesepuh Jawa barat, secara pribadi menjadi ilmu dan pelajaran yah. Banyak informasi yang tadi tergali dan menjadi catatan penting untuk kinerja Disparbud Jabar. Ini mencerminkan bahwa Jawa Barat sangat Mukti culture," kata Iendra.
Menurutnya hal tersebut merupakan sebuah kekayaan budaya di wilayah provinsi Jawa Barat (bukan tantangan) bahkan terlepas dari penegasan para pinisepuh bahwa Sunda adalah tertua di Nusantara dan Bhinneka tunggal Ika itu Indonesia. Ternyata ada di Jawa barat.
"Nah, apapun itu dan terlepas dari itu, perlunya dibuat sebuah wadah organisasi Dewan Kebudayaan Jawa Barat untuk mengompakan ini semua. Kita lagi mencari bentuk supaya tetap bersatu agar Jawa barat ini yang kentara dengan ke sundaannya dan budaya multi culture lainnya," urainya.
Iendra mengungkapkan, dimungkinkan anekdotnya bahwa hese jadi presiden TI orang Sunda, paradigma tersebut harus kita hilangkan yang menjadi stigma selama ini.
"Kuncinya adalah kebersamaan semua harus ngahiji (bersatu). Saya berharap Dewan Kebudayaan Jawa barat dekade ini harus di isi oleh para budayawan yang ada di Jabar. Perbedaan pendapat dan segala macamnya harus mengerucut percepatan pembangunan sesuai visi misi Jabar Istimewa "Kampung di urus~Kota Di tata" sesuai Pa Gubernur KDM harus mengistimewakan pelayanan kepada seluruh masyarakat Jawa barat," imbuhnya.
Adapun bentuknya akan seperti apa terkait perda yang akan dibuat, Disparbud Jabar sedang mempelajari untuk didiskusikan dengan Gubernur Jabar KDM bersama DPRD Jawa barat. Kesemuanya akan mengacu kepada peraturan perundangan - undangan.
Diakuinya bahwa di era kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil bahwa akselerasi Dewan Kebudayaan terhimpit geraknya atas adanya pandemi covid-19. Dan kini di era transisi Gubernur Jabar yang baru H. Dedi Mulyadi sedang di sinkronisasikan segalanya pasalnya kebudayaan itu tidak ada habisnya akan tetapi harus jelas benang merah alur sejarahnya seiring Gubernur KDM membangun Jabar istimewa berlandaskan nilai kebudayaan.
Jelang Ulang Tahun Provinsi Jawa Barat
Kepala Disparbud Jabar, Iendra menyampaikan bahwa pihaknya sedang menggali informasi guna menentukan sebetulnya terbentuknya Jawa barat itu kapan.
"Saya kira ini sangat menarik, Kabupaten-Kota sudah mulai memberanikan diri secara dibentuk sejak jaman Pajajaran misalnya Kabupaten Cirebon, Bogor berawal mula sejak kerajaan Islam dan lainnya. Tetapi ada yang lebih luas lagi yaitu Jawa barat. Nah ini yang harusnya Jawa barat dulu dan atau seiring waktu berjalan terbentuk kerjaan - kerajaan yang istilahnya terbentuk wilayah - wilayah yang saat ini dengan zaman kemerdekaan, hal ini perlu ada kongkrit sejarahnya," urai Kadisparbud Jabar Iendra.
Saat ditanyai upaya pemerintah provinsi Jabar untuk memboyong kembali buku sejarah Sunda yang konon dibawa Belanda, Iendra mengungkapkan bahwa sebelum Belanda ada negara Portugis yang menjajah tanah Pasundan. Pihak Pemprov Jabar akan berupaya bersama pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kebudayaan RI agar sejarah akurat Sunda yang notabene Jawa barat dapat betul - betul didapatkan, salah satunya melalui percepatan pembentukan Dewan kebudayaan Jawa barat selaras dengan Jabar istimewa. (Eky AS Jabar)
0 Comments