Bandung, LHI,- Setiap Pemimpin (Gubernur Jabar) memiliki kepemimpinan ciri khas tersendiri. Begitu juga kini Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 yang baru menjabar seumur jagung.
Jabar Istimewa yang di usung oleh KDM selepas dilantik langsung menghadapi berbagai persoalan bencana alam dan langsung melakukan gebrakan me-restart segala aspek pembangunan Pemerintahan maupun swasta. KDM yang sarat dengan pembangunan melestarikan alam menuai pro dan kontra terkait sistem investasi, pajak kendaraan bermotor, rekruitmen tenaga kerja, memberantas premanisme dan hal lainnya agar senantiasa prospekan pembangunan tak banyak hambatan dan lebih efektif dan efisien.
Ning Wahyu selaku Ketua Apindo Jawa Barat bersama jajarannya bertatap muka bersama orang nomor 1 di Jabar (KDM) di Gedung Pakuan (15/4) ia menyikapi berbagai tantangan dan kompetisi dunia usaha. Menurutnya pemberlakukan tarif impor Amerika Serikat dapat berdampak besar pada sektor perindustrian dunia khususnya di Jawa Barat - Indonesia.
"Hal itu membuatnya perlu sikap untuk menyesuaikan baik dari pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat. Ini tentang daya saing dunia usaha industri Jawa Barat untuk tetap terkendali di masa situasi ketidakpastian secara global," papar Ning Wahyu.
Apindo Jabar lanjut menyikapi kepastian hukum yang jelas. Baik terkait pengupahan. Menurutnya ada ketidak konsistensi dalam implementasinya. Sangat disayangkan adanya revisi SK pada penetapan upah minimun sektoral Jabar. Menurutnya hal tersebut terkesan dipaksakan atas tekanan situasi terjadi diluar.
"Kegamangan sangat berisiko dapat menimbulkan kekhawatiran juga ketidakpercayaan pihak investor di Jawa Barat," ucapnya.
Ning Wahyu berharap agar masalah terkait pengupahan tenaga kerja tak berlama lagi untuk dibereskan. Pasalnya sudah puluhan tahun menjadi polemik.
Ia juga menilai pihak dewan pengupahan tidak bisa berperan selayaknya. Harusnya ditetapkan lewat musyawarah dalam Dewan pengupahan melibatkan pengusaha, pemerintah, akademis dan serikat pekerja.
Apindo Jabar menyoroti atas terjadinya konflik industri di Cirebon yang sedang mencuat. Begitu pula di Sukabumi.
Apindo sangat menyayangkan karena pihak perusahaan memutuskan menonaktifkannya yang berdampak luas ribuan pekerja dirumahkan. Hingga berefek terjadinya demo berkelanjutan.
Ning Wahyu mengharapkan berharap agar Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi bisa menciptakan hubungan industrial bernuansa baru lebih menekankan kepada keharmonisan.
Apindo Jabar kemudian membuat usulan dalam sejumlah inisiatif sinergi strategis antara dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.
Apindo Jabar mendorong pemakaian seragam batik khas Jabar di lingkungan pabrik pada hari tertentu sebagai upaya memperkuat UMKM sekaligus memperkokoh identitas budaya daerah, adanya revitalisasi rantai pasok bahan baku khususnya untuk industri garmen dan alas kaki di Jabar agar potensi lokal dapat dioptimalkan melalui kolaborasi.
Ning Wahyu Ketua APINDO memberikan usulan terkait sinergi antara sektor industri dan pariwisata melalui program wisata karyawan ke destinasi lokal, adanya integrasi sistem perpajakan agar kontribusi industri dibayarkan langsung di Jabar, hingga reformasi sistem rekrutmen tenaga kerja untuk menghapus praktik percaloan yang merugikan pencari kerja maupun perusahaan. Hal demikian harus sudah hapus di Jawa barat.
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi menerangkan atas pernyataan APINDO Jabar perihal hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja dengan menyampaikan bahwa banyak persoalan justru bermula dari pola rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. KDM Melalui media sosialpun intens mengembor-gemborkan bahwa pelamar sebaiknya jangan terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi.
"Melamar itu kan perlu biaya, jadi sudah saja disederhanakan si perusahaan bila memerlukan tenaga kerja, diterima saja sejumlah yang dibutuhkan lalu kelengkapan persyaratan baru menyusul," papar KDM.
Adapun pada Buruh kerap melakukan aksi demonstrasi adalah sebagian besar berasal dari luar daerah. Ha itu karena proses rekrutmen oleh HRD yang cenderung menarik tenaga kerja dari kampung.
KDM menekankan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen yang lebih berpihak pada warga lokal dan meminta kepada APINDO Jabar supaya perusahaan tidak lagi membuka lowongan kerja tanpa koordinasi. Agar semuanya terkendali dengan aman nyaman dan efektif.
"Cukup lapor ke Disnaker Jabar aja dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Pemprov Jabar dan yang direktur mengutamakan sekala besar ber KTP Jawa Barat.
Lalu KDM mengingatkan semua perusahaan harus mengutamakan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Seyogyanya para pelaku usaha tidak berdosa terhadap alam dengan tidak membuang limbah sembarangan ke sungai atau lingkungan sekitar. Ia menekankan bahwa kerusakan alam akan menimbulkan dampak yang berbalik merugikan masyarakat dan dunia usaha itu sendiri. Oleh karena itu, Gubernur meminta seluruh pelaku industri untuk menjalankan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi yang berlaku. Gubernur Jabar KDM juga mengutarakan permintaan kepada APINDO Jabar mengenai kontribusi fiskal.
KDM menyoroti atas banyak industri besar membayar pajak di Jakarta, sementara beban lingkungan, sosial, dan kemacetan ditanggung oleh Jabar. Oleh karena itu, Gubernur Jabar mendorong perusahaan untuk memindahkan NPWP dan pusat administrasinya ke Jabar agar manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, kendaraan operasional industri yang mayoritas menggunakan pelat dari luar Jabar. Ia mengimbau agar kendaraan operasional,mulai dari bus karyawan, kendaraan HRD, hingga mobil dinas menggunakan pelat Jabar, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap daerah yang selama ini menerima dampak dari aktivitas industri.
Kang Dedi Mulyadi mempertegas bahwa dirinya berkomunikasi dan mendorong agar seluruh inisiatif ini dapat berjalan. Namun, jika pengusaha tidak turut bergerak, maka upaya ini akan berat. Ia mengajak dunia usaha untuk menjadi mitra dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat.
Diterangkannya bahwa Pemprov Jabar kini sedang menyusun paket kebijakan strategis yang akan diluncurkan pada 18 April 2025 untuk menjaga keberlangsungan industri di Jabar. Ia optimis, kebijakan tersebut akan meningkatkan kemajuan dunia usaha di wilayah Jawa Barat.
Ning Wahyu selaku ketua APINDO Jabar menyambut penuh sumringah tentang apa yang disampaikan oleh KDM, ia menganggap bahwa semua permintaan itu seperti perubahan NPWP agar pajak dibayarkan di Jabar, penggunaan pelat nomor kendaraan lokal, serta prioritas rekrutmen tenaga kerja dari warga lokal adalah permintaan yang valid dan logis. Dan pada saat itu juga, Ketua APINDO Jabar di depan Gubernur langsung meminta komitmen para pengusaha yang hadir untuk turut serta mewujudkan harapan dari Gubernur Jawa barat.
Ning Wahyu kemudian mengutarakan terkait dukungan terhadap sistem rekrutmen yang mengutamakan tenaga kerja lokal. Di tingkat kabupaten/kota, APINDO akan bekerja sama dengan para pengusaha anggota untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan selanjutnya disampaikan ke APINDO Jabar. Untuk itu, seluruh perusahaan anggota diimbau menyampaikan kebutuhan dan spesifikasi tenaga kerja kepada APINDO Jabar, yang akan dikoordinasikan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Proses ini bersifat gratis dan didukung penuh oleh Pemprov, termasuk fasilitasi pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan industri dengan biaya ditanggung pemerintah.
Ketua APINDO Jabar Ning Wahyu mengaku pada tahap awal operasional, perusahaan baru sering kali membutuhkan tenaga kerja berpengalaman untuk posisi kunci, sehingga sebagian didatangkan dari luar daerah yang sudah ready to use. Hal ini dilakukan agar operasional berjalan lancar, karena jika seluruh tim masih baru, terutama di area produksi, bisa menjadi kendala. Namun, pengusaha sebenarnya tidak menginginkan untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, karena itu juga merupakan cost. Selain transportasinya, tetapi juga biasanya pengusaha harus menyediakan tempat tinggal untuk awal-awal operasional.
"Karena itu, tawaran Pemprov Jabar untuk menyiapkan tenaga kerja lokal melalui skema link and match menjadi solusi yang sangat tepat, agar perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja lokal yang berkualitas dan siap pakai ready to use worker," terangnya.
Perihal dorongan agar perusahaan memindahkan NPWP-nya ke Jabar, Ketua APINDO Jabar menyatakan dukungan. Ia memahami bahwa jika pajak dibayarkan di Jabar, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha melalui pembangunan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan lainnya sebagai wujud dari bagian Jabar Istimewa.
Ning Wahyu menegaskan kepada Lintas Pena Media Grup, pihak Apindo Jabar bersiap diri untuk berkolaborasi dengan Pemprov, dan apabila memang diperlukan untuk duduk bersama dengan kantor pajak maka akan dilakukan. Namun, Ketua APINDO Jabar juga menyampaikan bahwa implementasi kebijakan ini tidak sederhana karena seringkali daerah asal tidak ingin melepas sumber pajak yang selama ini mereka terima.
Menyoal imbauan penggunaan pelat kendaraan Jabar untuk kendaraan operasional perusahaan, Ketua APINDO Jabar menyatakan dukungan. Ia akan segera meminta kepada perusahaan-perusahaan anggota APINDO Jabar agar melakukan penyesuaian secara bertahap, sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan daerah dan penghargaan atas peran Jabar sebagai daerah yang memfasilitasi aktivitas industri.
Untuk pengelolaan lingkungan, khususnya limbah, Ketua APINDO Jabar menyampaikan bahwa memang diakui masih ada pengusaha yang membuang limbah secara sembarangan. Namun, banyak juga perusahaan terutama yang memproduksi untuk merek internasional yang sangat ketat dalam memenuhi standar compliance dari para buyer, termasuk penerapan prinsip reduce, reuse, recycle. Bahkan, sedikit saja sampah yang berceceran apalagi terdapat logo brand maka bisa memicu komplain serius. Jadi, tidak semua pabrik nakal, meskipun ada yang perlu dibina.
"Penting, para pengusaha untuk terus memperbaiki diri, apalagi pemerintah provinsi kini telah menyediakan fasilitas pengelolaan IPAL terpadu," tutupnya. (Eky)
0 Comments