Komisi II DPRD Kota Banjar Siapkan Langkah Terkait Sejumlah Tuntutan Aspirasi yang Disampaikan oleh Serikat Petani Pasundan

 

Banjar, LHI

Komisi II DPRD Kota Banjar, Jawa Barat tengah menyiapkan langkah tindak lanjut terkait sejumlah tuntutan aspirasi yang disampaikan oleh Serikat Petani Pasundan. Kamis(06/02/2025).

Dalam rapat kerja komisi, Sekretaris Komisi II  Budi Kusmono menyampaikan, bahwa pihak DPRD berencana memanggil perwakilan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Batulawang, khususnya dari Afdeling Mandalare, guna meminta klarifikasi atas permasalahan yang terjadi di lapangan.

Menurut Budi Kusmono, berdasarkan hasil rapat tersebut, apabila undangan klarifikasi tidak mendapat respon yang diharapkan, pihak Komisi II akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi. "Rencana Senin depan kalau nggak kita undang untuk klarifikasi kita akan ke sana kunjungan langsung," ujar Budi kepada wartawan

Adapun dua poin utama tuntutan aspirasi yang akan ditindaklanjuti antara lain:

Pengusutan Dugaan Pengrusakan Rangka Bangunan: Dugaan pengrusakan terhadap rangka bangunan yang rencananya akan dijadikan tempat ibadah. Kasus ini akan mendapatkan penanganan hukum melalui koordinasi dengan Kepolisian Polres Banjar.

Pembentukan Tim Terpadu Reforma Agraria: Permintaan pembentukan tim terpadu reforma agraria yang melibatkan pemerintah kota, guna mengoptimalkan penyelesaian permasalahan agraria di wilayah Banjar.

Tindakan tersebut muncul sebagai respon atas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan petani Serikat Petani Pasundan di depan Kantor DPRD Kota Banjar. Aksi ini dilatarbelakangi oleh kemarahan petani atas dugaan perusakan bangunan di blok Mandalare, eks PTPN Batulawang, Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman.

Sementara itu, pihak DPRD Kota Banjar tengah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan bahwa klarifikasi dan penanganan permasalahan ini dapat terlaksana secara transparan dan tuntas. Langkah pemanggilan dan kemungkinan kunjungan langsung ke lokasi menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik antara petani dan pihak terkait, agar aspirasi dan kepentingan masyarakat pertanian dapat diakomodasi dengan sebaik-baiknya

Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diatasi, sehingga tercipta solusi yang menguntungkan semua pihak terutama petani yang terdampak langsung.pungkasnya.(ADE ARIS)***