PemkabOKU Selatan

PemkabOKU Selatan
Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

Ini Tanggapan Kades, Soal Rencana Pemda Pangandaran Akan Beli Mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati

 


Pangandaran LHI

Rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk membeli mobil dinas juga disoroti Kepala Desa Cipenda, Dede Rusliana. Menurutnya masih ada PR yang dianggap lebih penting dan harus diselesaikan.

Dede menyampaikan, berkaitan dengan statment rekan kita yang beredar di salah satu media online beberapa waktu lalu, semua itu memang begitu adanya, bukan persoal setuju dan tidak setuju namun memang faktanya seperti itu. Selasa (7/1/2025).

"Kalau kita melihat apa yang di suarakan oleh rekan kita kan, kenapa gak pake saja mobil yang ada dulu, kenapa harus beli yang baru, sementara ada hal hal kepala desa yang belum di berikan, jelas Dede

" Berbicara soal tunjangan, tahun 2024 kan hanya di bayar 2 bulan belum lagi tahun tahun sebelumnya yang di hanguskan.

" Cek kuring nu bodo kunaon atuh di Perbup-keun, Perbup kan prodak Undang undang di suatu daerah, lamun di desa mah aya Perdes", terangnya.

Dede menerangkan, Perbup yang awal kan sudah dicabut pada tahun 2023 akhir, dan 2024 awal mucul Perbup baru bankesus, yang awalnya namanya TPAPD yang jumlah nilai nominalnya Rp 2,5 juta untuk kepala desadesa,  dan akhirnya di bikin Perbup baru No 7 tahun 2024 dengan nominal 1.5 juta, namun tetap tidak terbayar semua dan hanya dibayar 2 bulan.

"Makanya perlu di pertanyakan buat apa ada Perbup, itukan legalitas, atau sebuah keabsahan karena ada regulasi. Makanya kalau rekan saya berbicara seperti itu di media mungkin ada pertanyaan besar, kenapa kabupaten bisa beli mobil baru, semetara gak gak kita sebagai kepala belum terpenuhi, dan kemungkinan  pemikiran pemikiran seperti itu ada di pemikiran kepala desa yang lain, termasuk saya mempunyai pemikiran yang sama, pungkas Dede.

Berbeda halnya dengan apa yang di sampaikan Kades Kertayasa, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran   Abdul Rohman, dia berpendapat kalau Kades Campaka mengatakan seperti itu sah sah saja.

"Disaat keuangan daerah sedang sehat, kan lancar lancar saja, dan itu mulai terasa oleh kita saat covid, disaat itu penggunaan anggaran fokus untuk penagangan dan antisipasi wabah copid, sementara objek wisata kita yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lumpuh total, terutama yang paling saya rasakan obyek wisata grand  Canyon, jelas Abdul Rohman.

Sementara sebelum covid semua lancar, itu menurut saya, karena saya sudah 3 periode menjabat kepala desa kertayasa, pungkasnya.

Kalau rekan kita mengusulkan seperti itu ya sah sah saja, toh dia juga punya presentif punya asumsiasumsi,  saya melihat itu memang sangat wajar, karena itu kan termasuk haji juga, pungkasnya.  (AS) **

 

Post a Comment

0 Comments