Pangandaran LHI
Direktur Eksekutif Sarasa Institute Tedi Yusnanda N,, angkat bicara terkait dugaan intimidasi yang terjadi dalam kontestasi Pilkada Pangandaran. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Tedi menyesalkan adanya dugaan praktik intimidasi yang dilakukan oleh salah satu pihak pasangan calon terhadap relawan pasangan calon lawannya. Kejadian ini bermula dari tertangkapnya seseorang yang diduga melakukan praktik politik uang, yang kemudian memicu teror terhadap pihak yang memergoki aksi tersebut. Sabtu (30/11/2024).
“Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam sebuah pesta demokrasi. Kalah atau menang itu biasa. Namun, ketika ada praktik politik uang yang dilaporkan, seyogianya ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bukan dengan cara intimidasi atau ancaman,” tegas Tedi.
Ia menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, untuk bertindak sigap dan responsif dalam menangani kejadian ini. Menurutnya, ketegasan aparat sangat diperlukan agar situasi tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar.
Antisipasi Konflik Horizontal
Tedi juga mengingatkan bahwa dalam situasi politik yang memanas seperti Pilkada, aparat keamanan harus memiliki langkah antisipatif untuk mencegah konflik horizontal antar kelompok pendukung. “Saya mendesak Kapolres Pangandaran untuk serius menangani kasus ini. Jangan biarkan intimidasi berlarut-larut tanpa tindakan tegas. Korban intimidasi harus mendapatkan perlindungan hukum, sementara pelaku ancaman harus segera diproses sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Ia menambahkan, hukum yang ditegakkan secara adil akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah munculnya potensi perpecahan di antara kelompok pendukung. “Kalau aparat hukum responsif, masyarakat tidak akan merasa perlu menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Inilah yang harus kita hindari demi menjaga kondusivitas daerah,” katanya.
Pemilu Damai adalah Tanggung Jawab Bersama
Tedi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat demokrasi dan merawat suasana damai selama dan setelah Pilkada. Menurutnya, perbedaan pilihan adalah hal yang lumrah dalam demokrasi, tetapi perbedaan itu harus diterima dengan lapang dada.
“Mari kita jaga Pilkada ini tetap damai. Berbeda itu biasa, dan menerima perbedaan adalah hal luar biasa. Segala persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan cara-cara intimidasi yang justru mencederai nilai-nilai demokrasi,” tutupnya.
Pernyataan Tedi ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak untuk mengedepankan hukum dan etika dalam proses demokrasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di Pangandaran selama proses Pilkada berlangsung. (AS) **
0 Comments