Tian Kadarisman Apresiasi Anggota DPRD Pangandaran Yang Menolak RAPBD Menjadi APBD Tahun 2024, Ini Penjelasannya

Pangandaran LHI

Bidang Advokasi dan partisipasi Pembangunan Daerah, PC PMII Ciamis- Pangandaran, Tian Kadarisman Apresiasi Anggota DPRD yang menolak RAPBD menjadi APBD Tahun 2024 pada saat Rapat Paripurna.

Kepada media Tian Kadarisman, sebagai Pengurus Cabang PMII Kabupaten Ciamis-Pangandaran, Bidang Advokasi dan partisipasi Pembangunan Daerah, mengatakan apresiasi kepada anggota DPRD kabupaten Pangandaran yang tidak hadir pada saat Rapat Paripurna, saya yakin dengan ketidakhadiran itu adalah salah satu sikap penolakan RAPBD menjadi APBD. Minggu (26/11/2023)

Kita sudah mengetahui bahwasanya kabupaten Pangandaran, mempunyai defisit yang cukup banyak, kalau kita melihat dasar aturan Kemenkeu defisit tidak boleh diatas 6,2%, sementara Pangandaran sudah mencapai 36,2% pada saat pemeriksaan BPK RI TA 2022, sehingga kita melihat ada indikasi akan melakukan tutup lubang gali lubang untuk menjalankan roda Kepemerintahan kabupaten Pangandaran, jelasnya.

Saya rasa itu bukan solusi yang tepat bagi pemerintah kabupaten Pangandaran, apabila tetap memaksakan RAPBD di sahkan menjadi APBD maka akan menjadi PR bagi  kepemerintahan untuk kedepannya dan pemerintah lebih fokus pada defisit lalu mengabaikan kepentingan masyarakat Pangandaran, tegas Tian.

Tian berharap masyarakat Pangandaran lebih melek lagi terkait apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, karena itu semua akan berdampak kepada kita  sebagai masyarakat kabupaten Pangandaran.

"RAPBD 2023 ini kemungkinan besar akan berdampak buruk pada tatanan kedepannya, maka masyarakat harus ikut serta dan mengawal setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Pangandaran, terangnya.

Karena kalau kita berbicara APBD ini dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan berkaca beberapa tahun kebelakang begitu banyak sektor-sektor yang masih kurang maksimal bidang pendidikan mandeg dengan Pangandaran hebatnya, Pelayanan Kesehatan yang begitu banyak problem terjadi di masyarakat dan masih banyak yang lainnya, kita bisa kroscek saja apa visi misi Bupati dan Wakil bupati dan kita liat realisasi sejauh mana.

Saya harap eksekutif dan legislatif bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang memang terjadi saat ini supaya kita bisa melihat Pangandaran lebih sehat lagi dan semakin berkembang untuk kedepannya, karena kita sebagai rakyat Pangandaran tidak bisa mengambil keputusan, dan jika adapun aspirasi kami sampaikan ke wakil kita yaitu DPRD kabupaten Pangandaran, pungkasnya. (AS)