Meranti LHI
Hasil pantauan LHI di Kabupaten Kepulauan Meranti baru-baru ini pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Termuda Di Riau adanya dugaan korupsi atas penyalahgunaan anggaran bukan rahasia umum lagi!
Hasil temuan pihak-pihak yang terkait di segi pemeriksaan keuangan daerah maupun bantuan pusat dan juga hasil temuan tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait ada oknum-oknum dinas di Meranti mengembalikan uang hasil kejahatan oknum dinas tersebut!
Pengembalian uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh oknum dinas di jajaran pemda meranti harus ditindak tegas jangan ada persengkokolan Badan Pemeriksaan Keuangan negara dengan penjahat berdasi yang merugikan negara dan masyarakat.
Bak kata pepatah sesepuh tua “Jangan Ada Maling Teriak Maling”.
Kabupaten Kepulauan Meranti sangat memerlukan aparatur yang berkualitas dan menguasai ilmu pemerintahan untuk me-manage keuangan daerah maupun bantuan pusat supaya perencanaan tidak amburadul dan juga bantuan tersebut harus tepat sasaran di tengah-tengah masyarakat diwilayah kecamatan sampai wilayah perangkat kelurahan hingga ke desa-desa se Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ketua Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat mengatakan “ Maju mundurnya roda pemerintahan di Meranti ini harus membuat petinggi pejabat serta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengadakan evaluasi kucuran dana APBD, maupaun dana bantuan provinsi dan bantuan pemerintah pusat terhadap pengguna anggaran disetiap OPD, Dinas terkait sesuai dengan kewenangan di bidang setiap dinas masing-msing, supaya tingkat keberhasilan kucuran dana tersebut di setiap wilayah kecamatan serta di setiap desa-desa bisa dinikmati keberhasilannya di tengah-tengah masyarakat”
Jika persengkokolan terus terjadi antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan pihak pengguna anggaran dalam pengawasan pembangunan di segala bidang di Meranti daerah penghasil tetap miskin di segala bidang pembangunan di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Meranti. (RAMLI ISHAK)
0 Comments