Kawal "Dana operasional Kelurahan" di Kota Lubuklinggau Diduga "Rawan Kebocoran"

Lubuklinggau,  LHI

Keresahan para lurah di Kota Lubuklinggau,Sumatera Selatan ( Sumsel)  terkait " Dana Operasional  Kelurahan" realisasi yang tidak transparan   diduga  "bocor"  Kini  berlahan mulai  mencuat ke publik, 

Dana Operasional  Kelurahan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau, Tahun 2026   yang dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA) Untuk keperluan belanja,  ATK, BBM, dan Listrik kantor lurah, masing masing berada  di Kecamatan. 

Menurut informasi diterima Tim Media ini, Menyebutkan, Dimana para lurah, harus "Putar Otak" menutupi anggaran operasional kelurahan yang  minim,  ditambah  juga  kondisi saat ini   terjadi efisiensi anggaran, 

" Saya kira, sudah waktunya lurah harus berani bersuara, terkait masalah  "kebocoran" dana operasional kelurahan mereka,  Ibarat Pepatah" mengatakan, Sepandai pandainya menyimpan bangkai, Akhirnya tercium juga, 

" Jadi, Semula Dana Operasional Kelurahan itu, sebesar Rp 50 juta, Kini menjadi  Rp25 juta per Kelurahan ini  merupakan langkah taktis dalam kebijakan efisiensi fiskal Pemerintah Kota Lubuklinggau. Secara administratif, Kota Lubuklinggau memiliki 72 kelurahan, 

Jika anggaran operasional rutin (luar infrastruktur) ini dipatok rata Rp25 juta per kelurahan, maka total kebutuhan anggaran operasional murni yang efisien mencapai Rp1,8 Miliar untuk seluruh kelurahan. 

"Saya kira, Silahkan telusuri saja pak, Kita lurah, maupun mantan lurah tidak banyak berkomentar,  " Sensitif" " Istilah Lagu lama, Musik baru, "Sindir sumber ini minta namanya jangan ditulis. 

Dugaan "Kebocoran" anggaran operasional kelurahan selama ini  berkisar 10 juta sampai Rp  12 juta, dalam satu tahun per kelurahan, jika dikalkulasikan 

"Kita berharap, ada langkah kongktit dari pihak pihak terkait, agar anggaran operasional kelurahan sesuai realisasinya  dan  dilakukan secara transparan,  Jangan ada dusta diantara kita,"ungkapnya (TIM)