Way Kanan, LHI
Pelaksanaan Rapat Paripurna, Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang di gelar DPRD Kabupaten Way Kanan, nyaris gagal dikarenan anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum, sehingga waktu yang sudah ditentukan tertunda menunggu anggota Dewan yang belum hadir, acara dilaksanakan di Ruang Buway Bahuga DPRD Way Kanan, Kamis (10/08/2023).
Setelah tertunda beberapa lama, Rapat Paripurna Penyerahan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dilaksanakan, mengingat anggota DPRD telah memenuhi kuorum.
Dalam rapat Paripurna tersebut, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, didampingi Wakil Bupati Drs. Ali Rahman, menyerahkan berkas Raperda ke Ketua DPRD Nikman Karim, SH.
Hadir dalam rapat Paripurna tersebut, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten, Saipul, S.Sos.,M.IP para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Kepala Bagian Setdakab dan Pimpinan Kecamatan Blambangan Umpu, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengatakan, penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit sebesar Rp 34,70 Milyar.
Sementara untuk Pendapatan yang secara total setelah perubahan lanjut Adipati, sebesar Rp 1,329 Triliun, mengalami penyesuaian sebesar Rp 1,56 Milyar dari sebelum perubahan sebesar Rp 1,331 Triliun. Dimana komponen pendapatan diantaranya bersumber dari PAD yang semula sebesar Rp 82,79 Milyar mengalami penyesuaian sebesar Rp 1,39 Milyar sehingga setelah perubahan direncanakan menjadi sebesar Rp 81,40 Milyar. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 176 Juta, dan lain lain Pendapatan Daerah yang sah pada Perubahan APBD 2023 mengalami penyesuaian menjadi Rp 0.
“Untuk struktur Belanja juga mengalami perubahan pada Tahun Anggaran 2023, dialokasikan setelah perubahan sebesar Rp 1,364 Triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp 27,63 Milyar dari sebelum perubahan sebesar Rp 1,336 Triliun. Alokasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Operasi terhadap belanja Pegawai, dan Belanja Operasi terhadap belanja barang dan jasa. Sementara Belanja Hibah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 43,21 Milyar dan penyesuaian pada Belanja Bantuan Sosial menjadi sebesar Rp 105 Juta,” jelas Adipati.
Untuk Alokasi Belanja Modal sebesar Rp 111,83 Milyar yang mengalami kenaikan sebesar Rp 10,62 Milyar dari sebelum perubahan sebesar Rp 101,21 Milyar. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga mengalami penyesuaian sebesar Rp 1,5 Milyar, dan pada alokasi Belanja Transfer setelah perubahan menjadi Rp 29,54 Milyar yang mengalami kenaikan sebesar Rp 464 Juta. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa rencana pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp 1,329 Triliun yang dialokasikan untuk rencana belanja sebesar Rp 1,364 Triliun, sehingga dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 34,70 Milyar.
“Defisit anggaran tersebut akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 37,20 Milyar, dari sebelumnya sebesar Rp 8 Milyar yang mengalami kenaikan sebesar Rp 29,20 Milyar. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan, dianggarkan sebesar Rp 2,5 Milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah,”imbuhnya.
Perubahan APBD tersebut merupakan wujud dari penyesuaian rencana program kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, sehingga perubahan APBD dilakukan dengan merasionalkan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga APBD lebih efisien dan efektif, berdaya guna dan berhasil.(NOPRI)****
0 Comments