Banjar, LHI,- DPRD Kota Banjar Provinsi Jawa Barat menghelat rapat paripurna terkait penyampaian LKPJ Wali Kota Banjar Tahun 2022 serta penambahan lambang Daerah, Senin (28/3/2023).
Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD Kota Banjar menyampaikan Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi serta Usaha Mikro. Adapun target pembahasan sekaligus evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar Tahun 2022 dapat selesai dalam kurun waktu satu bulan kemudian.
"Kami targetkan LKPJ 2022 ini bisa selesai dalam satu bulan, sekarang baru nota penyampaian." ujar Dadang.
Adapun usulan perubahan lambang daerah hanya mengubah logo atau lambang dari DPRD, dengan alasan karena lambang yang sekarang digunakan perlu adanya penambahan yakni simbol kesejahteraan berupa padi dan kapas.
Hj. Ade Uu Sukaesih selaku Wali Kota Banjar mengutarakan atas subtansi LKPJ Kota Banjar menurutnya merupakan hasil dari evaluasi penyelenggaraan pemerintah dalam satu tahun sebagai tolak ukur pencapaian adalah target pelaksanaan RKPD 2022 yang memperhatikan upaya penanganan Covid, penyediaan jaring pengaman ekonomi (JPE) sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat Banjar.
BPK RI belum mengaudit LKPJ tersebut yang mana didalamnya tertuang meliputi realisasi pendapatan daerah, belanjar daerah, pembiayaan daerah yang masih berupa laporan pertanggungjawaban.
"LKPJ tahun sebelumnya penyajian realisasi APBD pada Tahun 2022. Masih berupa laporan pertanggungjawab. Jadi Laporan yang belum di audit oleh BPK". Pungkasnya.
(Ade Aris)
0 Comments