Tuba,LHI
Kejaksaan Negeri Tulang Bawang didesak beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memanggil para dinas setempat, karena diduga bermasalah dalam pengelolaan kegiatan swakelola pengadaan barang dan jasa pada tahun 2022 lalu.
Adapun para dinas di Tulang Bawang yang diduga bermasalah seperti Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan yang menganggarkan bidang pembangunan dan penyediaan jasa yang mengarahkan kepada dugaan korupsi/fiktif, seperti yang disampaikan LSM Barak, Ledak serta LSM Lipan kepada awak media, pada Rabu (18/1/2023).
“Kami sudah layangkan surat ke dinas PUPR dan Kesehatan, namun sampai saat ini tidak ada jawaban, untuk itu kami minta pihak kejaksaan untuk kerjasamanya dalam menangani permasalahan dinas-dinas yang diduga menyimpang dalam menggunakan dana APBD tahun 2022 yang lalu,” ujar ketua LSM BARAK NKRI Husin.
Kata dia, sampai saat ini kepala dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Tuba susah untuk dikonfirmasi baik secara langsung maupun melalui via telepon.
Adapun dugaan korupsi yang dilakukan Dinas PUPR dan Kesehatan, yakni pada pembangunan jalan tol dan yang dianggarkan dinas PUPR mencapai miliaran rupiah diduga fiktif dan masih banyak kegiatan lainnya diduga hanya sebagian saja yang terealisasikan.
Saat dikonfirmasi Kasubag PUPR Riadi mengatakan bahwa dirinya sedang dinas luar dan belum bisa memberikan tanggapan,“Saya lagi di Jakarta. Insya Allah, kalau saya di Lampung kita bincang-bincang,” ujar dia.
Lalu Dinas Kesehatan Tulang Bawang juga menganggarkan bidang pembangunan bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang menghabiskan anggaran Rp16 miliar.
Anggaran itu diduga banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan bangunannya.“Bangunan PLTS hanya dibangun dibeberapa titik saja dan masih banyak lagi yang dianggarkan kepala Dinas Kesehatan Fatoni yang tidak jelas realisasinya ( TIM)
0 Comments