Tubaba,LHI
Ketua Lembaga Pemantau Penyelengara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) tingkat Nasional, Cik Ani meminta anggaran dana yang di kelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung transparan dalam menggunakannya.
Pasalnya, viral nya pemberitaan di media online terkait aksi puluhan wartawan yang tergabung dari beberapa penjuru sehingga terbentuknya suatu nama perkumpulan wartawan yaitu, Aliansi Pekerja Pers Tubaba (APP Tubaba).
Terbentuknya APP Tubaba, tidak lain hanyalah minta kejelasan dan ke transparan anggaran dana yang di kelola oleh dinas Kominfo yang terkesan tertutup. Seperti, yang terlihat pertemuan pertama antara APP Tubaba dengan dinas Kominfo pada hari Jum'at 28 Oktober 2022 dan pertemuan Kedua pada hari Rabu 03 November 2022, tidak membuahkan hasil dan terkesan jawaban yang di berikan oleh instansi tersebut seakan akan berbelit belit dengan selalu mengalihkan pertanyaan.
Hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua Lembaga Pemantau Penyelengara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) tingkat Nasional, Drs. Cik Ani mengatakan aksi dan tuntutan rekan rekan wartawan yang tergabung di APP Tubaba itu adalah hal yang wajar. Karena, anggaran dana itu memang di peruntukan untuk rekan rekan wartawan dengan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan itu adalah haknya rekan rekan wartawan.
"Atas aksi dan tuntutan itu tidak mungkin di lakukan jika rekan rekan merasa sudah adil. kita kan tau rekan rekan wartawan mereka itu pekerja Lo, pekerja nyata. Dan bahkan tanpa wartawan kita tidak tau perkembangan Dunia. Mereka salah satu yang membantu Pemda, Bahkan Provinsi. Merekalah yang menyebar luaskan kegiatan Pemda dan sehingga berita menyebar ke masyarakat atau ke publik itu karena wartawan, baik media online, cetak dan elektronik. Jika rekan rekan menuntut itu hal yang wajar, Karena, mereka merasa tidak adil," ucap Drs. Cik Ani saat di hubungi melalui telpon selulernya, Sabtu (05/11/2022).
Lanjutnya, "Saya meminta dinas Kominfo Tubaba untuk transparan dalam mengunakan dana Negara yang dapat di pertanggung jawabkan secara benar. Dan Saya berharap dana anggaran Negara jangan di alokasikan ke lain jika tidak sesuai di jalurnya. Apalagi ada penyimpangan anggaran dana sehingga akan terjadinya tindak pidana korupsi, jangan sampai itu terjadi bahaya bisa terjerat hukum. Banyak yang di penjara jika dana Negara di korupsi," harap Ketua LPPNRI tingkat Nasional.(HOTEMANSYAH)****
0 Comments