Bandung,LHI
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar unjuk rasa bertajuk Aksi 411 di sekitaran Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (04/11/2022). GNPR ini adalah gabungan dari beberapa ormas. Yang salah satunya adalah PA 212. Jadi mereka ini ibarat beda bungkusan tapi isi dalamnya tetap sama. Meski ada tiga tuntutan dari mereka, yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga barang kebutuhan dan hukum ditegakkan dengan adil, tapi yang menjadi alasan utama adalah mereka meminta Jokowi mundur.Dan menariknya, Rizieq tidak hadir dalam acara itu, tapi diwakili oleh kehadiran 4 orang menantunya. Gak tanggung-tanggung, 4 menantu turun ke jalan demi Rizieq?
Sesuai pemberitahuan ke polisi, elemen massa yang akan menghadiri Aksi 411 ini terdiri dari PA 212, Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR), Front Persaudaraan Islam, IKB UI, pejabat, 411, Juklak, FMS, GBN, KPIB, ARM, dan Bang Japar. Diperkirakan massa sekitar 750 orang.
Aksi 411 tersebut menarik perhatian mantan Kapolda Jabar Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan,MPKN untuk berkomentar. “ Hal menarik dari Aksi 411 ini, bukan karena aksi demonya maupun tuntutan mereka (turunkan harga BBM, turunkan harga barang kebutuhan dan hukum ditegakkan dengan adil), tetapi mereka meminta Presiden Jokowi mundur dan para oratornya yang terlalu berlebihan,”ungkapnya
Dalam Aksi 411 ini, Habib Hanif Alatas, menantu eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab ikut berorasi dan menyindir para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Dia menyerukan rakyat adalah majikan DPR namun suara rakyat diabaikan.Habib Hanif Alatas mengatakan aspirasi rakyat yang disuarakan tidak pernah didengar oleh DPR.Lebih lanjut, Habib Hanif Alatas mengatakan, para wakil rakyat ini tidak mungkin bisa berkuasa jika tanpa adanya rakyat itu sendiri. "Sudah ada tiga aksi akbar tapi tidak didengar. Tuntut tidak dikabulkan. Suara rakyat diabaikan. Padahal tanpa rakyat DPR tidak bisa naik. Kami adalah majikan kalian. Kami pemilik bangsa pemilik kedaulatan," ujar Habib Hanif Alatas di atas mobil komando.
“Coba cermati orasi Hanif Alatas, Kami adalah majikan kalian. Kami pemilik bangsa pemilik kedaulatan…Emangnya dia itu siapa? Dia terlalu berlebihan,”ucapnya.
Abah Anton panggilan akrab Anton Charliyan setuju dengan pendapat Alif Furrahman di channel youtube https://www.youtube.com/watch?v=l3rmCdYer88&t=192s “Setuju sekali.
Jati ulah Kasilih ku Junti ...... , Bukan agama yang mereka perjuangkan, hanya satu tujuan mereka yakni kekuasaan. Kita sebetulnya sudah tidak boleh lagi mempersoalkan mayoritas dan minoritas, tapi bila seorang tamu sudah mengaku jadi majikan, ini namanya sudah keterlaluan, tidak tahu diri dan sudah berani macam-macam.Kalau begitu kita bikin jadi satu macam saja ........... jika kita tidak mau jadi tuan asing di negeri sendiri..........Buktinya mereka mengejar kekuasaan adalah apapun bentuk aksinya , Aksi 212, Aksi 211,Aksi 411 dll....., ujung-ujungnya pasti turunkan Presiden Jokowi ... Kalau tuntutanya sudah demikian , kira-kira tuntutan ini tuntutan agama atau tuntutan politik kekuasaan ? Mari kita berpikir sehat ,waras & jernih ....!!! Jika tuntutan turunkan Presiden Jokowi tetap dianalogikan dan dianggap sbg perjuangan untuk menegakan agama , berarti anda termasuk golongan super bahlul......Hurip waras..”tegasnya.
Anton Charliyan menilai tuntutan massa Aksi 411 yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar. “Tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar dan tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat,” katanya
Lebih jauh mantan Kadiv Humas Polri ini mengatakan, saat ini masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global, seperti krisis pangan, energi, dan krisis keuangan global. Di saat yang sama, ia menyebut pemerintah juga terus melanjutkan program-program prioritas nasional untuk membawa kemajuan Indonesia lebih cepat.“Jadi kalau tuntutannya Presiden Jokowi mundur, sudah pasti tidak akan dihiraukan oleh masyarakat dan dianggap hanya membuat kegaduhan saja,” kata Juri.
Anton Charliyan menilai, aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut sebenarnya sebuah konsolidasi politik berbalut demonstrasi yang sangat kontraproduktif dan tidak mendidik masyarakat.“Ini bentuk konsolidasi politik yang dilakukan di jalanan. Sebaiknya konsolidasi dilakukan dengan mencari dukungan politik. Berikan hal-hal yang baik dan dibutuhkan oleh masyarakat, bukan dengan memanfaatkan momen-momen seperti ini yang justru menggangu kepentingan masyarakat. Jangankan presiden, rakyat biasanya aja mau muntah melihat kelakuan mereka. Tiap kali demo, selalu bawa agenda turunkan Jokowi. Mereka anggap itu bukan makar, melainkan kebebasan berpendapat.Kebebasan berpendapat dari Hong Kong. Coba mereka ngomong gini di Arab Saudi, sudah pasti langsung dilenyapkan.,” pungkasnya. (RM)****
0 Comments