Meranti LHI
Hasil pantauan LHI di Selatpanjang baru-baru ini sangat gencarnya pemberitaan melalui media sosial terhadap keluh kesahnya kepala desa di sembilan kecamatan, bermacam ragam kepala desa mengeluh susah sepertinya ada dugaan bahwa honorer kepala desa ada yang selama delapan bulan belum terbayar hanya 4 bulan yang baru dicairkan, termasuk juga anggaran ADD anggaran desa hanya 10 bulan yang dicairkan, ada yang hanya sembilan bulan dana desa dicairkan dan ada juga dugaan dana ADD bantuan desa pagu yang anggarannya sebesar Rp. 650.000.000 sedangkan yang dicairkan hanya Rp. 500.000.000 menurut kepala desa yang tidak mau disebut namanya.
Menurut kata sumber tersebut yang berhembus di publik sangat menghebohkan ditengah-tengah masyarakat dugaan peristiwa tersebut. Timbul pertanyaan kita semua mengapa pihak-pihak terkait di pemda seolah-olah mendiamkan hal tersebut?
Menurut keterangan Ketua Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat kepada LHI mengatakan “Sekecil apapun permasalahan di setiap desa-desa di wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti kabupaten termuda di Riau ini harus ditangani permasalahan yang berkembang permasalahan terhadap keuangan bantuan desa yang dijamin oleh peraturan terhadap pengeluaran uang ADD tersebut, jangan ada lagi keluhan susah melanda terhadap sembilan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti dan jangan sampai kepala desa bicara diluar jalur forum, bicaralah di dalam forum resmi yang difasilitaskan oleh kepala daerah yaitu bupati saat ini! Oleh sebab itu, peran kepala DPMD meranti harus berfungsi, karena perangkat kepala desa tersebut pengelolaannya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Jangan terulang lagi kemelut anggaran bantuan desa jaman buapti terdahulu, sampai ada kepala desa mau menutup kantor kepala desa melalui pemberitaan di media sosial” imbuh ketua ikatan pecinta kedaulatan rakyat. (RAMLI ISHAK)
0 Comments