Percepatan Reformasi Birokrasi, Pemkab Rokan Hilir Gelar Bimtek SAKIP






Pekanbaru -LHI

Sebagai salah satu upaya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) perlu dilakukan Reformasi Birokrasi. Pusat Sains Pelatihan Instansi Daerah melalui Diklat Centre Aparatur Daerah memfasilitasi dan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan SAKIP melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Percepatan Pelakasanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2022.

" Mencermati situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang pada saat ini merupakan tantangan bagi birokrasi pemerintah daerah, terutama para aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang baik," kata Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong saat membuka acara Bimtek SAKIP di Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (24/05/2022).

Afrizal  menekankan pentingnya SAKIP karena target dari pemerintah sendiri harus memiliki nilai yang tinggi. Dari hasil evaluasi penilaian SAKIP Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 memperoleh nilai 68,03 dengan Predikat B, sementara Indeks Reformasi Birokrasi  Kabupaten Rokan Hilir memperoleh nilai 54,37 dengan kategori CC.

" Adapun trend nilai SAKIP dan RB Kabupaten Rokan Hilir dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun dengan predikat masih sama. Semoga pada tahun 2022 Indeks SAKIP Kabupaten Rokan Hilir dapat naik dari B menjadi BB dan Indeks RB dapat naik dari CC menjadi B," cetusnya.

Bupati memohon dukungan dari seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mulai dari para pimpinan hingga sampai ke level staf atau operator semua harus menjalankan SAKIP ini secara maksimal.  Menurutnya, tahun 2022 adalah tahun yang berat dimana seluruh stakeholder harus bersama-sama bahu-membahu untuk memperbaiki semua komponen yang berkaitan dengan kinerja yang sudah menjadi komitmen bersama. 

Bimtek yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk perencanaan agar lebih berorientasi kepada kinerja dengan tetap melaksanakan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian target/indikator yang telah ditetapkan,  menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja), mengimplementasikan 8 area perubahan dalam rangka menwujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh,  mendorong pimpinan OPD melakukan monitoring dan pengendalian SAKIP dan RB agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Selanjutntya. untuk meningkatkan Indeks SAKIP Kabupaten Rokan Hilir dari B menjadi BB,  meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir dari CC menjadi B dan  terakhir  terwujudnya penyederhanaan birokrasi yang efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun reformasi birokrasi adalah perubahan – perubahan yang dilakukan pada birokrasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui 8 area perubahan yakni,  manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu hal yang cukup penting dalam reformasi birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi diantaranya penyederhanaan struktur organisasi,  penyetaraan jabatan dan penyederhanaan sistem kerja. Ketiga tahap tersebut sudah dilakukan Pemkab Rokan Hilir,  namun dalam pelaksanaannya  masih ada kendala sehingga perlu kiranya ada pembekalan kepada ASN terkait mekanisme kerja pasca penyederhaaan birokrasi sehingga diharapkan kinerja ASN dan OPD dapat meningkat.

Hadir sebagai narasumber Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, AK; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Bapak Fauqi Akhmad Kharir,  Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator) Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana M.Iqbal Budianto, S.KoM, M.E.Biz,  Pelaksana  Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Chafidloh Mufidah, A.Md, AK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB)." (SB)*

 

Post a Comment

0 Comments