DPRD Kota Banjar - Jawa Barat soroti atas rendahnya realisasi
serapan anggaran daerah Pemkot Banjar dan atas turunya target PAD Kota Banjar
untuk Tahun Anggaran 2021.
Atas kedua hal tersebut, DPRD meminta Wali Kota Banjar guna
melakukan pengkajian tunjangan penghasilan pegawai guru sertifikasi, dimana
tahun 2022 berencana dihapuskan.
Drs. Dadang Ramdhan Kalyubi selaku Ketua DPRD Kota Banjar memberikan
penilainya saat menyampaian rekomendasi DPRD Kota Banjar terhadap LKPJ Wali
Kota Banjar Tahun 2021.
“Berdasarkan hasil pencermatan dan telaah terhadap LKPJ Wali
Kota Banjar tahun 2021, pihaknya menyambut sejumlah rekomendasi. Antara lain
soal rendahnya serapan anggaran tahun 2021, dan juga realisasi PAD. Total APBD Kota
Banjar Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 803.826.210.669, terealisasikan hanya
sebesar Rp 754.615.942.213 dan atau 93,88 persen.” Kata Dadang.
Dalam sambutanya Dadang mengatakan, hampir semua urusan kecuali
perindustrian tidak mampu menyerap dan menggunakan anggaran yang telah
dialokasikan. Ia juga menyoroti urusan kesehatan menjadi urusan terendah dalam
penyerapan anggaran, yakni sebesar Rp 213.809.494.082 (85,92 persen), dari yang
dilokasikan yaitu Rp 248.855.392.197. Pihaknya (DPRD Banjar) menyoroti juga
untuk operasional UPTD Rumah Sakit Asih Husada Langensari Kota banjar yang dinilainya
sampai saat ini belum terwujud.
Adapun anggaran yang digelontorkan Tahun 2021 sebesar Rp
15.567.124.600. Hal ini dinilai belum mampu mendorong pencapaian visi-misi Wali
Kota Banjar juga masih rendahnya pelaksanaan program perangkat daerah.
Kemudian DPRD Kota Banjar merekomendasikan agar Pemkot Banjar
memaksimalkan peningkatan potensi untuk PAD begitu juga dalam menetapkan PAD, harus
berdasarkan kajian dan atau uji petik pihak ketiga. Menurunya realisasi
PAD Kota Banjar 2021 dari Target sebesar Rp 138.053.491.482, dan yang terealisasi
hanya sebesar Rp. 127.104.472.073, kalau dipersentasekan hanya tercapai 92,07
persen.
Selain itu, kata Dadang,
“DPRD meminta kepada Pemerintah Kota Banjar untuk melakukan
kajian atas pemberian TPP bagi guru sertifikasi. Hasil kajian harus sudah
selesai sebelum penetapan APBD pada Perubahan Anggaran Tahun 2022”. Ujar
Dadang.
Dadang menerangkan bahwa TPP
tersebut sebagai kepastiannya atas kebijakan Wali Kota Banjar/ Kepala Daerah,
adapun hasil konsultasi dari provinsi untuk TPP guru sertifikasi masih
diperbolehkan. Akan tetapi sumber alokasi anggarannya harus dari PAD.
Dalam Rapat Paripurna tersebut Hj. Ade Uu Sukaesih selaku Wali
Kota Banjar menyampaikan terima kasih sekaligus mengapresiasi atas masukan dan
rekomendasi dari DPRD Kota Banjar. Bahwa pelaksanaan program pada tahunan 2021
telah direncanakan sesuai dengan kewenangan.
Kemudian Ia juga menerangkan untuk urusan pemerintah yang telah
diamanatkan undang-undang, serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kota
Banjar tahun 2018-2025. Menurutnya, akan tetapi pada pelaksanaannya diakuinya
masih terdapat beberapa urusan yang tidak dapat dialokasikan anggarannya.
“Karena Keterbatasan anggaran yang mana masih memprioritaskan peruntukannya
pada penanganan Covid”. Ujarnya.
Menurutnya, Pemkot Banjar telah berupaya maksimal dan ia menyadari
betul, disamping adanya keberhasilan yang diraih terdapat berbagai kekurangan. Ia
mengajak semua pihak dalam memajukan Kota Banjar untuk bahu-membahu. (E 14 Y)
0 Comments