Tasikmalaya, LHI
Hasil kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan pemerintahan desa BPD dan penerima BPNT sepakat menjadi pembeli dari BUMDes Karangwangi.
Kepala Desa Tanjung Karang Lalan Jaelani menjelaskan:" Harapan kami sebagai pemerintah desa memantau sebelum dikabarkan bantuan ini lewat Pos Indonesia,penerimaan sembako dari BRILink yang dikelola supplier itu tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, seperti jenis beras harusnya premium ini menjadi medium.
Pemerintah pusat melirik kebawah ketika kami mendapatkan info dari Pos, harus ada perwakilan dari desa untuk menyalurkan kepada penerima bantuan. Disisi lain untuk memudahkan warga, maka masyarakat tidak harus datang ke Pos Indonesia,tapi dari pihak Pos Indonesia ke kantor desa.
Penerima bantuan ini dihadiri oleh musfika, pemerintahan desa, RT,RW dan BPD. “Karena kami sebagai kades banyak ajuan dari warga, pemerintahan dan juga lembaga. Ketika karangtaruna, para MUI ,para alim ulama,ibu ibu PKK seandainya ada hari besar perlu di peringati mereka datang ke kami, sedangkan kami anggaran darimana.”kata Lalan Jaelani
Sementara di sisi lain pemerintah sudah melahirkan Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 apapun yang termasuk dalam pemetaan desa adalah milik desa. Kemudian lahir BUMDes, selama ini BUMDes hanya dijadikan pelengkap. Karena ini pola usaha desa, BUMDes hanya menjadi penonton sampai saat ini. Dengan adanya Dirjen Kementerian UU No. 29 sekarang,maka dari itu kami musyawarah lagi dengan muspika. Ada kesepakatan penerima pemerintahan desa, BPD,dari majelis ulama dan sepakat di cover oleh BUMDes. Itu sudah ditanda tangani warga .
“BUMDes ini disesuaikan dengan UU yang mengandung protein,nabati dan disesuaikan di inginkan masyarakat dan disesuaikan aturan ada tahu,tempe ,daging dll. Asalkan tidak berbenturan aturan dan kerjasamanya dengan warung warung. Dengan adanya kerjasama rakyat kami akan menjadi sejahtera"pungkas Desa Tanjung Karang.(UMIS LOYOR)***
0 Comments