Pasca KPK Tetapkan TSK HS dan RW, Warga Minta Pemkot Banjar Perbanyak Lapangan Kerja Fokus Kejar Ketertinggal Sektor Perekonomian

Banjar, LHI,- Berbagai tanggapan mulai bermunculan dari lapisan masyarakat Kota Banjar sehari pasca KPK RI telah menetapkan status resmi sebagai tersangka dr. Herman Sutrisno mantan Wali Kota Banjar 2003-2014 dan Rahmat Wardi seorang pengusaha kontraktor Direktur CV Prima yang disiarkan secara langsung melalui akun resmi media sosial KPK RI di kanal Youtube dan Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi pada Hari Kamis (23/12/2021) pukul 17.00 WIB. Sekitar 1,5 Tahun KPK memproses dugaan korupsi proyek infrastruktur Dinas PUPR Tahun Anggaran 2008-2013 dan lainnya, penetapan kedua tersangka berdasarkan cukupnya alat bukti perkara dugaan kasus suap dan penerimaan gratifikasi.

Tanggapan kali ini datang dari warga Kota Banjar yang kesulitan mendapati pekerjaan yang layak di wilayah Kota Banjar selama kurun waktu 18 Tahun Pemerintah Kota Banjar berdiri. Araz menyampakan harapan besarnya yang buka hanya untuk dirinya saja, melainkan dirinya mewakili semua orang Banjar yang sedang mencari pekerjaan apalgi di situasi pandemic Covid-19.

“Semoga Banjar lebih baik dan bisa mendatangkan investor besar ke Banjar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar menjadi lebih baik. Kalau bisa di permudah kenapa harus di persulit?”. Keluh Araz penuh harap adanya perbaikan disektor mata pencaharian danperekonomian Warga Banjar.

Kota Banjar menurutnya harus lebih membuka diri lebar-lebar agar kerjasama antar daerah, lintas provinsi dapat terjalin dan produktif berefek bangkitnya perekonomian di wilayah Kota Banjar untuk warga Banjar. Selain mirisnya besaran UMR Banjar terendah se-Jawa Barat, sudah selayaknya sektor perdagangan, perindustrian, jasa harus secepatnya di genjot. Dirinya menuturkan kemerisan potret warga Banjar yang nganggur karena sulitnya lapangan pekerjaan di Kota Banjar.

“Perubahan ke arah perbaikan bahkan Banjar harus mengejar ketertinggalan khususnya di sektor perekonomian yang arahnya harus jelas untuk kesejahteraan rakyat Banjar. Tak ada kata tidak kalau semua pihak saling mempermudah. Jadi kenapa harus dipersulit”. Imbuhnya.(E 14 Y)