Penanganan kasus dugaan TPK Kota Banjar memang sudah beberapa bulan kebelakang tidak terdengar lagi informasi kelanjutanya. Sekertaris PD GPI Banjar Umar Taufik dalam aksinya menyampaikan, bahwa kasus dugaan TPK di Kota Banjar dimohon untuk secepatnya ditangani kembali kelanjutanya agar terang benderang.
"Kami (GPI) menuntut kasus dugaan korupsi di Kota Banjar, segera di tangani kelanjutanya oleh KPK." Ujar Umar Taupik.
Sebagaimana masyarakat Kota Banjar - Jawa Barat telah mengetahui, bahwa KPK telah menangani dugaan TPK Kota Banjar sejak pertengahan Tahun 2020 lalu. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dan kabar penanganan proses lanjutan lagi dari pihak KPK.
"Sekarang nasib warga Kota Banjar bergantung kepada ketegasan KPK. Struktur APBD tidak berpihak kepada korelasi peningkatan daya beli masyarakat Banjar. Disinyalir birokrasi di tubuh pemkot Banjar tidak berani (takut) menyelenggarakan program pembangunan bila disangkutkan pada kasus tersebut apalagi dimasa pandemi Covid-19". Imbuhnya.
Wakil Wali Kota Banjar periode Tahun 2003 - 2013 H. Akhmad Dimyati menyuarakan orasinya didepan Gedung KPK, Dimyati meyakini bahwa KPK dapat mampu dengan cepat menyelesaikan dugaan TPK Kota Banjar yang kini sedang ditanganinya. Di pahaminya bahwa KPK tidak diam dan terus berkerja profesional yang kini terus gencar melakukan penanganan dan penahanan para koruptor birokrat, baik di pemerintahan pusat, provinsi juga para koruptor di pemerintahan Daerah se-Indonesia.
"Kami (GPI) sangat peduli keberlangsungan arah pembangunan di Kota Banjar. Untuk itu kami meminta KPK bersegera menangkap dan mengumumkan mantan Wali Kota Banjar dan siapa saja TSK lainnya yang terkait dugaan TPK. Sekitar 60 orang saksi sudah bolak balik diperiksa KPK, namun masih belum ada pengumuman TSK hingga saat ini. Kita menunggu hasilnya sehingga masyarakat merasa Banjar terayomi secara hukum". Tutup Dimyati. (E 14 Y)
0 Comments