Kota Tasik,LHI
Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, terutama di wilayah Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021, sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 yang tengah merebak di Indonesia. Pro dan kontra di tengah masyarakat pun merebak. Itu hal biasa. Namun, ada kelompok yang kontra lebih gencar mempengaruhi masyarakat agar menentang kebijakan PPKM Darurat tersebut. Bahkan, kelompok yang kontra mengkaitkannya dengan kepentingan politik tertentu. Komentar miring pun dilontarkan.
“Pro dan kontra soal ada tidaknya virus corona maupun terhadap kebijakan penerapan PPKM Jawa-Bali, menurut saya, itu hal biasa. Namun yang membuat saya prihatin, yakni adanya kelompok tertentu yang memprovokasi masyarakat untuk tidak percaya adanya Covid 19 dikaitkan dengan agama, sehingga menentang kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan Covid 19 tersebut,”ungkap Irjen Pol (Purn) Dr. H.Anton Charliyan,MPKN mantan Kapolda Jawa Barat.
Anton Charliyan mengatakan, bahwa Covid 19 memang benar adanya dan melanda seluruh negara di dunia. Ketika masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes), kata dia, dampaknya sangat besar. “Ya, kita ambil contoh India. Festival keagamaan Kumbh Mela di Sungai Gangga di wilayah utara Kota Haridwar dikunjungi oleh 5 juta peziarah Hindu yang datang dari berbagai daerah di India. Sebagian besar yang datang ke acara itu tidak mengenakan masker.Setelah berendam di Sungai Gangga ternyata lebih dari 200.000 kasus baru bertambah selama 24 jam terakhir. Dengan ini total infeksi menjadi 13,9 juta di seluruh negeri. Angka kematian turut bertambah 1.027, menjadi 172.085 korban jiwa.Pada mulanya, mereka percaya bahwa Maa (ibu) Gangga akan menyelamatkan mereka dari pandemi ini, tapi kenyataannya terbalik….."katanya
Karena itu, Anton Charliyan tidak mau kejadian di India akan menimpa pula di Indonesia, terutama karena ketidakdisiplinan masyarakat mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, misalnya protokol kesehatan terutama saat diberlakukannya PPKM. “Tujuan pemerintah memberlakukan PPKM itu kan jelas sekali, untuk mencegah lonjakan pandemic Covid 19 yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia, terutama munculnya Covid 19 varian baru.”ujarnya
Mantan Kadiv Humas Polri ini meminta kepala seluruh elemen masyarakat, terutama tokoh masyarakat maupun tokoh agama, agar mendukung langkah pemerintah dalam upaya mencegah penularan pandemi Covid 19 di Indonesia baik itu vaksinasi massal, protokol kesehatan atau PPKM dan upaya lainnya. “Bagi yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, misalnya soal vaksinasi atau PPKM mikro/darurat, terutama dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama dari kelompok tertentu agar menahan diri agar tidak melontarkan ucapan ucapan yang justru dapat memprovokasi masyarakat, yang kemudian menghambat langkah pemerintah mencegah terjadinya lonjakan pandemic covid 19.”sarannya.
Bahkan, Anton Charliyan mengaku prihatin ketika menonton video yang viral, dimana seorang emak emak (diketahui bernama Yulianti) yang “seenak udelnya” mengajak masyarakat agar tidak percaya Covid 19 dengan latar belakang kerumunan masyarakat sedang makan makan di sebuah restorant di Padang. Bahkan dia menyebutkan “pemerintah dholim” karena menerapkan PPKM. Akibat perbuatan “iseng”nya, si ibu itu dapat terancam kurungan hingga 5 tahun penjara. Juga banyaknya pelaku usaha kecil yang melanggar saat berlangsungnya PPKM dan kena masalah tipiring oleh Satgas Covid 19.
“Kalau sudah begini, kasihan juga mereka, misalnya si emak emak itu yang katanya cuma iseng bikin video, mau tak mau harus berurusan dengan pihak berwajib. Apalagi dia melontarkan kata kata pemerintah dholim dan lainnya. Apa maksudnya? Covid 19 bukan hanya melanda Indonesia, tapi seluruh dunia………!!”
Tak kalah prihatinnya ketika Anton Charliyan menonton video viral dari seorang penceramah agama bernama Sofwan Nizhomi, yang mana ceramahnya itu penuh fitnah dan bersifat SARA tentang PPKM Darurat berpotensi memprovokasi jemaahnya untuk melakukan pembangkangan dan ketidakpatuhan masyarakat kepada pemerintah dan negara.”Ini sudah sangat keterlaluan dalam memprovokasi masyarakat dan jangan dibiarkan, sehingga saya khawatir masyarakat mengikuti ucapannya, kemudian pandemic Covid 19 makin meningkat. Juga kenapa masalah Covid 19 dikait kaitkan dengan politik seperti itu. Saya tidak memahami pola piker beliau yang seharusnya menjadi panutan masyarakat,”tuturnya
0 Comments