Uang Negara Untuk Rakyat Di Korupsi? Dugaan Suap APBD Banjar 2017

 

Banjar, LHI,- Dugaan kasus suap Anggota DPRD Kota Banjar atas pengesahan APBD Tahun 2017 kini menguak ke permukaan. Hal tersebut beberapa bulan sebelumnya berdasarkan atas pelaporan Forum Dinasti Kota Banjar (FRDB) yang di ketuai oleh Ir. Soedrajat kepada Kajari Kota Banjar. Kejaksaan Negeri Kota Banjar telah memeriksa Ir. Soedrajat guna dimintai keterangan lebih mendalam di Kantor Kejari Banjar Jalan Gerilya nomor 01 Pamongkoran Kota Banjar, pada Senin (03/05/2021).

Ir. Soedrajat membenarkan bahwa dirinya sudah dipanggil oleh pihak Kejari Banjar dan menghadap seorang Jaksa penyelidik. 

Ir. Soedrajat menerangkan kepada LHI bahwa dirinya dimintai keterangan sebanyak 16 pertanyaan. Menurutnya total uang dugaan suap kepada anggota DPRD Kota Banjar belum diketahui jumlahnya. 

"Ada perbedaan dari semula Rp. 100 juta per anggota Dewan tetapi pada kenyataanya berkurang menjadi Rp. 80 juta, hal tersebut ya sesuai dengan yang sudah diterima oleh salah satu anggota Dewan". Kata Soedrajat.

Menurutnya dugaan diatas disinyalir sebagai bagian dari bergaining antara pihak Eksekutif dengan Legislatif pada saat pembahasan APBD 2017. Bertujuan agar bisa di percepat dan di muluskan dalam pembahasannya di DPRD serta tidak adanya pokir/ aspirasi Dewan yang di akomodir oleh eksekutif. 

"Untuk menguatkan keterangan kesaksian saya menyebutkan beberapa orang yang mengetahui dan mengalami proses dugaan suap tersebut, baik dari mulai mantan pejabat, pejabat birokrasi, Anggota Dewan, mantan Anggota Dewan, LSM, Kader Partai, termasuk Kepala Daerah yang ada kaitannya sesuai dengan kronologis cerita yang saya alami sendiri. Tentunya bukan kata orang lain". Papar Soedrajat.

Soedrajat menegaskan bahwa dirinya menyampaikan kepada penyidik dari kronologis awal rencana penyuapan sampai menuju proses tindak lanjut untuk merealisasikan komitmen tersebut. Namun pada saat dana suap itu direalisasikan dirinya tidak mengetahui persis karena sudah berseberangan.

Di samping itu menurutnya di perkuat dengan adanya beberapa bukti petunjuk kaitan pengakuan rencana penyuapan dan dengan adanya saksi yang mengakui sempat menerima uang suap tersebut.

Ketika LHI menanyakan apakah dugaan kasus tersebut ada korelasinya atas dugaan tindak pidana korupsi Dinas PUPR Kota Banjar proyek Tahun 2008-2017, Soedrajat menjawab bahwa hal tersebut adalah kemungkinan ada. 

"Saya berharap Kejari Banjar dapat segera mengungkap kasus dugaan suap APBD 2017. Agar tercipta Clean Government ke depannya dan Banjar terbebas dari Belenggu Sistem Politik Dinasti". Tutup Soedrajat. (E 14 Y)