Ketua DPRD Pangandaran Angkat Bicara Soal Pemberhentian Pegawai Non ASN


Pangandaran LHI

Terkait Pemberhentian Tenaga Pegawai Honorer di Pangandaran menuai Pro dan kontra dimasyarakat, dimana kebijakan pemerintah terhadap pegawai Non ASN diduga kurang adanya transparasi dan tidak melihat akan kondisi perekonomian masyarakat akibat dampak Covid-19.Dalam hal ini menimbulkan bertambahnya angka pengangguran di Pangandaran, dalam hal ini DPRD Pangandaran Melalui Ketua DPRD angkat bicara.

Asep Noordin Ketua DPRD Pangandaran mengatakan kebijakan pemerintah tentang Pemutusan kontrak kerja pegawai non ASN tak perlu dipertentangkan hal itu sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

"Kalau kita lihat dari beban kerja itu menjadi sebuah ukuran pemerintah, seperti contoh di salah satu SKPD, dengan Beben kerjanya seperti apa dan berapa sih tenaga kerja yang di butuhkan, itu tentu yang jadi persoalan,"ujarnya saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jum'at (07/05/2021)

Yang selanjutnya bagaimana pemerintah melakukan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien sehingga seluruh kegiatan di masing masing OPD bisa berjalan dengan baik. "Terus awal mula rekrutmen tenaga kerja ini yang kemudian saya melihat dari mulai DOB kita, nah di sini ada pemerintahnya namun waktu itu belum ada DPRD,"katanya

DPRD kabupaten Pangandaran ini kan berdiri tahun 2014 akhir, dan saya pun waktu itu kebetulan jadi Anggota DPRD, begitu masuk kesini pegawai non PNS sudah cukup banyak, dan saya gak ngerti pola rekrutmen pegawai non PNS itu seperti apa sehingga terjadi over load dan saya meyakini itu menjadi salah satu persoalan."Selanjutnya persoalan dengan keuangan daerah, dengan vandemi covid 19 yang tak kunjung selesai itu juga berpengaruh terhadap kebijakan anggaran,"jelasnya

Delematis sih sebetulnya, di satu sisi bagaimana keinginan masyarakat ini bisa terakomodir, seperti mengentaskan penganggaran, namun di satu sisi juga kekuatan keuangan daerah juga sangat terpengaruh dengan keadaan covid-19 seperti sekarang ini. "Untuk kedepan saya sangat berharap dalam proses rekrutmen harus jauh lebih baik, harus betul-betul ada uji kompetensi,"imbuhnya

Semoga kondisi ekonomi masyarakat stabil khusus di kabupaten Pangandaran dan secara nasional segera pulih karena dengan pulihnya perekonomian masyarakat agan berdampak kepada keuangan daerah.

"Saya yakin kalau kondisi keuangan daerah sudah mumpuni, dan kemajuan pangandaran akan ada ruang untuk tenaga kerjapun akan terbuka kembali,"tegas Politisi PDI Perjuangan iniUntuk itu kita juga do'akan untuk ade-ade, dan sahabat-sahabat yang sekarang diberhentikan kontrak kerjanya, mudah-mudahan secepatnya dapat pekerjaan yang lebih dari sebelumnya."Hidup ini kan tidak bisa di terka, siapa tahu dengan jalan seperti itu ada pekerjaan dan jabatan yang lebih baik sehingga mendapatkan kehidupan uang lebih layak serta bermanfaat,"tandas Asep Noordin. (AS)*

 

Post a Comment

0 Comments