Pangandaran LHI
Kericuhan pun sempat terjadi antara warga dengan perangkat desa saat puluhan warga masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Desa Karangmulya, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran melakukan audensi di Kantor Desa Karangmulya
Saat auden , Aliansi Masyarakat Desa Karangmulya menyampaikan 4 poin tuntuntan, di antaranya dengan kinerja seorang perangkat Desa yang di anggap tidak memuaskan, tentang anggaran dana Covid-19, anggaran bencana alam dan juga penggunaan anggaran kesejahteraan RT/RW serta linmas dari alokasi dana desa (DD).
"kami menuntut agar memberhentikan satu perangkat Desa yang kinerjanya tidak memuaskan dan tidak loyal termasuk Sekdes (Sekertariat Desa) yang tidak menuruti perintah kepala Desa," ujar Apudin Kepada Media usai Audensi, Selasa (27/4/2021).
Menurut Apudin selaku Ketua Aliansi Masyarakat mengatakan, memang saat Audensi berlangsung sempat terjadi kericuhan namun bisa di selesaikan dengan baik.
"Di akhir Audensi saya bersyukur Kepala Desa sudah siap dan sepakat untuk menindak lanjuti sesuai mekanisme, secara regulasi atau pun pertimbangan pertimbangan," ucapnya.
Namun, Kata ia, kami tetap menuntut satu perangkat Desa untuk dinonaktifkan.
Kemudian, tambah Apudin, pihaknya menuntut secara hak preogratif kepala desa harus dilaksanakan dan dijalankan secara tegas.
"Dengan dampak dari siltap yang belum cair selama 4 bulan, diduga menggunakan anggaran bencana alam termasuk dana Covid-19," ucapnya.
Di lokasi yang sama Kepala Desa Karangmulya, Wahyuman mengatakan, untuk kegiatan Audensi ini berjalan dengan lancar dan kondusif.
Menurutnya, kejadian tersebut tidak ada permasalahan apa-apa. "Adapun ada keselahan sedikit dari kami Pemerintah Desa, tapi itu manusiawi, kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan," ucapnya.
Lanjut Wahyuman, saya mohon maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh lapisan Masyarakat, apapun yang dituntut oleh aliansi Masyarakat sekarang ini, tetap kita akan laksanakan dan akan kita diperbaiki, pungkasnya. (AS)*
0 Comments