Fajar Triasmoko MT Kepala Bidang Binamarga Di Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 - 2021 Melaksanakan Pekerjaan Swakelola


 

Meranti LHI

Dengan adanya pekerjaan swakelola seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menghubung jalan di desa-desa lalu lintas orang dan barang dari desa ke kecamtan sampai ke kabupaten sangat didambakan masyarakat, pedagang kecil dan petani serta nelayan untuk membawa barang dagangan, dan hasil tani perkebunan ke pasar demi meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan! Dengan bagusnya jalan antar desa ke desa dan sampai ke kecamatan sampai ke kabupaten, secara alami ekonomi masyarakat berkembang.

Disetiap desa diwilayah kecamatan di kepulauan meranti punya potensi apabila diteliti serta dimonitoring pihak-pihak terkait di Pemda. Disetiap kecamatan dan disetiap desa ada pertanian, perkebunan, nelayan, yang dimiliki masyarakat di desa-desa maupun di kecamatan. Inilah harus mendapat penyuluhan dan pembinaan secara rutin apakah itu melalui koperasi atau lembaga yang berbadan hukum untuk memanage usaha tersebut ditengah-tengah masyarakat yang betul-betul terlaksana mengeluarkan hasilnya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan nelayan di bidang poksinya masing-masing OPD.

Data survei dan evaluasi disetiap keacamatan dan disetiap desa-desa harus tergambar tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kucuran aliran dana APBD maupun uang bantuan dari pusat (Bansos).

Ketua Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat mengatakan kepada LHI “Maju mundurnya sebuah pemerintahan tergantung kepala daerah dan sekretaris daerah serta kepala OPD sektor dinas masing-masing sampai kepala wilayah atau camat-camat masing wilayah sampai ke perangkat desa-desa se-kabupaten harus berfungsi pengawasan dan kinerjanya dan dikung oleh tokoh-tokoh komponen masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di segala bidang”.

Disetiap tahun kita semua mendengar rangkaian kata-kata dan rapinya susunan angka yang tertuang didalam APBD tidaklah merupakan suatu jaminan akan terwujudnya suatu perubahan tatanan kehidupan mayarakat yang telah amat kronis hidup dalam himpitan sosial ekonomi apalagi di dera oleh macam-macam krisis seperti Covid-19!

Anggaran – anggaran yang teralokasi di APBD pada setiap tahunnya menggambarkan seolah-olah telah terjadi suatu perubahan yang signifikan pada semua lini, namun apa yang dapat kita lihat dan kita dengar hanya suara-suara bernada sumbang yang menggema ditengah-tengah masyarakat! Tentu ini menimbulkan pertanyaan di benak kita semua dimana letak keanehan, disinilah ketua ikatan pecinta kedaulatan rakyat menilai bahwa dalam penyebaran anggaran belum menyetuh sudut perekonomian masyarakat secara luas terutama masyarakat pedesaan yang notabene nya terdiri dari para petani, perkebunan, nelayan,  dan sektor kesehatan serta pendidikan dan lapangan pekerjaan melalui balai pelatihan secara rutin berkesinambungan untuk mencetak tenaga-tenaga skill siap pakai untuk mendapat pekerjaan di perusahaan swasta Kabupaten maupun di provinsi Riau dan Luar Negeri!

Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui dinas atau OPD yang terkait agar benar-benar membenahi sektor ekonomi rakyat secara komprehensif sesuai dengan apa yang tertuang didalam buku APBD dan melakukan evaluasi samapi dimana keberhasilan telah tercapai! Jangan hanya ukiran kata-kata dalam buku dokumen laporan tahunan saja! Tetapi harus dapat dibuktikan secara nyata dan bertanggung jawab supaya terciptanya pemerintah bersih dan berwibawa serta bermartabat.

Tujuan pemekaran Kecamatan Tebing Tinggi Selatpanjang sampai menjadi sebuah kabupaten yaitu kabupaten kepulauan meranti, pecahan dari kabupaten bengkalis! Tujuannya dalah untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang sampai ke tingkat perangkat pedesaan yang ada di kabupaten kepulauan meranti karena kabupaten meranti merupakan kabupaten termuda di riau, desa-desanya dalam bidang pembangunannya sangat tertinggal Seperti Desa Tanjung Darul Takzim, Dusun Merindang, Dusun Batang Buah Desa Batin Suir termasuk jalan Alai-Mengkikip Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Desa Tanjung Peranap Pelabuhan Roro yang dibangun oleh pemerintah pusat semasa kabupaten bengkalis dan banyak lagi desa-desa tertinggal seperti di kecamatan Pulau Merbau dan Pulau Rangsang.

Pulau merbau dan pulau rangsang termnasuk pulau terluar yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, Malaysia serta Singapura yang belum mendapat bantuan pembangunan dari pemerintah pusat hanya baru setakat mendata dari tim Komenkopolhukam pulau terluar di meranti untuk dibahas bersama kementrian terkait.

Tim tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang, Pertahanan Menkopolhukam RI Brigjen TNI Yazid Sulistyo dan rombongan melakukan kunjungan ke pulau terluar di pulau rangsang pada tanggal 19 juni 2019 turut hadir dalam rakor tersebut mewakili Gubernur Riau Asiaten Sekda Provinsi Riau Ahmadsyah dan perangkat OPD-OPD Kabupaten Kepulauan Meranti dan rombongan tersebut turun ke pulau rangsang pulau terluar di  dampingi oleh Wakil Bupati Meranti Drs. Said Hasyim.

Dengan turunnya tim Komenkopolhukam di Pulau Rangsang pulau terluar di Meranti data hasil pembahasan dan rakor tersebut sudah ada di tim Komenkopolhukam RI di Jakarta data Pulau Rangsang pulau terluar tersebut.

Oleh sebab itu, sampai dimana realisasi hasil pembahasan dan rakor tersebut? Dengan demikian gubernur Riau sebagai perpanjangan tangan pusat harus membentuk tim untuk mengusulkan Pulau Rangsang dan Pulau Merbau untuk mendapat aliran dana dari APBN pemerintah pusat, pulau terluar adalah tanggung jawab pemerintah pusat. (RAMLI ISHAK)

 

 

 

 

 

Post a Comment

0 Comments