Pemkab Pangandaran diminta untuk melakukan pengembangan wisata memanfaatkan garis pantai secara optimal sepanjang 91 Km, hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR Dr. Surya Tjandra pada kunjungan di Pangandaran dalam acara diskusi bersama Bupati Pangandaran dan Wakil Bupati Pangandaran serta jajarannya, bertempat di Ruang Kantor Bupati Pangandaran, Rabu (28/04/2021). Pemahaman tata ruang yang baik sangat diperlukan karena potensi Pangandaran rawan bencana besar seperti tanah longsor, tsunami, dan lain-lain, tambah Wamen ATR Dr Surya Tjandra.
“Pembangunan itu diperbolehkan l tapi terbatas dan harus pakai strategi dan mitigasi bencana harus kuat,” paparnya. Lanjutnya ATR/BPN bekerja lebih proaktif dari mulai perencanaan sampai pemberian hak bagi masyarakat agar jelas kepastian hukum serta menarik investasi sehingga ekonomi akan bergerak.
Wamen berharap kolaborasi ini (ATR/BPN, Pemda, Masyarakat) bisa dituntaskan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) karena pemerintah juga mendorong pelepasan kawasan hutan dari lahan Perhutani ke masyarakat yang sudah dikuasainya. Selain itu Dr. Surya Tjandra juga menyampaikan bahwa kami mendeteksi ada 13 kabupaten yang memiliki permasalahan lahan di Jabar, namun yang terdekat saat ini dan sudah sudah MoU (Memorandum of Understanding) tentang permasalahan lahan yaitu kab. Ciamis, kab. Pangandaran, dan Kab. Cilacap yang tentu akan diprioritaskan agar masalah lahan segera terselesaikan. Kita juga akan dorong wilayah Garut di an Sukabumi, karena wilayah ini akan masuk kawasan strategis nasional, juga di wilayah Jogja dan Jawa timur ada Kabupaten Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan mulai di eksekusi, pungkasnya. (AS)*
0 Comments