Masa Jabatan Bupati Meranti Sudah Habis Dijabat Plh. Bupati Meranti! Belum Ada Titik Terang Pembayaran Advertorial


 

Meranti LHI

Pada tanggal 13 januari 2021, bukti fisik advertorial liputan kegiatan pemda diantarkan kepada Sekda Meranti diruangannya untuk mendapat solusi bagaimana penyelesaian pembayarannya! Sampai saat ini belum ada titik terang pembayaran advertorial liputan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 yang sudah berlalu dan masa jabatan Bupati sudah berakhir! saat ini Plh. Sebagai Bupati Meranti.

Menurut keterangan pak sekda sebagai Plh. Bupati Meranti mengatakan dalam pesan singkatnya melalui pesan whatsapp mengatakan “Saya juga sudah berkali-kali menyampaikan kepada meraka yaitu Kabag Humas “.

Ketua Lembaga Ikatan Pecinta Kedaulatan Rakyat mengatakan kepada LHI “Sampai dimana tanggung jawab Kabag Humas sebagai KPA anggaran tahun 2020, advertorial belum dibayar saat ini hingga  masuk tahun 2021 bulan februari”. Imbuhnya

Dialihfungsi kemana anggaran tahun 2020 disektor Humas Meranti? Sehingga advertoial kegiatan Pemda Meranti tahun 2020  yang sudah berlalu, hasil liputan Media Lintas Hukum Indonesia dan Lintas Pena belum dibayar dengan alasan dana belum cair, uangnya tidak ada!

Wajar saja ada dugaan anggaran disektor humas dialih fungsi! Sedangkan dana reboisasi (DR) tahun 2016-2017 ada dugaan kuat dialih fungsi senilai 31 miliar dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemkab Meranti dengan berhembusnya berita dimedia online yang berlalu dugaan penyalahgunaan dana reboisasi (DR) 2016-2017, kasusnya dugaan tersebut sedang diusut dan diperiksa pihak Kajari Kepulauan Meranti melalui Kasi Intel Kejaksaan.

Menurut keterangan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat suah 8 orang pejabat Meranti diperiksa termasuk DPRD selaku Ketua Banggar dalam pendalaman kasus tersebut.

Dengan banyaknya kasus dugaan penyalahgunaan dana DAK dan Dana Reboisasi puluhan milyar di Meranti KPK RI harus turun ke Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten termuda di Riau seperti di Kabupaten Bengkalis, KPK turun di Kabupaten Bengkalis Riau untuk menyelamatkan uang negara.

Menurut informasi yang layak dipercaya Dana Reboisasi dan dana DAK tahun 2016-2017 ada dugaan dimanfaatkan tiga OPD di Meranti yaitu dinas PU, BAPPEDA, DAMKAR, dialihfungsi ke Dinas tersebut di Meranti. (RAMLI ISHAK)

 

 

 

 

Post a Comment

0 Comments