Kementrian Agama Kab.Tasikmalaya Resmikan Gedung Pusat Layanan Haji Dan Umroh Terpadu (PLHUT)

Kab Tasik, LHI.

Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu kini sudah selesai dibangun, dan terlihat sangat megah. Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT), diresmikan secara langsung oleh Sekda Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Muhammad Zen pada hari, Rabu 29/12/2020.

Peresmian gedung haji dan umroh dihadiri oleh pergopinda Kabupaten Tasikmalaya dan secara virtual Admin dari Kementrian Agama Provinsi ikut menyaksikan juga. Dibangunnya Gedung PLHUT tersebut, supaya semua pelayanan untuk calon jema'ah haji bisa semakin meningkat tentunya dari mulai pendaftaran sampai proses pemberangkatan bisa semakin lancar. Dalam peresmian ini, Sekda didampingi kepala Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya berkesempatan untuk menekan tombol alarm dan gunting pita, sebelumnya Sekda juga mengatakan dalam sambutannya, “dengan selesainya Gedung tersebut segala pelayanan bisa lebih ditingkatkan lagi juga tertata dalam pendataan semua ke admistrasian,” katanya.

Sama halnya yang dikatakan admin Kementrian Agama Provinsi secara virtual tentunya, "dirinya berpesan selain meningkatkan pelayanan yang baik, semua harus bersinergi antara pihak pelayanan dan calon jema'ah,” katanya. Dirinya juga menjelaskan," Kabupaten yang dapat Pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT) yang termasuk megah ini adalah Kabupaten Tasikmalaya, Karawang dan ada satunya lagi Kabupaten hari ini diresmikan, jelasnya. Sepinya kota Mekah, karena tidak adanya jema'ah untuk menunaikan haji karena ditutup pemerintahnya.

Pemerintah Arab Saudi terpaksa menutup Mekah untuk sementara dikarenakan belum tuntas masalah virus Covid-19 yang di alami oleh setiap negara. Upaya penutupan tersebut supaya tidak ada penularan virus Covid-19, sementara Pemerintah Arab belum memutuskan kapan Mekah dibuka kembali. Seperti yang dikatakan Kemenag kabupaten Tasikmalaya menjelaskan kepada media" selama tidak ada pemberangkatan musim Haji tahun ini dan bersifat sementara, banyak calon jema'ah Haji yang mendaftarkan diri untuk berangkat memenuhi Rukun Islam yang ke lima, jelasnya. Dirinya juga mengatakan "walaupun pemerintah Arab Saudi membukanya kembali mekah semua calon jema'ah haji Khususnya jema'ah dari Kabupaten dan kota Tasikmalaya, harus menjalani isolasi selama tiga hari sebelum keberangkatan. Maka dari itu kita harus banyak berdoa supaya pemerintah Arab membuka kembali Mekah untuk melaksanakan di tahun ini,” tuntasnya. (Hardito)

 

 

 

[08:30, 1/4/2021] Hardito LHI: Tingkatkan Sinergitas, Kesbang Gelar Diseminasi Arah Kebijakan Ormas, LSM Dan OKP.

 

Kab.Tasik LHI.

Bertempat di Aula Kantor Desa Cipakat, sejumlah Ormas, LSM dan OKP berkumpul untuk memenuhi undangan secara resmi oleh pihak Kesbang untuk menghadiri digelarnya Diseminasi arah kebijakan Ormas, LSM dan OKP Tahun anggaran 2020, Kamis 31/12/2020.

Kegiatan Diseminasi tersebut dihadiri oleh, Kapolres Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya Kota, Dandim 0612 Tasikmalaya, Forum koordinasi pimpinan Kecamatan Singaparna dan Pimpinan organisasi kemasyarakatan di kabupaten Tasikmalaya serta para undangan.

Upaya Kegiatan Diseminasi ini adalah, untuk meningkatkan peran serta dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam ikut serta memberikan edukasi dan penyampaian informasi yang lebih memperluas sehingga sampai kepada warga masyarakat dalam percepatan penanganan Copid-19 di kabupaten Tasikmalaya dan penyebarluasan informasi adanya pelanggaran perayaan tahun baru 2021 di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya serta dalam Sinergitas dan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten Tasikmalaya.

Tujuan kegiatan Diseminasi arah kebijakan Ormas, LSM dan OKP Tahun 2020, diharapkan agar jajaran Organisasi kemasyarakatan di kabupaten Tasikmalaya dalam peran serta aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk peningkatan kewaspadaan terhadap penularan virus Covid-19 dan pelanggaran perayaan akhir tahun dimasa pandemi ini.

Pasi Intel kodim 0612 Tasikmalaya ADI  menegaskan," dirinya menghimbau kepada seluruh Ormas, LSM dan OKP harus bersiergi dengan TNI-Polri juga dengan pihak yang lainnya untuk bersama - sama menjaga keamanan dan ketertiban pasca pilbup, Natal dan tahun baru yang akan datang" tegasnya.

Dirinya juga mengatakan" untuk antisipasi malam  Tahun baru, semua pihak harus tetap mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sudah mengeluarkan surat edaran, katanya.

Sementara ditempat yang sama Kapolres Tasikmalaya mewakilkan menjelaskan "persiapan patroli malam, kepolisian sudah membentuk anggota tim untuk patroli malam detik-detik menyambut Tahun baru, upaya tersebut untuk menindaklanjuti semua pelanggaran penyambutan malam tahun baru dan juga Rajia pemakaian masker, minuman keras dan membubarkan kerumunan - kerumunan massa, ungkapnya.

Kita pasti mendengar dan melihat permasalahan salah satu Organisasi di ibukota yang sangat ramai diperbincangkan, dan tentunya sangat viral di media sosial baru-baru ini. Saat di konfirmasi Ketua MUI Kecamatan Singaparna berpesan" selain mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini, dirinya juga  berpesan kepada semua organisasi atau lembaga yang ada di kecamatan Singaparna Khususnya di Kabupaten kota Tasikmalaya, umumnya untuk keseluruhan jangan sampai terpancing isu yang tidak jelas, kita semua harus menahan diri juga memahami apa yang terjadi, pesannya. Dirinya juga mengatakan, "Kita semua harus bisa menjaga keamanan dan kenyamanan takutnya ada  pihak tertentu yang ingin mengadu dombakan juga memanfaatkan situasi, kita semua harus banyak beristikomah sering silahturrahmi juga mempererat tali persaudaraan, katanya.

Bersama ini, panitia pelaksana / pihak Kesbang usai acara juga mengatakan" "Diseminasi di gelar tidak hanya di kecamatan Singaparna, Diseminasi juga digelar di kecamatan Cisayong dan Alhamdulillah, Kegiatan tersebut  berjalan khusu, lancar dan aman juga seperti anda lihat Kegiatan tersebut sangat mengedepankan protokol Kesehatan tuntas, Kasie Poldagri Ariep Sutrisna SIP. *(HARDITO).

 

1.Pemdes Singaparna Salurkan Banprov Kepada 501 KPM    Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Singaparna, LHI.

Sebanyak 501 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari empat kedusunan, enam belas RW mendatangi kantor kepala Desa Singaparna, Sabtu 26/12/2020. Kedatangan warga yang diundang bermaksud untuk mengambil atau menerima bantuan dana dari Provinsi (Banprov) sebesar Rp.100.000,- per-KPM.

Sangat berbeda dan bahkan sampai berkurang dengan pencairan pada saat ini, sebelumnya bantuan tersebut mulanya di antar ke setiap rumah masing-masing, itu juga memakai jasa ojek Online atau (ojol). Bantuan sebelumnya mencapai uang tunai sebesar Rp.100.000,- rupiah ditambah berupa paket sembako yang dikemas semacam tas. Tidak hanya uang tunai dan sembako, di dalam tas tersebut juga terdapat sejumlah 6 pcs masker, itu sebagai kepedulian pemerintah terhadap warga untuk menjalankan protokol Kesehatan salah satunya memakai masker supaya warga terhindar dari virus Corona, tapi untuk pencarian bantuan tahap ini sangat berbeda hingga jumlahnya berkurang.

Penyaluran dana Banprov yang seperti ini jelas membuat para penerima manfaat bertanya-tanya, otomatis warga bertanya kepada pihak Desa " kenapa bisa berkurang nilainya? Saat dikonfirmasi Sekretaris Desa Singaparna Iim Imron Ansori menjelaskan, "bahwa pihak Desa tidak tahu menahu dengan apa yang terjadi dengan berkurangnya jumlah total yang dicairkan, pihak Desa hanya memfasilitasi pihak Bank BJB untuk proses penyerahan / pencairan dana bantuan tersebut, jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, "Alhamdulillah untuk proses penyaluran bantuan tersebut aman, lancar dan tertib. Warga juga bisa ditertibkan dan diarahkan oleh jajaran dalam mengedepankan protokol Kesehatan dari mulai masuk petugas telah menyemprotkan handsanitizer, sampai - sampai membuat batasan jalur dan penyekatan selagi warga mengantri.” Upaya ini untuk menghindari fisical destencing atau kontak fisik dan menjaga jarak" katanya.

Untuk pencarian dana bantuan tersebut, pihak BJB tentunya sangat teliti dalam menyesuaikan semua data Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Salah seorang pihak BJB saudari Rosi memaparkan, "KPM harus melengkapi data seperti, lembar Barcode, photo copy KTP dan kartu keluarga (KK) dan membawa yang aslinya. dirinya juga menegaskan, pengambilan bantuan bisa diwakilkan, tapi dengan catatan orang yang mewakili harus tercantum di dalam kolom kartu keluarga (KK) seperti suami / istri atau anak.  (HARDITO)