Dalam rangka Refleksi hari lahir Korps PMII Puteri (KOPRI) yang ke-53 Kopri Pangandaran menggelar dialog publik mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pangandaran pada Kamis (25/11/20). Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Setda Kab. Pangandaran menghadirkan tiga narasumber.
Pertama, kepala dinas KBP3A Kab. pangandaran kedua, Wakil ketua Komisi 1 DPRD Kab. Pangandaran dan terakhir dari Pusat Studi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPPA). Dalam kegiatan tersebut Turut hadir pula PC Muslimat NU Kab. pangandaran Sekretaris BEM STITNU Al Farabi Pangandaran dan para Alumni Kopri.
Ima Nurrohmah, ketua Pelaksana menyampaikan bahwa harlah kopri ini kami selenggarakan tentunya mengikuti sesuai protokoler kesehatan. Hari ini merupakan momentum keterlibatan kopri dalam mengawal isu isu kontemporer yang berkembang di masyarakat.
Farida Adawiyah Ketua Kopri Pangandaran menyampaikan, pangandaran sebagai kabupaten yang mempunyai selogan wisata berkelas dunia harus seimbang dengan kesejahteraan masyarakat pangandaran yaitu terpenuhinya hak-hak anak. Pangandaran sebagai daerah yang mempunyai slogan wisata yang berkelas dunia tentu harus menjadi lingkungan yang ramah anak.
Selanjutnya Yusup Sidik, Ketua PMII Pangandaran memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh KOPRI Pangandaran. Beliau berpesan dalam sambutannya, wadah ini jadikan ruang berproses untuk mengasah kepemimpinan perempuan dan bahkan dalam dunia pendidikan pun silahkan raih setinggi tingginya begitupun dengan ruang ruang lainnya.
Sementara itu wakil ketua komisi 1 DPRD Kab. Pangandaran Solehudin dalam Dialog Publik menyampaikan bahwa perda mengenai perlindungan anak sudah di sahkan yaitu perda nomor 06 Tahun 2019. Kami sudah membuat regulasi terkait perlindungan anak dan sudah di sahkan. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan perda tersebut.
Untuk itu dalam mewujudkan KLA di kabupaten Pangandaran Kepala Dinas KPB3A Heri Gustari menyampaikan tentu harus mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan termasuk kopri Pangandaran di dalamnya. (AS)
){kind=link}
0 Comments