Kab.Tasik LHI.
Ratusan masa gabungan sejumlah lapisan elemen mendatangi kantor Pemkab Tasikmalaya untuk berorasi masalah penolakan pengesahan RUU Omnivus Law yang disinyalir bahwa, pemerintah tidak berpihak kepada hak-hak aspirasi rakyat, petani dan kaum buruh, Kamis 08/10/2020.
Dengan aksinya lapisan masa yang tergabung dari PD.Himpunan mahasiswa Persis, HMII, Mahasiswa Muhammadiyah, Ormas BBC dan yang lainnya merasa kecewa dengan adanya RUU tersebut yang pastinya UU ini akan menyengsarakan rakyat, dan lebih kecewa lagi cara sambutan yang dilakukan oleh tim gabungan TNI-POLRI untuk pengamanan yang memblokade juga pengamanan telah di persiapan petugas anti huru-hara yang dilengkapi tameng dan pentungan, tidak hanya itu pemblokadean tersebut dilengkapi juga dengan armada mobil water canon dan mobil Barakuda jelas membuat para aksi jadi tidak simpatik kepada TNI Polri juga Satuan Polisi Pamong Praja.
Perwakilan penggerak aksi, satu persatu maju ke depan untuk berorasi. Dalam orasinya semua perwakilan menuntut supaya pihak pemerintah daerah turun ke jalan untuk berdiskusi dan gimana menanggapi dengan RUU Omnibus Law yang nantinya akan menyengsarakan rakyat dan sudah rancang oleh pemerintah pusat, jelas itu merugikan semua rakyat terutama para kaum buruh yang ada di Indonesia. Tuntutan aksi tersebut terus berlanjut sampai sampai para aksi membakar ban bekas supaya mengalihkan perhatian pihak pemerintah langsung menanggapi tuntutan mereka. Ditengah kebulan asap hitam yang pekat, tak jelang lama beberapa perwakilan pemerintah turun juga dan berdiskusi dengan para kordinator aksi. Perwakilan yang dan menanggapi aksi ini di antaranya Sekda, ketua DPRD, ketua Fraksi, ketua komisi II dan hadir juga Kepala Kesbangpol.
 |
| Aksi Demo Gabungan Mahasiswa di Pemkab Tasikmalaya |
Dalam menanggapi aksi tersebut, dan beliau rela duduk di jalan tanpa alas sedikpun Sekda kabupaten Tasikmalaya Drs.H.muhamad Zen mengatakan" dirinya sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa, kaum buruh dan LSM bahwa aksi ini sebagai rasa kepedulian dan perhatian untuk semua masyarakat menengah kebawah untuk tidak meng-aspirasikan hak-hak katanya.
Selanjutnya Ketua DPRD H.Asep Sopari menyampaikan" ketua dewan sering didatangi oleh para mahasiswa, kaum buruh dan LSM, dirinya juga mengatakan bahwa DPRD telah menandatangani sebanyak tiga kali untuk menolak RUU Omnibus Law tersebut ujarnya.
Sementara itu di tempat yang sama dari Fraksi PKB Asep Muslim juga Ketua komisi II Hakim zaman mengatakan" bahwa dirinya sangat mengapresiasi dan mendukung aksi tersebut, didalam sejarah mahasiswa Kabupaten Tasikmalaya mayoritas mendukung dan membela untuk kesejahteraan rakyat menengah kebawah maka dari itu, lanjutkan terus sehingga RUU tersebut kabur katanya.
Gerakan aksi dimasa pandemi Covid-19 memang riskan sekali terhadap penyebaran virus tersebut, tapi himpunan mahasiswa, LSM tersebut telah menerapkan protokol Kesehatan juga para aksi memegang janji pemerintah, kalau pemerintah ingkar janji gabungan mahasiswa tersebut akan mengadakan aksi besar-besaran dan akan membawa masa lebih banyak lagi tuntasnya. (HARDITO)*
0 Comments