Penanganan Dugaan Korupsi Dinasti Banjar Berlanjut, KPK Panggil Deretan Saksi Lagi

Banjar, LHI,- Deretan pengungkapan dugaan kasus tindak pidana korupsi Dinasti Kota Banjar kini semakin mengemuka dan membumi. Semenjak KPK menggeledah beberapa tempat di Kota Banjar menyeruak kepada dugaan kasus korupsi proyek Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012-2017 kemudian mengembang ke Tahun 2008 serta mata publik tercengang hingga ke dugaan korupsi izin pendirian tower BTS beberapa minggu ke belakang.

Bagaimana perkembangan terkini KPK dalam memproses dugaan kasus korupsi Dinasti Pemerintah Kota Banjar? 

Pertanyaan itu sering terlontar dari berbagai elemen masyarakat baik dalam obrolan warung kopi maupun dalam medsos. Atas panjangnya deretan dugaan korupsi Banjar maka KPK kini terus berproses secara otomatis memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Senin (05/10/2020) Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB) yang terus mengawal proses dugaan kasus korupsi Kota Banjar oleh KPK maupun Kejari Banjar. Ketua FRDB Ir. Soedrajat Argadiredja menegaskan bahwa dari hasil investigasinya mulai Selasa (06/10/2020). Disinyalir beberapa pejabat Pemkot Banjar, Kontraktor serta mantan pegawai salah satu Bank mendapat surat undangan dari KPK guna di mintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi Dinasti Kota Banjar termasuk tersangka yang sudah ditetapkan juga ikut di panggil. 

"Saya mendapat undangan dari KPK yang  ke 5x nya , dalam undangan kali ini isi surat subtansinya berbeda dengan surat undangan sebelumnya.

Hal tersebut mengindikasikan adanya  kemajuan dari  KPK untuk  penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana. Korupsi Dinasti di Kota Banjar. Waktu Undangan tersebut adalah untuk Hari Kamis, 8 Oktober 2020 bertempat di Bandung". Ujar Soedrajat. 

FRDB menyambut baik dari langkah KPK, menurut Soedrajat hal tersebut guna memperlhatkan sekaligus menjawab kepada publik tentang informasi dan keseriusan KPK dalam menangani dugaan korupsi Dinasti di Kota Banjar.

"Ini artinya KPK terus berkerja meskipun di tengah pandemi Covid-19. Beberapa pegawainya ada yang mengundurkan dan Ketuanya mendapat teguran Dewas". Kata Soedrajat. 

Untuk itu FRDB menyerukan  agar masyarakat bisa memahami dan menyadari bahwa dalam pengungkapan Kasus Korupsi itu tidak mudah. Semua ada proses dan waktu, karena Kasus Dinasti Banjar bukan karena OTT, yang penting kita semua ikut berdo'a dan mendukung langkah KPK agar bisa segera menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai aturan hukum yang berlaku. 

Ketua FRDB Soedrajat yang akrab di sapa Ajat Doglo meyakini bahwa masyarakat ingin mengetahui secepatnya hasil dari proses hukum KPK. Semua memiliki harapan yang baik, agar perubahan menuju Kota Banjar yang lebih baik lagi dapat segera terwujud, semuanya untuk kepentingan seluruy elemen masyarakat Kota Banjar saat ini dan kedepan. (E 14 Y)